[{"_1":2,"_114":-5,"_115":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ae4475c2-4b78-420f-af36-d2e094fc9936","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_110":111,"_112":113},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_68":69,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":-5,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":85,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":-5,"_108":109},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik, Perlindungan Masyarakat dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gorontalo Utara","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 18 Tahun 2008","number","18","year","2008","published_date","2008-12-12","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[],"tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara","place_of_enactment","Kwandang","theme","Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik, Perlindungan Masyarakat dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gorontalo Utara","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pembentukan organisasi dan tata kerja badan kesatuan bangsa, politik, perlindungan masyarakat dan satuan polisi pamong praja kabupaten gorontalo utara
2008
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 18, LD.2008/No.
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik, Perlindungan Masyarakat dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gorontalo Utara
ABSTRAK:	\n \n Peraturan ini dibentuk dalam menyelenggarakan urusan bidang kesatuan dan berdasarkan Pasal 128 yat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahn Daerah dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. \n Dasar Hukum Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini adalah UU No.8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No.43 Tahun 1999; UU No.38 Tahun 2000; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No.8 Tahun 2005; UU No.33 Tahun 2007; UU No.11 Tahun 2007; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007. \n Dalam peraturan ini diatur tentang pembentukan organisasi dan tata kerja badan kesatuan bangsa, politik, perlindungan masyarakat dan satuan polisi pamong praja kabupaten gorontalo utara termasuk didlmny mengatur tentang pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, unit pelaksana teknis badan, kelompok jabatan fungsional, tata kerja, kepegawaian. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2008. \n Terdiri dari 12 halaman dengan lampiran \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa, politik, perlindungan masyarakat, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Kabupaten Gorontalo Utara. Pembentukan organisasi perangkat daerah ini mempertimbangkan aspek koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, dan komunikasi kelembagaan antara pemerintah pusat dan daerah.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini meliputi pembentukan Badan Kesatuan Bangsa, Politik, Perlindungan Masyarakat, dan Satpol PP sebagai unsur pendukung tugas Kepala Daerah dalam melaksanakan kebijakan daerah yang bersifat spesifik. Badan ini bertugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya, memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah. Susunan organisasi Badan terdiri dari Kepala Badan, Sekretariat (dengan sub bagian keuangan, umum dan kepegawaian, serta penyusunan program), Bidang Kesatuan Bangsa, Bidang Politik, Bidang Perlindungan Masyarakat, Bidang Satpol PP, Unit Pelaksana Teknis Badan, dan Kelompok Jabatan Fungsional.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

NORTH GORONTALO REGENCY GOVERNMENT

NORTH GORONTALO REGENCY REGULATION
NUMBER 18 OF 2008
ABOUT
FORMATION OF ORGANIZATION AND WORK PROCEDURE
AGENCY FOR NATIONAL UNITY, POLITICS, COMMUNITY PROTECTION AND
CIVIL SERVICE POLICE UNIT OF NORTH GORONTALO REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF NORTH GORONTALO,

Considering:

that in administering affairs in the fields of unity, nation,
politics, community protection and the Civil Service Police Unit as
one of the governmental affairs of the regency/city, then
a regional apparatus organization is needed which is structured by
taking into account aspects of coordination, integration, synchronization and simplification
as well as institutional communication between the central and regional government;
that based on Article 128 paragraph (1) of Law Number 32
of 2004 concerning Regional Government (State Gazette of the Republic
Indonesia of 2004 Number 125, Supplement to the State

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ae4475c2-4b78-420f-af36-d2e094fc9936","actionData","errors"]