[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","aebc81ba-fb92-45ac-b2c1-8eed6c9546b9","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 17 Tahun 2019 tentang Baku Mutu Emisi Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Industri Pupuk dan Industri Amonium Nitrat","short_title","Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 17 Tahun 2019","number","17","year","2019","published_date","2019-04-10","effective_date","2019-04-16","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","cef6cb7f-9d3f-458b-8917-e58a49caa4bc","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan","short_name","Permen LHK","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"77c3c655-b075-4c53-992f-97ea74d16db2","Perlindungan Lingkungan Hidup","tags",[],"location","Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Baku Mutu Emisi Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Industri Pupuk dan Industri Amonium Nitrat","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Industri-Pupuk-LINGKUNGAN
2019
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan NO. 17, BN.2019 (434)/52 hlm
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan TENTANG Baku Mutu Emisi Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Industri Pupuk dan Industri Amonium Nitrat
ABSTRAK:	\n \n bahwa usaha dan/atau kegiatan industri Pupuk dan industri Amonium Nitrat berpotensi menimbulkan Pencemaran Udara, perlu dilakukan upaya pengendalian terhadap emisi dari industri Pupuk dan industri Amonium Nitrat; \n UU No. 32 Tahun 2009; PP No. 41 Tahun 1999; Permen LHK No. P.18/MENLHK-II/2015; Permen LHK No. P.6/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2018 \n Industri Pupuk meliputi industri yang memproduksi Pupuk dengan jenis:\r\nA. Urea (CH4N20);\r\nB. Phosfat (P2O5);\r\nC. Asam Phosfat;\r\nD. NPK; dan\r\nE. ZA. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal 16 April 2019. \n Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 133 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Emisi Kegiatan Industri Pupuk, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku \n 52 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 133 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Emisi Kegiatan Industri Pupuk.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Menteri ini menetapkan baku mutu emisi bagi usaha dan/atau kegiatan industri pupuk dan industri amonium nitrat. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memberikan batasan baku mutu emisi dan kewajiban melakukan pemantauan emisi kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan industri tersebut. Peraturan ini mencakup berbagai jenis pupuk seperti Urea, Phosfat, Asam Phosfat, NPK, dan ZA. Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan industri pupuk dan amonium nitrat wajib memenuhi ketentuan baku mutu emisi yang diterapkan pada seluruh sumber emisi dari proses produksi dan pengoperasian mesin penunjang produksi. Pemantauan emisi harus dilakukan dengan menyusun rencana pemantauan, melakukan pemantauan, menghitung beban emisi dan kinerja pembakaran, serta menyusun laporan pemantauan sumber emisi. Pemantauan dapat dilakukan secara terus menerus atau manual, dengan ketentuan yang berbeda untuk setiap jenis industri dan kapasitas produksi. Laporan pemantauan emisi wajib disampaikan kepada pejabat pemberi izin lingkungan.","transitional_provisions","1. Usaha dan/atau kegiatan industri Amonium Nitrat yang sudah beroperasi dan menggunakan alat pengendali non selective catalytic reduction pada unit Asam Nitrat wajib memenuhi ketentuan Baku Mutu Emisi untuk parameter Nitrogen Oksida (NOx) dengan nilai baku mutu paling tinggi 600mg/Nm³, paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.\n2. Usaha dan/atau kegiatan industri Pupuk dan Industri Amonium Nitrat yang telah memasang CEMS pada unit selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) tetap berlaku.","sanctions","(-)","revokes",[94],{"_95":96,"_97":98},"text","Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 133 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Emisi Kegiatan Industri Pupuk, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MINISTER OF ENVIRONMENT AND FORESTRY
REPUBLIC OF INDONESIA

REGULATION OF THE MINISTER OF ENVIRONMENT AND FORESTRY
REPUBLIC OF INDONESIA

NUMBER P.17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019

CONCERNING

EMISSION QUALITY STANDARDS FOR FERTILIZER INDUSTRY AND/OR ACTIVITIES
AND AMMONIUM NITRATE INDUSTRY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF ENVIRONMENT AND FORESTRY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that to implement the provisions of Article 20 paragraph (2) letter e and paragraph (5) of Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, it is necessary to establish emission quality standards;
that the Fertilizer industry and/or activities and the Ammonium Nitrate industry have the potential to cause Air Pollution, it is necessary to make efforts to control emissions from the Fertilizer industry and the Ammonium Nitrate industry;
that based on the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=aebc81ba-fb92-45ac-b2c1-8eed6c9546b9","actionData","errors"]