[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ae986efe-6347-44e7-a67b-eb4fb87e43fb","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Muna Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muna Nomor 2 Tahun 2018","number","2","year","2018","published_date","2018-01-26","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"6877f1f6-2942-47dd-b925-a9cc3eacf157","Ketahanan Pangan & Pertanian","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Muna","place_of_enactment","Raha","theme","Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

hewan-ternak
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2,
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak
ABSTRAK:	\n \n Untuk mewujudkan kondisi lingkungan yang aman, tentram, damai, bersih dan indah, maka perlu dilakukan pembinaan dan pengendalian terhadap pemeliharaan hewan ternak \n Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No 29 Tahun 1959; UU No.18 Tahun 2009 sebagaimana telah diuah dengan UU No.41 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.18 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas UU No.23 Tahun 2014; PP No.16 Tahun 1977 \n Pemeliharaan Hewan Ternak, Ketertiban Pemeliharaan Hewan Ternak, Pemeliharaan Kesehatan Hewan Ternak dan Pemberian Identitas Ternak, Wewenang Penangkapan, Kewajiban dan Larangan Pemilik Hewan Ternak, Kewajiban dan Larangan Petugas, Syarat-Syarat Penangkapan, Penampungan, Penjualan Hewan Ternak Tangkapan, Keberatan dan Ganti Rugi, Pengawasan, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Peralihan \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Januari 2018. \n Peraturan Bupati \n 11 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penertiban pemeliharaan hewan ternak di Kabupaten Muna. Latar belakangnya adalah untuk mewujudkan kondisi lingkungan yang aman, tentram, damai, bersih, dan indah melalui pembinaan dan pengendalian terhadap pemeliharaan hewan ternak.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Kewajiban pemilik hewan ternak untuk mengurus, menjaga, dan memelihara hewan ternaknya agar tidak mengganggu kepentingan umum, tanaman, dan pekarangan orang lain. Lokasi kandang harus jauh dari pemukiman, rumah ibadah, tempat pendidikan, sungai, pasar, terminal, taman, pusat perkantoran, dan tempat keramaian lainnya.
Kewajiban peternak untuk memiliki kandang atau ranch, melakukan pengawasan terhadap hewan ternaknya, dan tidak membiarkan hewan ternaknya berkeliaran.
Setiap hewan ternak harus memiliki Kartu Kepemilikan Ternak yang dikeluarkan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, diberikan Identitas Ternak, dan dicatat dalam Buku Register Ternak.
Kewajiban peternak untuk menjaga kesehatan hewan ternak, melakukan vaksinasi secara teratur, dan melaporkan jika ada gejala penyakit. Pemerintah daerah dapat melakukan karantina dan operasi penertiban terhadap hewan ternak yang menjadi sumber penyebaran penyakit.
Larangan bagi pemilik hewan ternak untuk melepas atau menggembalakan hewan ternak pada lokasi penghijauan, reboisasi, pekarangan orang lain, pertamanan, ruang terbuka hijau, lokasi pariwisata, lapangan olah raga, dan tempat-tempat lain yang dapat menyebabkan kerusakan.

Peraturan ini juga mengatur tentang wewenang penangkapan hewan ternak oleh petugas, kewajiban dan larangan bagi petugas, syarat-syarat penangkapan, penampungan hewan ternak, penjualan hewan ternak tangkapan, keberatan dan ganti rugi, pengawasan, dan penyidikan.

","transitional_provisions","1. Setelah berlakunya Peraturan Daerah ini, dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan Pemerintah Daerah akan melakukan sosialisasi untuk merubah kebiasaan masyarakat dalam memelihara hewan ternak.\n2. Tenggang waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk:\n a. 4 (empat) bulan untuk registrasi dan penataan hewan ternak;\n b. 1 (satu) bulan untuk penyesuaian hewan ternak dengan kandang;\n c. 1 (satu) bulan untuk pengawasan dan teguran.","sanctions","1. Setiap orang yang melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi tindak pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp5.000.000,- (lima juta rupiah).\n2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikualifikasikan sebagai pelanggaran.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF MUNA
SOUTHEAST SULAWESI PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF MUNA REGENCY
NUMBER 2 OF 2018
CONCERNING
CONTROL OF LIVESTOCK FARMING

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF MUNA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that in order to realize a safe, peaceful, tranquil, clean and beautiful environmental condition, it is necessary to carry out guidance and control over the maintenance of livestock; \n that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to form a Regional Regulation concerning the Control of Livestock Farming. \n \n
In view of:	\n \n Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia; \n Law Number 29 of 1959 concerning the Establishment of Level II Regions in Sulawesi (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1959 Number 74, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ae986efe-6347-44e7-a67b-eb4fb87e43fb","actionData","errors"]