Peraturan Walikota (Perwali) Kota Metro Nomor 21 Tahun 2014

Peraturan Walikota ini disusun untuk mengatur tata cara pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan pelaksana perjalanan dinas lainnya di lingkungan Pemerintah Kota Metro. Kebijakan ini bertujuan agar perjalanan dinas dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.

Secara substansial, peraturan ini menetapkan prinsip perjalanan dinas yang harus selektif, sesuai dengan ketersediaan anggaran, serta akuntabel. Perjalanan dinas jabatan diklasifikasikan berdasarkan lokasi (dalam kota atau luar kota) dan durasi waktu. Peraturan ini juga mengatur kewenangan penerbitan Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang didelegasikan kepada pejabat berwenang sesuai dengan jabatan pelaksana perjalanan dinas.

Komponen biaya perjalanan dinas mencakup uang harian, biaya transportasi, biaya penginapan, uang representasi, sewa kendaraan dalam kota, serta biaya pengurusan jenazah. Peraturan ini menetapkan mekanisme pembayaran, baik secara lumpsum maupun biaya riil, serta mewajibkan pertanggungjawaban biaya dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah kepada Pengguna Anggaran paling lambat 5 hari kerja setelah perjalanan dinas selesai.