[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ae51f1a5-e20b-4544-8cab-8b6cff1a2cf4","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Jambi Nomor 11 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Kota Jambi","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Jambi Nomor 11 Tahun 2013","number","11","year","2013","published_date","2013-12-31","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kota Jambi","place_of_enactment","Jambi","theme","Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Kota Jambi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT - KOTA JAMBI
2013
Peraturan Daerah (Perda) NO. 11, LD.2013/NO.11
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Kota Jambi
ABSTRAK:	\n \n Rumah Sakit dan Puskesmas sebagai sarana pelayanan kesehatan milik Pemerintah Kota Jambi diharapkan mampu memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan mudah diakses oleh masyarakat;\r\nUntuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam memperoleh manfaat pelayanan kesehatan yang bermutu perlu dilakukan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang terpadu, terintegrasi, sinergis dan holistik antara Puskesmas dan Rumah Sakit sesuai standar pelayanan kesehatan;\r\nPenyelenggaraan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit dan Puskesmas sesuai standar pelayanan kesehatan perlu pedoman untuk kepastian hukum dalam bentuk Peraturan Daerah. \n Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 9 Tahun 1956; UU No. 8 Tahun 1999; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No. 40 Tahun 2004; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 37 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 24 Tahun 2011; PP No. 68 Tahun 1999; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007. \n Perda ini mengatur mengenai Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Kota Jambi, meliputi: Tujuan, Sasaran dan Persyaratan; Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan; Standar Pelayanan; Hak dan Kewajiban; Pendanaan; Kemitraan Pelayanan; Pembinaan, Organisasi dan Monitoring; Ketentuan Sanksi. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2013. \n Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat, prosedur dan mekanisme pelayanan; mekanisme penyampaian hak; pendanaan dari pembiayaan lainnya yang sah; pola kemitraan; serta bentuk dan tata naskah pelaporan, diatur dengan Peraturan Walikota. \n 15 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 11 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Kota Jambi bertujuan untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang baik dan bermutu, meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan, serta meningkatkan cakupan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit rujukan milik Pemerintah Kota Jambi.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Ruang Lingkup Pelayanan Kesehatan: Meliputi rawat jalan tingkat pertama (RJTP), rawat inap tingkat pertama (RITP), rawat inap tingkat lanjutan (RITL), rawat jalan tingkat lanjutan (RJTL) melalui poliklinik spesialis, pelayanan kesehatan luar gedung, dan pelayanan gawat darurat.
Jenis Pelayanan: Rincian jenis pelayanan yang diberikan pada setiap tingkatan pelayanan, termasuk pendaftaran, pemeriksaan, pengobatan, tindakan medis, pelayanan ibu dan anak, imunisasi, pelayanan KB, pelayanan laboratorium, perawatan pasien, persalinan, rehabilitasi medis, dan pelayanan gawat darurat.
Standar Pelayanan Kesehatan: Komponen standar pelayanan kesehatan meliputi dasar hukum, persyaratan, sistem dan prosedur, jangka waktu penyelesaian, produk pelayanan, sarana dan prasarana, kompetensi pelaksana, pengawasan internal, penanganan pengaduan, jumlah pelaksana, jaminan pelayanan, jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan, serta evaluasi kinerja pelaksana.
Hak dan Kewajiban: Mengatur hak dan kewajiban Pemerintah Daerah, masyarakat, Puskesmas, Dinas Kesehatan Kota Jambi, Rumah Sakit, dan jaringannya dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan.
Pendanaan: Sumber pendanaan pelayanan kesehatan berasal dari APBN, APBD, dan pembiayaan lain yang sah.
Kemitraan Pelayanan: Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dapat dilakukan melalui kemitraan dengan sarana pelayanan kesehatan swasta.
Pembinaan dan Pengawasan: Walikota sebagai pembina melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

Peraturan ini juga mengatur tentang sistem informasi pelayanan kesehatan, pedoman etika pelaksana, dan larangan bagi pelaksana pelayanan kesehatan.

","transitional_provisions","sanctions","1. Setiap penyelenggara dan pelaksana yang melanggar ketentuan Pasal 13, Pasal 19, dan Pasal 22 dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF JAMBI

REGIONAL REGULATION OF JAMBI CITY
NUMBER 11 OF 2013
CONCERNING
ORGANIZATION OF COMMUNITY HEALTH SERVICES
IN JAMBI CITY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF JAMBI,

Considering:

that Hospitals and Community Health Centers as health service facilities owned by the Jambi City Government are expected to be able to provide quality, equitable and easily accessible health services to the public;
that to meet the needs of the public in obtaining the benefits of quality health services, it is necessary to organize integrated, synergistic and holistic health services between Community Health Centers and Hospitals in accordance with health service standards;
that the organization of health services in Hospitals and Community Health Centers according to health service standards requires guidelines for legal certainty in the form of Regional Regulations;
that based on the considerations as referred to in letters a, b

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ae51f1a5-e20b-4544-8cab-8b6cff1a2cf4","actionData","errors"]