[{"_1":2,"_125":-5,"_126":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","aeb8bd70-bf4e-4708-bad7-639293d19622","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_121":122,"_123":124},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":-5,"_119":120},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banjarnegara Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjarnegara Nomor 19 Tahun 2017","number","19","year","2017","published_date","2017-11-09","effective_date","2017-12-05","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Banjarnegara","place_of_enactment","Banjarnegara","theme","Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pemilihan kepala desa
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 19, LD. 2017/No. 19
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi RI nomor 128/PUU-XIII/2015, ketentuan Pasal 33 huruf g UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga berimplikasi hukum dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dan untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 49 Permendagri RI No 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Permendagri No 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa serta untuk menyesuaikan dinamika dan kebutuhan dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara No 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Banjarnegara No 3 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara tentang Pemilihan Kepala Desa perlu diubah sehingga perlu menetapkan peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara No 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa; \n Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 13 Tahun 1950; UU No 12 Tahun 2011; UU No 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP no 32 Tahun 1950; PP No 6 Tahun 2014; PP No 18 Tahun 2016; Perpres No 87 Tahun 2014; Perda Kabupaten Banjarnegara No 6 Tahun 2015; \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan Pasal 4, Pasal 5, Pasal 21, Pasal 22A, Pasal 42, Pasal 46, Pasal 47A, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 49A, Pasal 49B, Pasal 49C, Pasal 49D, Pasal 49E, Pasal 50, Pasal 51A, Pasal 52; \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Desember 2017. \n 27 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 196) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 214)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2016. Perubahan ini dilakukan untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 128/PUU-XIII/2015 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017.

\n\n

Latar Belakang dan Tujuan: Perubahan ini dilatarbelakangi oleh Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa ketentuan mengenai persyaratan calon kepala desa harus terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Selain itu, perubahan ini juga bertujuan untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara serentak atau bergelombang, serta mengatur mengenai Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Melalui Musyawarah Desa.

\n\n

Ketentuan Substansial:

Pemilihan Kepala Desa: Pemilihan Kepala Desa dapat dilaksanakan secara bergelombang dengan mempertimbangkan pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan, kemampuan keuangan daerah, dan ketersediaan PNS sebagai penjabat kepala desa.
Panitia Pemilihan Kabupaten: Bupati membentuk Panitia Pemilihan di Kabupaten yang bertugas merencanakan, mengkoordinasikan, dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten.
Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa: Persyaratan bakal calon kepala desa diubah, antara lain menghapus ketentuan mengenai domisili minimal satu tahun sebelum pendaftaran. Ditambahkan persyaratan bersedia bertempat tinggal di desa setempat selama masa jabatan.
Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu: Diatur mengenai pemilihan kepala desa antar waktu melalui musyawarah desa, termasuk pembentukan panitia pemilihan, tahapan pelaksanaan, dan peserta musyawarah desa.
Masa Jabatan Kepala Desa: Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak berturut-turut.

","transitional_provisions","","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[102],{"_103":104,"_105":106,"_36":107},"text","PERDA Kab. Banjarnegara No. 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/289406/perda-kab-banjarnegara-no-3-tahun-2016","33014130-a547-42ac-9def-0d76a0c22ee4","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE OF BANJARNEGARA REGENCY
YEAR 2017 NUMBER 24

REGIONAL REGULATION OF BANJARNEGARA REGENCY
NUMBER 19 OF 2017
CONCERNING
THE SECOND AMENDMENT TO
REGIONAL REGULATION OF BANJARNEGARA REGENCY NUMBER 6
YEAR 2015 CONCERNING THE ELECTION OF VILLAGE HEADS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF BANJARNEGARA,

\n\n \n \n

Considering:

that to implement the Decision of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia Number 128/PUU-XIII/2015, the provision of Article 33 letter g of Law Number 6 of 2014 concerning Villages is declared to be in conflict with the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and does not have binding legal force, thus having legal implications for the implementation of Village Head Elections;
that to follow up on the provisions of Article 49 of the Regulation of the Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia Number 65 of 2017 concerning

","pdf_url","/proxy/pdf?id=aeb8bd70-bf4e-4708-bad7-639293d19622","actionData","errors"]