[{"_1":2,"_125":-5,"_126":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","aed6be47-2a7b-47b2-995f-fd429faecc27","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_121":122,"_123":124},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":-5,"_119":120},"title","Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat","short_title","Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2024","number","6","year","2024","published_date","2024-12-18","effective_date","2024-12-27","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","13117af8-c8bd-41ce-ada8-ca4c9c132829","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah","short_name","Peraturan LKPP","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"2a84a664-3aa4-4f69-b3fd-f6e090b8f37f","Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah","tags",[],"location","Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pengadaan-barangjasa-darurat
2024
Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah NO. 6, BN.2024 (1019)/35 hlm
Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah TENTANG Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk meningkatkan kemudahan, kecepatan, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan dalam penanganan keadaan darurat, perlu menyempurnakan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat;\r\nb. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat; \n Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 \n Peraturan ini mengatur tenatng ketentuan umum, keadaan darurat dan penetapan status keadaan darurat, tata cara pengadaan barang/jasa dalam penanganan keadaan darurat, pengawasan dan pelayanan hukum, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2024. \n Peraturan ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat \n 35 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat bertujuan untuk meningkatkan kemudahan, kecepatan, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan dalam penanganan keadaan darurat. Peraturan ini mengatur pengadaan barang/jasa yang dilakukan untuk memberikan keselamatan/perlindungan masyarakat atau warga negara Indonesia yang berada di dalam negeri dan/atau luar negeri yang pelaksanaannya tidak dapat ditunda dan harus dilakukan segera. Keadaan darurat meliputi bencana alam, operasi pencarian dan pertolongan, kerusakan sarana/prasarana yang mengganggu pelayanan publik, situasi di luar negeri yang berdampak pada WNI, dan pemberian bantuan kemanusiaan kepada negara lain. Pengadaan dapat dilakukan melalui Swakelola atau Penyedia. Tahapan pengadaan meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian pembayaran. APIP mengawasi dan memberikan pendampingan sejak perencanaan hingga pembayaran, serta menindaklanjuti pengaduan penyimpangan. Kementerian/lembaga/pemerintah daerah memberikan pelayanan hukum kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen/Penyelenggara Swakelola dalam menghadapi permasalahan hukum terkait Pengadaan Barang/Jasa.","transitional_provisions","1. Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat yang dilaksanakan sebelum Peraturan Lembaga ini mulai berlaku, dapat tetap dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat.\n2. Kontrak yang ditandatangani berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kontrak.","sanctions","1. Penyedia yang menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar, terindikasi KKN, tidak melaksanakan kontrak, menyebabkan kegagalan bangunan, menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai kontrak, atau tidak menindaklanjuti hasil audit dapat dikenakan sanksi.\n2. Sanksi dapat berupa daftar hitam (2 tahun untuk dokumen palsu/KKN, 1 tahun untuk tidak melaksanakan kontrak), pemutusan kontrak, atau ganti kerugian sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan.","revokes",[94],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","Peraturan LKPP No. 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/143172/peraturan-lkpp-no-13-tahun-2018","b1327323-1367-44af-8f85-9dd8aca5a846","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION
GOVERNMENT GOODS/SERVICES PROCUREMENT POLICY INSTITUTION
NUMBER 6 OF 2024
ON
PROCUREMENT OF GOODS/SERVICES IN EMERGENCY HANDLING

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

HEAD OF THE GOVERNMENT GOODS/SERVICES PROCUREMENT POLICY INSTITUTION,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering / Whereas:

that in order to improve ease, speed, and accountability in the implementation of procurement in emergency handling, it is necessary to improve the Regulation of the Government Goods/Services Procurement Policy Institution Number 13 of 2018 on Procurement of Goods/Services in Emergency Handling;
that based on the considerations as intended in letter a, it is necessary to stipulate a Regulation of the Government Goods/Services Procurement Policy Institution on Procurement of Goods/Services in Emergency Handling;

Bearing in Mind / Having Regard to:

Presidential Regulation

","pdf_url","/proxy/pdf?id=aed6be47-2a7b-47b2-995f-fd429faecc27","actionData","errors"]