[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ae41a85b-c619-4efa-934d-a5e7cae11e10","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2006 tentang RETRIBUSI IZIN USAHA DAN IZIN TRAYEK ANGKUTAN UMUM","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2006","number","5","year","2006","published_date","2006-06-05","effective_date","2008-10-08","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Pontianak","place_of_enactment","Pontianak","theme","RETRIBUSI IZIN USAHA DAN IZIN TRAYEK ANGKUTAN UMUM","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI IZIN USAHA DAN IZIN TRAYEK ANGKUTAN UMUM
2006
Peraturan Daerah (Perda) NO. 5, LD.2008/NO.14, LL KOTA. PONTIANAK : 15 HAL
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA DAN IZIN TRAYEK ANGKUTAN UMUM
ABSTRAK:	\n \n Bahwa dalam rangka mendukung perkembangan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah dan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengatur antara lain penyederhanaan pungutan serta besarya tarif retribusi Daerah perlu melakukan penyesuaian kembali jenis retribusi Daerah yang dapat dipungut dan besarya tarif retribusi Daerah terhadap pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota Pontianak. \n Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992; Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 28 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1987; Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000; Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2004 \n KETENTUAN UMUM; NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI; GOLONGAN RETRIBUSI; CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA; PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF; PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN; TATA CARA UNTUK MEMPEROLEH IZIN DAN MASA RETRIBUSI / IZIN; STRUKTUR BESARNYA TARIF; WILAYAH PEMUNGUTAN; SANKSI ADMINISTRASI; TATA CARA PEMBAYARAN; TATA CARA PENAGIHAN; PENGURANGAN DAN KERINGANAN RETRIBUSI; PEMINDAHAN; PENCABUTAN PERIZINAN; KETENTUAN PIDANA; KETENTUAN PENYIDIKAN; KETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Oktober 2008. \n 14 HALAMAN PERATURAN & 1 HALAMAN PENJELASAN \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.\n(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2006 mengatur tentang Retribusi Izin Usaha dan Izin Trayek Angkutan Umum. Latar belakang peraturan ini adalah untuk mendukung perkembangan otonomi daerah dan menyesuaikan jenis retribusi daerah serta tarifnya terhadap pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota Pontianak, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan ini mengatur mengenai nama, objek, dan subjek retribusi, serta golongan retribusi. Objek retribusi adalah layanan atas pemberian izin oleh Pemerintah kepada orang pribadi atau badan hukum yang menjalankan usaha angkutan umum, meliputi Kendaraan Angkutan Penumpang Umum, Kendaraan Angkutan Barang, dan Kendaraan Khusus. Subjek retribusi adalah orang atau badan yang mendapat Izin Usaha Angkutan Umum, Izin Trayek, Izin Operasi, Izin Insidentil, dan Kartu Pengawasan.

Peraturan ini juga mengatur tentang cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif, pengendalian dan pengawasan, tata cara untuk memperoleh izin dan masa retribusi/izin, struktur besarnya tarif, wilayah pemungutan, sanksi administrasi, tata cara pembayaran dan penagihan, pengurangan dan keringanan retribusi, pemindahan, dan pencabutan perizinan.

Beberapa ketentuan substansial meliputi:

Pengendalian dan pengawasan kendaraan angkutan bermotor yang dapat dipergunakan sebagai angkutan umum harus dikelola oleh badan atau perorangan yang memiliki izin dari Kepala Daerah.
Pengusaha angkutan umum dilarang merubah bentuk dan warna kendaraan sebelum mendapat izin dari Kepala Daerah.
Setiap perusahaan angkutan baru dapat dioperasikan setelah mendapat izin dari Kepala Daerah, yaitu Izin Usaha, Izin Trayek, dan Izin Operasi.
Syarat-syarat untuk mendapatkan izin bagi perusahaan yang berbadan hukum/perorangan meliputi memiliki Izin Tempat Usaha, memiliki atau menguasai kendaraan angkutan minimal 3 kendaraan, perusahaan harus dimiliki oleh WNI, memiliki kantor yang cukup luas, bersih dan rapi, serta memiliki lapangan parkir/tempat pool kendaraan perusahaan.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,- dan paling banyak Rp. 50.000.000,-.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[110],{"_111":112,"_113":114},"text","Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2006 RETRIBUSI IZIN USAHA DAN IZIN TRAYEK ANGKUTAN UMUM","link","","established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT OF PONTIANAK CITY
REGIONAL REGULATION OF PONTIANAK CITY
NUMBER 5 OF 2006
CONCERNING
RETRIBUTION FOR BUSINESS LICENSES AND PUBLIC TRANSPORT ROUTE PERMITS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF PONTIANAK,

\n\n \n \n

Considering :

that in order to support the development of real, dynamic and responsible Regional Autonomy in the Implementation of Government in the Region and with the enactment of Law Number 34 of 2004 concerning Regional Taxes and Regional Retribution which regulates, among other things, the simplification of levies and the amount of Regional retribution rates, it is necessary to readjust the types of Regional retribution that can be collected and the amount of Regional retribution rates for services provided by the Regional Government of Pontianak City.
that the simplification of regional retribution levies still obligates the Regional Government to provide the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ae41a85b-c619-4efa-934d-a5e7cae11e10","actionData","errors"]