[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ae5a8dfa-1506-404a-8f24-5c626984297a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Balangan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Jasa Pos dan Telekomunikasi","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Balangan No. 11 Tahun 2016","number","11","year","2016","published_date","2016-05-15","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Balangan","place_of_enactment","Paringin","theme","Penyelenggaraan Jasa Pos dan Telekomunikasi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pos - telekomunikasi
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD.2016/NO.11
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Jasa Pos dan Telekomunikasi
ABSTRAK:	\n \n Bahwa pos dan telekomunikasi merupakan sarana kornunikasi dan informasi yang mempunyai peran penting dan strategis dalam mendukung pelaksanaan pembangunan; dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan pos dan telekomunikasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, perlu dilakukan pembinaan dan pengendalian serta pengawasan terhadap kegiatan pos dan telekomunikasi di Daerah. Berdasarkan hal tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jasa Pos Dan Telekomunikasi. \n Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2013; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 27/PER/M.KOMINFO/9/2006; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18/PER/M.KOMINFO/03/2009; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23/PER/M.KOMINFO/04/2009; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41 Tahun 2012; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 32 Tahun 2014. \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penyelenggaraan Jasa Pos Dan Telekomunikasi, dengan sistematika sebagai berikut:\r\n\r\n1.\tKetentuan Umum\r\n2.\tAsas, Maksud dan Tujuan\r\n3.\tRuang Lingkup\r\n4.\tPenyelenggaraan Pos\r\nBagian Kesatu\t: Penyelenggara Pos\r\nBagian Kedua\t: Izin Dan Rekomendasi Penyelenggaraan Pos, Terdiri \r\n \t\t\t Atas Paragraf 1 Izin Penyelenggaraan Pos, Paragraf 2 \r\n \t\t\t Rekomendasi Penyelenggaraan Pos\r\nBagian Ketiga\t: Layanan Penyelenggaraan Pos\r\nBagian Keempat\t: Persyaratan\r\nBagian Kelima\t: Tata Cara Pemberian Rekomendasi\r\nBagian Keenam\t: Hak, Kewajiban, Dan Tanggung Jawab Penyelenggara \r\n \t\t\t\t Pos\r\nBagian Ketujuh\t: Perluasan Wilayah Usaha Dan Keagenan Pos\r\n5.\tPenyelenggaraan Telekomunikasi\r\nBagian Kesatu\t: Usaha Jasa Warnet\r\nBagian Kedua\t: Layanan Dan Usaha Jasa Jaringan Internet Hotspot\r\nBagian Ketiga\t: Layanan Jasa Internet Service Provider Dan Voice \r\n Over Internet Protocol (VoIP)\r\nBagian Keempat\t: Usaha Jasa Multimedia\r\nBagian Kelima\t: Usaha Perdagangan Alat/Perangkat Telekomunikasi\r\nBagian Keenam\t: Usaha Permainan Daring (Game Online)\r\nBagian Ketujuh\t: Penyelenggara Instalatur Kabel Rumah/Gedung \r\n \t\t\t (IKR/IKG)\r\nBagian Kedelapan\t: Layanan Operator Telekomunikasi\r\nBagian Kesembilan: Penggelaran Kabel Telekomunikasi\r\nBagian Kesepuluh\t: Pembangunan Menara Telekomunikasi\r\n6.\tPengaturan Khusus Warnet Dan/Atau Permainan Daring\r\nBagian Kesatu\t: Lokasi Dan Asosiasi\r\nBagian Kedua\t: Sistem Keamanan Dan Perlindungan Masyarakat\r\n7.\tPenyelenggaraan Penyiaran\r\nBagian Kesatu\t: Televisi Berlangganan, Terdiri Atas: Paragraf 1 \r\n Penyelenggaraan Televisi Berlangganan, Paragraf 2 \r\n Perizinan Televisi Berlangganan\r\nBagian Kedua\t: Radio Dan Televisi Swasta, Terdiri Atas: Paragraf 1 \r\n Penyelenggaraan Radio Dan Televisi Swasta, \r\n Paragraf 2 Perizinan Penyiaran Radio Dan Televisi \r\n Swasta, Paragraf 3 Penyelenggaraan Televisi Dan \r\n Radio Komunitas, Paragraf 4 Perizinan Televisi Dan \r\n Radio Komunitas \r\n8.\tPenggunaan Perangkat Keras Dan Perangkat Lunak Usaha Dan Jasa Di Bidang Komunikasi Dan Informatika\r\n9.\tPembinaan, Pengawasan Dan Pengendalian\r\nBagian Kesatu\t: Pembinaan\r\nBagian Kedua\t: Pengawasan Dan Pengendalian\r\n10.\tSanksi\r\n11.\tKetentuan Pidana\r\n12.\tPenyidikan\r\n13.\tKetentuan Peralihan\r\n14.\tKetentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2016. \n 30 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan jasa pos dan telekomunikasi di Kabupaten Balangan. Latar belakangnya adalah pentingnya pos dan telekomunikasi dalam mendukung pembangunan daerah, serta perlunya pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap kegiatan tersebut.

