[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ae861480-610c-4ab3-8e55-fecc5741db0a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":-5,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 14 Tahun 2005 tentang Retribusi Ijin Usaha Jasa Konstruksi","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumbawa Barat No. 14 Tahun 2005","number","14","year","2005","published_date","2005-10-08","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71,74],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"cda6b51b-2f73-4d5b-a387-4116c7c7bd3e","Keuangan Negara & Daerah",{"_54":75,"_55":76,"_57":-5},"e91cd4ab-5b65-4518-bb06-9f250e3c12b7","Anggaran Belanja Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat","place_of_enactment","Taliwang","theme","Retribusi Ijin Usaha Jasa Konstruksi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

APBD - Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah - Pajak dan Retribusi Daerah - Retribusi Ijin Usaha Jasa Konstruksi
2005
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14,
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Ijin Usaha Jasa Konstruksi
ABSTRAK:	\n \n a. Sesuai dengan PP No 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Serta Masyarakat Jasa Konstruksi dan Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No 369/KPS/M/2001 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha asa Konstruksi Nasional, pemberian izin Usaha Jasa Konstruksi merupakan Kewenangan Pemerintah Kabupaten;\r\nb. Dengan telah berlakunya UU No 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No 34 Tahun 2000, Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk menyusun PERDA tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah selain yang telah ditetapkan;\r\nc. Berdasarkan pertimbangan yang dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk peraturan daerah tentang Retribusi Ijin Usaha Jasa Konstruksi. \n UU No. 8 Tahun 1981;\r\nUU No. 18 Tahun 1997;\r\nUU No. 18 Tahun 1999;\r\nUU No. 28 Tahun 1999;\r\nUU No. 30 Tahun 2003;\r\nUU No. 10 Tahun 2004;\r\nUU No. 32 Tahun 2004;\r\nUU No. 33 Tahun 2003;\r\nPP No. 27 Tahun 1983;\r\nPP No. 25 Tahun 2000;\r\nPP No. 28 Tahun 2000;\r\nPP No. 29 Tahun 2000;\r\nPP No. 30 Tahun 2000;\r\nPP No. 66 Tahun 2001.\r\nKeputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No 369/KPS/M/2001. \n Ketentuan Umum; Nama, Obyek dan Subyek Retribusi; Golongan Retribusi; Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif; Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi; Wilayah Pemungutan; Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang; Tata Cara Pemungutan; Tata Cara Pembayaran; Tata Cara Penagihan; Sanksi Administrasi; Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi; Kedaluwarsa Penagihan; Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n - \n - \n 11 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) di Kabupaten Sumbawa Barat. Latar belakangnya adalah untuk mewujudkan otonomi daerah dan memberikan kewenangan kepada daerah untuk memungut retribusi sebagai sumber pendapatan asli daerah, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Serta Masyarakat Jasa Konstruksi dan Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 369/KPS/M/2001 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur hal-hal berikut:

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi: Retribusi dipungut atas pemberian IUJK. Objek retribusi adalah pemberian IUJK, dan subjek retribusi adalah badan yang memperoleh IUJK.
Golongan Retribusi: IUJK digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa: Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan kualifikasi badan usaha.
Prinsip dan Sasaran Tarif: Tarif retribusi ditetapkan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin, termasuk biaya penerbitan dokumen, pengawasan, dan penatausahaan.
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi: Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis dan kualifikasi badan usaha (B1, B2, M, K1, K2, K3) dengan besaran tarif yang berbeda-beda.
Wilayah Pemungutan: Retribusi dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan diberikan.
Masa Retribusi dan Saat Terutang: Masa retribusi adalah 3 tahun. Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
Tata Cara Pemungutan dan Pembayaran: Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan dan menggunakan SKRD. Pembayaran harus dilunasi sekaligus selambat-lambatnya 15 hari sejak diterbitkannya SKRD.
Tata Cara Penagihan: Pejabat dapat mengeluarkan surat teguran jika wajib retribusi tidak membayar tepat waktu.
Sanksi Administrasi: Keterlambatan pembayaran dikenakan bunga 2% per bulan.
Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi: Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
Kedaluwarsa Penagihan: Hak penagihan retribusi kedaluwarsa setelah 3 tahun, kecuali jika ada tindak pidana di bidang retribusi.
Penyidikan: Pejabat Pegawai Negeri Sipil diberi wewenang sebagai penyidik untuk tindak pidana di bidang retribusi.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

WEST SUMBAWA REGENCY GOVERNMENT
REGIONAL REGULATION OF WEST SUMBAWA REGENCY
NUMBER 14 OF 2005
ON
CONSTRUCTION SERVICES BUSINESS LICENSE RETRIBUTION

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF WEST SUMBAWA,

\n\n \n \n

Considering:

that in accordance with Government Regulation Number 28 of 2000 on Construction Services Business and Community Participation and Decree of the Minister of Settlement and Regional Infrastructure Number_369/KPS/M/2001 on Guidelines for Granting National Construction Services Business Licenses, the granting of Construction Services Business Licenses is the Authority of the Regency Government;
that with the enactment of Law Number 18 of 1997 on Regional Taxes and Regional Retribution as amended by Law Number 34 of 2000, Regional Governments are authorized to prepare Regional Regulations on Regional Taxes and Regional Retribution other than those already

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ae861480-610c-4ab3-8e55-fecc5741db0a","actionData","errors"]