[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ae4c2719-bc92-4553-ba43-4facc2b76bc6","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":83,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Walikota (Perwali) Kota Blitar Nomor 18 Tahun 2025 tentang PENYELENGGARAAN KOPERASI KELURAHAN MERAH PUTIH","short_title","Peraturan Walikota (Perwali) Kota Blitar Nomor 18 Tahun 2025","number","18","year","2025","published_date","2025-06-04","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e0b4ff8a-8bf8-418b-b18c-46cb2c9dd6b7","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Walikota (Perwali)","short_name","Perwali","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"acabb8c0-4727-4116-9b30-fc81aa92d3c7","Koperasi & Usaha Mikro Kecil","tags",[],"location","Pemerintah Kota Blitar","place_of_enactment","Blitar","theme","PENYELENGGARAAN KOPERASI KELURAHAN MERAH PUTIH","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

koperasi
2025
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 18, BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2025 NOMOR 18
Peraturan Walikota (Perwali) TENTANG PENYELENGGARAAN KOPERASI KELURAHAN MERAH PUTIH
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa koperasi merupakan kegiatan ekonomi rakyat\r\nyang mempunyai kedudukan, potensi, dan peran yang\r\nstrategis dalam meningkatkan perekonomian daerah,\r\nmenopang ketahanan ekonomi masyarakat, dan\r\nmeningkatkan kesejahteraan rakyat sehingga perlu\r\ndikembangkan melalui kemudahan, pelindungan, dan\r\npemberdayaan koperasi;\r\nb. bahwa untuk mewujudkan pembangunan dari\r\nkelurahan untuk pemerataan ekonomi sebagai\r\nperwujudan Asta Cita keenam, perlu membentuk\r\nKoperasi Kelurahan Merah Putih melalui pendirian,\r\npengembangan, dan revitalisasi koperasi di kelurahan;\r\nc. bahwa ketentuan Pasal 2 ayat ( 1) Peraturan Pemerintah\r\nNomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan,\r\nPelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha\r\nKecil dan Menengah mengamanatkan Pemerintah\r\nDaerah untuk memberikan kemudahan, pelindungan\r\ndan pemberdayaan bagi koperasi;\r\nd. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun\r\n2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi\r\nDesa/Kelurahan Merah Putih, perlu menetapkan\r\nkebijakan untuk mendorong koperasi dapat bertumbuh\r\ndan berkembang dengan baik;\r\ne. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana\r\ndimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d\r\nperlu menetapkan Peraturan Walikota tentang\r\nPenyelenggaran Koperasi Kelurahan Merah Putih; \n 1 . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang\r\nPembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan\r\nPropinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat\r\nsebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang\r\nNomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan UndangUndang\r\nNomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik\r\nIndonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota\r\nBesar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);\r\n3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang\r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597),\r\nsebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir\r\ndengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang\r\nPenetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang\r\nNomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja\r\nMenjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 6856);\r\n4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang\r\nPerubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II\r\nBlitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun\r\n1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 3243);\r\n5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang\r\nPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);\r\n6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang\r\nKemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi\r\ndan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n6619);\r\n7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015\r\ntentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)\r\nsebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri\r\nDalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang\r\nPerubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor\r\n80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum\r\nDaerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019\r\nNomor 167);\r\n8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020\r\ntentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah\r\n(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor\r\n1781); \n BAB I\r\nKETENTUAN UMUM\r\nBAB II\r\nKEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH\r\nBAB III\r\nPEMBERDAYAAN KOPERASI\r\nBAB IV\r\nPEMBENTUKAN SATUAN TUGAS\r\nBAB V\r\nPELINDUNGAN KOPERASI\r\nBAB VI\r\nPEMANTAUAN EVALUASI DAN PELAPORAN\r\nBAB VII\r\nPEMBINAAN DAN PENGAWASAN\r\nBAB VIII\r\nPENDANAAN\r\nBAB IX\r\nKETENTUAN PENUTUP\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juni 2025. \n 13 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk mengoptimalkan peran koperasi sebagai pilar ekonomi rakyat di tingkat kelurahan guna mewujudkan pemerataan ekonomi. Kebijakan ini menetapkan kerangka kerja bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan bagi Koperasi Kelurahan Merah Putih.

Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk melakukan koordinasi lintas sektor, menyelaraskan program pembangunan dengan kebutuhan koperasi, menyediakan anggaran, serta melakukan pembinaan dan pengawasan. Pembentukan koperasi dilakukan melalui tahapan sosialisasi, pendampingan, dan penilaian kinerja, dengan model pendekatan berupa pendirian baru, pengembangan koperasi yang sudah ada, atau revitalisasi koperasi yang kurang aktif. Proses pembentukan wajib didahului dengan musyawarah kelurahan khusus untuk menyepakati anggaran dasar serta pemilihan pengurus dan pengawas.

Koperasi Kelurahan Merah Putih dapat menjalankan berbagai jenis usaha, mulai dari penyediaan sembako, obat murah, hingga unit simpan pinjam dan logistik. Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan strategis pada aspek kelembagaan, produksi, pemasaran, keuangan, serta inovasi dan teknologi untuk memastikan keberlanjutan usaha. Selain itu, dibentuk Satuan Tugas percepatan pembentukan koperasi yang dipimpin oleh Walikota untuk memastikan koordinasi dan pendampingan berjalan efektif. Pemerintah Daerah juga memberikan pelindungan melalui penetapan sektor usaha khusus bagi koperasi serta dukungan pemulihan usaha dalam kondisi darurat.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","

MAYOR OF BLITAR
PROVINCE OF EAST JAVA
REGULATION OF THE MAYOR OF BLITAR
NUMBER 18 OF 2025
ON
IMPLEMENTATION OF THE MERAH PUTIH URBAN VILLAGE COOPERATIVE

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF BLITAR,

Considering :

that cooperatives are grassroots economic activities that have a strategic position, potential, and role in improving the regional economy, supporting the community's economic resilience, and improving the welfare of the people, thus needing to be developed through facilitation, protection, and empowerment of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ae4c2719-bc92-4553-ba43-4facc2b76bc6","actionData","errors"]