[{"_1":2,"_131":-5,"_132":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ae9b6405-21c3-441b-ad7f-9ac4620f3969","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_127":128,"_129":130},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_78":79,"_80":81,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":-5,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":121,"_122":123,"_124":-5,"_125":126},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 tentang PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021","number","19","year","2021","published_date","2021-12-29","effective_date","2021-12-31","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69,72,75],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"7368642c-0e83-465c-97b8-edbf667ea34d","Perlindungan Hak Asasi",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik",{"_55":76,"_56":77,"_58":-5},"df66ef5f-80d0-4561-9855-5a291a8c64d2","Pertahanan & Keamanan Negara","tags",[],"location","Pemerintah Kota Pontianak","place_of_enactment","Pontianak","theme","PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

KEAMANAN-PELAYANAN
2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 19, LD.2021/NO.19, LL Kota Pontianak : 35 HAL
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka mewujudkan tata kehidupan masyarakat Kota Pontianak yang tertib, tenteram, aman, damai, indah, bersih, sehat, nyaman dan teratur, diperlukan upaya yang mampu melindungi warga masyarakat serta sarana dan prasarana yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Kota Pontianak; \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No.27 Tahun 1959, UU No.8 Tahun 1981, UU No.39 Tahun 1999, UU No.23 Tahun 2006, UU No.26 Tahun 2007, UU No.32 Tahun 2009, UU No.36 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, PP No.27 Tahun 1983, PP No.16 Tahun 2018, PP No.22 Tahun 2021, Permendagri No.16 Tahun 2018, Permendagri No.54 Tahun 2011, Permendagri No.3 Tahun 2019, Permendagri No.17 Tahun 2019. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Penyelenggaraan Ketenteraman, Tertib Kebersihan, Tertib Bangunan dan Izin Usaha, Tertib Lingkungan, Tertib Sungai, Parit dan Saluran, Tertib Parkir dan Angkutan Jalan Raya, Tertib Usaha Tertentu, Tertib Sosial, Tertib Tata Ruang, Tertib Jalan, Tertib Pendidikan, Tertib Barang Milik Daerah, Tertib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Tertib Tempat Hiburan dan Keramaian, Tertib Keadaan Bencana, Perlindungan Masyarakat, Pembinaan, Pengawasan dan Penegakan Hukum, Penyidikan, Ketentuan Sanksi, dan Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021. \n Perda ini memiliki 28 halaman dan 7 halaman penjelasan. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah ini mencabut Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 173).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan masyarakat Kota Pontianak yang tertib, tenteram, aman, damai, indah, bersih, sehat, nyaman dan teratur, serta untuk mencegah dan menanggulangi gangguan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Penyelenggaraan ketenteraman masyarakat yang dilaksanakan oleh Satpol PP bekerjasama dengan pihak terkait melalui pembinaan dan penyuluhan. Pemerintah daerah dapat meningkatkan penyelenggaraan ketenteraman masyarakat melalui pengembangan sistem layanan pengaduan ketentraman masyarakat.
Penyelenggaraan ketertiban umum yang meliputi penanganan gangguan ketertiban umum dan penegakan peraturan daerah, yang secara teknis operasional dilaksanakan oleh Satpol PP dengan koordinasi dan melibatkan pihak lain. Pelaksanaan ketertiban umum dilakukan melalui berbagai aspek seperti tertib kebersihan, bangunan dan izin usaha, lingkungan, sungai, parit dan saluran, parkir dan angkutan jalan raya, usaha tertentu, sosial, tata ruang, jalan, pendidikan, barang milik daerah, pajak dan retribusi daerah, tempat hiburan dan keramaian, serta keadaan bencana.
Perlindungan Masyarakat yang diselenggarakan oleh Satpol PP dengan membentuk Satlinmas yang bertugas membantu dalam penanggulangan bencana, keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan, penyelenggaraan pemilihan umum, dan upaya pertahanan negara.

Peraturan ini mengatur kewajiban dan larangan bagi orang/badan terkait berbagai aspek ketertiban umum, serta memberikan wewenang kepada Wali Kota untuk melakukan pembinaan, pengawasan, penertiban, dan penegakan hukum terhadap penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administrasi dan/atau pembebanan biaya paksaan penegakan hukum. Pelanggaran tertentu juga dapat diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,-.","revokes",[100],{"_101":102,"_103":104,"_36":105},"text","PERDA Kota Pontianak No. 11 Tahun 2019 tentang KETERTIBAN UMUM","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/140352/perda-kota-pontianak-no-11-tahun-2019","6e0cf25b-9c77-49cf-a03c-04b96ce6554f","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF PONTIANAK
WEST KALIMANTAN PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF PONTIANAK CITY
NUMBER 19 OF 2021
CONCERNING
ORGANIZATION OF PUBLIC PEACE, PUBLIC ORDER AND
COMMUNITY PROTECTION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF PONTIANAK,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to realize an orderly, peaceful, safe, harmonious, beautiful, clean, healthy, comfortable and orderly life for the people of Pontianak City, efforts are needed to protect the citizens and the facilities and infrastructure owned and/or controlled by the Pontianak City Government;
that the organization of public peace, public order and community protection is a mandatory affair of the Regional Government, so regulation is needed as an effort to prevent and overcome disturbances to public peace, public order and community protection in Pontianak City;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ae9b6405-21c3-441b-ad7f-9ac4620f3969","actionData","errors"]