[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","aeed7555-dd6c-4d86-bf6c-9bc495f6d227","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Badung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Badung No. 12 Tahun 2013","number","12","year","2013","published_date","2013-10-04","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Badung","place_of_enactment","Mangupura","theme","Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI-IZIN-TEMPAT-PENJUALAN-MINUMAN-BERALKOHOL
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD.2013/NO.12
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga perlu pengaturan berdasarkan prinsip - prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;\r\nb. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dalam pemungutannya merupakan kewenangan Kabupaten;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol. \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/9/2009. \n 1. KETENTUAN UMUM; 2. NAMA, OBYEK DAN SUBJEK RETRIBUSI; 3. GOLONGAN RETRIBUSI; 4. CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA; 5. PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF; 6. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI; 7. MASA RETRIBUSI; 8. WILAYAH PEMUNGUTAN; 9. PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN; 10. SANKSI ADMINISTRASI; 11. PENAGIHAN; 12. PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA; 13. PENYIDIKAN; 14. KETENTUAN PIDANA; 15. KETENTUAN PENUTUP. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n - \n 12 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 12 Tahun 2013 mengatur tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (ITPMB). Latar belakang peraturan ini adalah bahwa retribusi ITPMB merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, serta untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Objek retribusi adalah pemberian izin tempat penjualan minuman beralkohol di tempat-tempat tertentu, seperti pengecer minuman beralkohol golongan B dan/atau C, penjual minuman beralkohol golongan B dan/atau C untuk diminum langsung di tempat (hotel berbintang, restoran, bar, pub, karaoke, dan klab malam), dan pengecer minuman beralkohol untuk tujuan kesehatan. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh ITPMB.

Retribusi ITPMB termasuk golongan Retribusi Perizinan Tertentu. Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah dan jenis tempat penjualan minuman beralkohol. Struktur tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan penerbitan izin, termasuk penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin. Masa retribusi ITPMB adalah 3 (tiga) tahun.

Wajib retribusi wajib membayar retribusi secara tunai/lunas di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk, menggunakan SKRD. Keterlambatan pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan. Pemerintah Daerah juga berwenang melakukan penagihan retribusi yang tidak dibayar tepat waktu, dimulai dengan surat teguran. Piutang retribusi yang kedaluwarsa setelah 3 tahun dapat dihapuskan.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah memiliki wewenang khusus untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah ini.

","transitional_provisions","sanctions","1. Setiap orang pribadi atau Badan yang melanggar ketentuan Pasal 13 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BADUNG
REGIONAL REGULATION OF BADUNG REGENCY
NUMBER 12 OF 2013
ABOUT
RETRIBUTION FOR LICENSE OF ALCOHOLIC BEVERAGE SELLING PLACE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BADUNG,

\n\n \n \n

Considering:

that the Retribution for License of Alcoholic Beverage Selling Place is an important source of regional revenue to finance the administration of regional government and improve services to the community, so it needs to be regulated based on the principles of democracy, equality and justice, community participation, and accountability by considering the potential of the region;
that with the enactment of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, the Retribution for License of Alcoholic Beverage Selling Place in its collection is the authority of the Regency;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to

","pdf_url","/proxy/pdf?id=aeed7555-dd6c-4d86-bf6c-9bc495f6d227","actionData","errors"]