Ketentuan Substansial:

Penyelenggaraan Pos:

Dilakukan oleh badan usaha berbadan hukum Indonesia (BUMN, BUMD, Swasta, Koperasi).
Memerlukan izin dari Menteri setelah mendapat rekomendasi dari Bupati/Kepala Dinas.
Mencakup layanan komunikasi tertulis/elektronik, paket, logistik, transaksi keuangan, dan keagenan pos.
Penyelenggara pos memiliki hak untuk memungut biaya dan menetapkan syarat layanan, serta kewajiban untuk melaporkan kegiatan operasional secara berkala.

Penyelenggaraan Telekomunikasi:

Mengatur usaha jasa warnet, layanan internet hotspot, ISP dan VoIP, jasa multimedia, perdagangan alat telekomunikasi, permainan daring (game online), instalatur kabel, layanan operator telekomunikasi, penggelaran kabel, dan pembangunan menara telekomunikasi.
Sebagian besar kegiatan memerlukan rekomendasi teknis dari Dinas dan izin dari SKPD Perizinan (Izin Gangguan, SIUP).
Menetapkan standardisasi untuk usaha jasa warnet dan permainan daring.

Penyelenggaraan Penyiaran:

Mengatur televisi berlangganan, radio dan televisi swasta, serta televisi dan radio komunitas.
Memerlukan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) dari Menteri Komunikasi dan Informatika melalui KPID, serta rekomendasi dan izin lokasi dari Dinas.

Ketentuan Lain:

Penggunaan perangkat keras dan lunak legal di bidang komunikasi dan informatika diwajibkan.
Pembinaan dilakukan oleh Dinas melalui bimbingan, pelatihan, dan evaluasi.
Pengawasan dan pengendalian dilakukan oleh Dinas bersama Satpol PP dan instansi terkait.

","transitional_provisions","1. Izin dan/atau rekomendasi penyelenggaraan jasa pos dan telekomunikasi yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai habis jangka waktunya.\n2. Paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, penyelenggaraan jasa pos dan telekomunikasi harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.\n3. Untuk penyelenggaran jasa pos dan telekomunikasi yang memerlukan izin dari Menteri, diberikan waktu paling lambat 5 (lima) tahun untuk dapat menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Penyelenggara komunikasi dan informatika yang tidak memiliki perizinan dan/atau yang terlambat melakukan perpanjangan izin dikenakan sanksi.\n2. Sanksi berupa teguran tertulis, verifikasi lapangan, dan penutupan usaha jika tidak ada tanggapan atau ketentuan tidak dipenuhi.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGENT OF BALANGAN
SOUTH KALIMANTAN PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF BALANGAN REGENCY
NUMBER 11 OF 2016
CONCERNING
PROVISION OF POSTAL AND TELECOMMUNICATION SERVICES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BALANGAN,

Considering:

that postal and telecommunications are means of communication and information that have an important and strategic role in supporting the implementation of development;
that in order to optimize the provision of postal and telecommunications which is the authority of the Regional Government, it is necessary to carry out guidance and control as well as supervision of postal and telecommunication activities in the Region;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning the Provision of Postal and Telecommunication services;

In view of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ae5a8dfa-1506-404a-8f24-5c626984297a","actionData","errors"]