[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ae8199e3-2554-4a8e-a34b-3d776eccf5a4","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Majene Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Gratis","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majene Nomor 12 Tahun 2013","number","12","year","2013","published_date","2013-12-27","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"10e70ff8-158d-4e9e-849e-554938c706d9","Pelayanan Kesehatan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Majene","place_of_enactment","Majene","theme","Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Gratis","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pelayanan kesehatan
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD.2013/No.12
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Gratis
ABSTRAK:	\n \n kesehatan sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 terutama terhadap pelayanan kesehatan masyarakat yang optimal dan merata, dibutuhkan upaya konkrit melalui penyelenggaraan kesehatan gratis. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan gratis dapat mencapai tujuan yang diharapkan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dilakukan secara adil dan proporsional memerlukan pedoman dalam suatu Peraturan Perundang-undangan. \n dasar hukum: UU No.29 Tahun 1959; UU No.36 Tahun 1991; UU No.26 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No,12 Tahun 2008; UU No.40 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011; PP No.58 Tahun 2005; PP No.65 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007. \n dalam PERDA ini diatur mengenai hak dan kewajiban penduduk, tanggung jawab pembiayaan pelayanan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan serta pembiayaan pelayanan kesehatan gratis di daerah Kabupaten Majene. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2013. \n 9 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan gratis di Kabupaten Majene. Latar belakang peraturan ini adalah untuk mewujudkan kesehatan sebagai unsur kesejahteraan umum dan memberikan pelayanan kesehatan yang optimal dan merata kepada masyarakat. Tujuannya adalah meningkatkan akses, kualitas, dan pemerataan pelayanan kesehatan, serta mengurangi beban masyarakat dalam pembiayaan pelayanan kesehatan.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Ruang lingkup pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan jaringannya, termasuk pelayanan yang tidak dijamin oleh Jamkesmas, Askes, dan jaminan kesehatan lainnya.
Hak penduduk untuk memperoleh pelayanan kesehatan, kecuali bagi mereka yang telah memiliki jaminan kesehatan lain.
Kewajiban penduduk yang memperoleh pelayanan kesehatan untuk mengikuti syarat, prosedur, dan mekanisme pelayanan.
Kewajiban pemberi pelayanan untuk mengikuti standar pelayanan yang berlaku.
Hak pemberi pelayanan untuk mendapatkan pembiayaan atas pelayanan yang diberikan.
Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam membiayai penyelenggaraan pelayanan kesehatan melalui APBD.
Larangan bagi pemberi pelayanan untuk melakukan pungutan terkait pelayanan yang telah diatur.
Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pelayanan dilakukan melalui supervisi, monitoring, dan evaluasi oleh Tim Pengendali Kabupaten.
Penyelenggaraan pelayanan dapat dilakukan melalui kemitraan dengan sarana pelayanan kesehatan swasta secara bertahap.

","transitional_provisions","sanctions","1. Pelanggaran terhadap larangan melakukan pungutan terkait pelayanan kesehatan gratis (Pasal 9) diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,-.\n2. Penyalahgunaan dana penyelenggaraan kesehatan gratis yang mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dapat berupa sanksi pidana, perdata, dan/atau administrasi.\n3. Sanksi administrasi dapat berupa sanksi kepegawaian atau tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF MAJENE
REGIONAL REGULATION OF MAJENE REGENCY
NUMBER 12 OF 2013
CONCERNING
IMPLEMENTATION OF FREE HEALTH SERVICES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF MAJENE,

Considering:

that health as one element of public welfare must be realized in accordance with the ideals of the Indonesian nation as mandated in the Preamble to the 1945 Constitution, especially for optimal and equitable public health services, concrete efforts are needed through the implementation of free health services;
that the implementation of free health services can achieve the expected goals as intended in letter a, it needs to be done fairly and proportionally requiring guidelines in a Statutory Regulation;
that based on the considerations as intended in letter a and letter b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning the Implementation of Free Health Services;

In view of:

Law Number 29 of 1959 concerning the Establishment of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ae8199e3-2554-4a8e-a34b-3d776eccf5a4","actionData","errors"]