[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","aeac650a-e467-43a5-a14a-50da6481ab10","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Ponorogo Nomor 7 Tahun 2020 tentang PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ponorogo Nomor 7 Tahun 2020","number","7","year","2020","published_date","2020-07-10","effective_date","2020-07-28","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"10e70ff8-158d-4e9e-849e-554938c706d9","Pelayanan Kesehatan",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Ponorogo","place_of_enactment","Ponorogo","theme","PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

KESEHATAN - RETRIBUSI
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, BD TAHUN 2020 NOMOR 8
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
ABSTRAK:	\n \n bahwa lingkungan sehat merupakan hak konstitusional setiap warga negara dan harus dijamin oleh negara yang salah satunya berupa kebijakan dan regulasi di bidang sanitasi; bahwa masih adanya perilaku masyarakat di Kabupaten Ponorogo yang belum mengikuti pola hidup sehat serta\r\nperkembangan kepadatan penduduk perlu diantisipasi dengan instrumen kontrol dan rekayasa sosial berupa peraturan daerah; bahwa Kabupaten Ponorogo belum memiliki peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan air limbah domestik sedangkan pengelolaan air limbah domestik merupakan salah satu Standar Pelayanan Minimal; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik; \n Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P.38/ MENLHK/ SETJEN/ KUM .1 / 7/ 2019 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1011); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana\r\ntelah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik; \n KETENTUAN UMUM; ASAS DAN TUJUAN PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK; RUANG LINGKUP; TUGAS DAN WEWENANG; HAK DAN KEWAJIBAN; LEMBAGA PENGELOLA; SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK; PENYELENGGARAAN SPALD; INSENTIF DAN DISINSENTIF; PEMBIAYAAN; PERIZINAN; LARANGAN; KERJASAMA DAN KEMITRAAN; PERAN SERTA MASYARAKAT; PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; SANKSI ADMINISTRATIF; PENYIDIKAN; KETENTUAN PIDANA; KETENTUAN PERALIHAN; KETENTUAN PENUTUP; \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juli 2020. \n TIDAK ADA \n Peraturan pelaksanaan yang diamanatkan oleh Peraturan Daerah ini wajib ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. \n 32 HALAMAN \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik bertujuan untuk mengendalikan pembuangan air limbah domestik agar tidak mencemari lingkungan, melindungi kualitas air tanah dan air permukaan, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, dan meningkatkan upaya pelestarian lingkungan hidup khususnya sumber daya air. Pengelolaan air limbah domestik didasarkan pada asas tanggung jawab, kelestarian dan keberlanjutan, keterpaduan, keadilan, kehati-hatian, partisipatif, manfaat, tata kelola pemerintahan yang baik, dan pencemar membayar.

Peraturan ini mengatur berbagai aspek pengelolaan air limbah domestik, termasuk tugas dan wewenang Pemerintah Daerah dalam menyusun rencana sistem pengelolaan air limbah domestik (SPALD), menyelenggarakan SPALD sesuai standar, mengalokasikan dana, memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana, mendorong pemanfaatan hasil pengolahan air limbah, menerapkan teknologi pengolahan, serta melakukan sosialisasi, pembinaan, dan pengawasan. Pemerintah Daerah berwenang menetapkan kebijakan dan strategi SPALD, melakukan kerjasama antar daerah, mengkoordinasikan lembaga terkait, memberikan bimbingan teknis, dan menegakkan sanksi administratif dan pidana.

Masyarakat memiliki hak atas lingkungan yang baik dan sehat, pelayanan pengelolaan air limbah, pembinaan pola hidup sehat, rehabilitasi/kompensasi atas dampak negatif, dan partisipasi dalam pengelolaan air limbah. Setiap orang wajib mengelola air limbah domestik melalui SPALD-S atau SPALD-T, membuang lumpur tinja secara berkala (bagi pengguna SPALD-S individual), dan membayar retribusi. Izin Bupati diperlukan untuk penyambungan ke Sub-sistem Pengumpulan Air Limbah Domestik. Usaha mikro, kecil, menengah, dan industri rumah tangga wajib membangun SPALD-S dan memiliki izin pengelolaan air limbah domestik. Pembangunan kawasan perumahan, perhotelan, perkantoran, dan perniagaan wajib membangun SPALD-S atau SPALD-T, bidang resapan untuk air limbah non kakus, dan memiliki izin pengelolaan air limbah domestik.

Penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik dapat dilaksanakan oleh perangkat daerah, UPTD, BLUD, BUMD, badan usaha swasta, kelompok swadaya masyarakat, dan/atau pondok pesantren. Sistem pengelolaan air limbah domestik (SPALD) terdiri dari SPALD Terpusat (SPALD-T) dan SPALD Setempat (SPALD-S). SPALD-T meliputi skala perkotaan, permukiman, dan kawasan tertentu. Rumah/bangunan baru dalam cakupan SPALD-T harus disambungkan ke SPALD-T. SPALD-T terdiri dari sub-sistem pelayanan, pengumpulan, dan pengolahan terpusat. SPALD-S terdiri dari sub-sistem pengolahan setempat, pengangkutan, dan pengolahan lumpur tinja. Penyelenggaraan SPALD meliputi perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan, pemanfaatan, serta pemantauan dan evaluasi.

","transitional_provisions","1. Izin pengelolaan air limbah domestik yang dikeluarkan atau dimiliki perorangan dan/atau lembaga pengelola air limbah sebelum peraturan daerah ini diundangkan, dinyatakan masih tetap berlaku sampai berakhirnya izin.\n2. Setiap kegiatan yang sudah melakukan pengelolaan air limbah domestik pada rumah tangga sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan bisa disesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dalam waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak diundangkan.\n3. Setiap usaha dan / atau kegiatan yang sudah melakukan pengelolaan air limbah domestik dan belum mendapatkan izin bisa disesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dalam waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak diundangkan.","sanctions","1. Setiap orang, kelompok swadaya masyarakat atau Lembaga Pengelola Air Limbah Domestik yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 17, Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2), dan/atau Pasal 44 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.\n2. Sanksi administratif dapat berupa: teguran lisan, teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, penghentian tetap kegiatan, pencabutan sementara izin, pencabutan tetap izin, denda administrasi, dan/atau biaya pemulihan lingkungan.\n","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGENT OF PONOROGO
THE PROVINCE OF EAST JAVA

REGIONAL REGULATION OF PONOROGO REGENCY
NUMBER 7 OF 2020
on
DOMESTIC WASTEWATER MANAGEMENT

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF PONOROGO,

Considering:

that a healthy environment is a constitutional right of every citizen and must be guaranteed by the state, one of which is in the form of policies and regulations in the field of sanitation;
that the existence of community behavior in Ponorogo Regency that has not followed a healthy lifestyle and the development of population density needs to be anticipated with control instruments and social engineering in the form of regional regulations;
that Ponorogo Regency does not yet have laws and regulations in the field of domestic wastewater management, while domestic wastewater management is one of the Minimum Service Standards;
that based on the considerations as referred to in letters a, b and c, it is necessary to

","pdf_url","/proxy/pdf?id=aeac650a-e467-43a5-a14a-50da6481ab10","actionData","errors"]