Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024

Peraturan Pemerintah ini bertujuan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi nasional dengan mempermudah akses pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kebijakan ini mencakup penghapusan piutang macet melalui penghapusbukuan dan penghapustagihan oleh Bank dan/atau lembaga keuangan non-Bank BUMN, serta penghapusan secara bersyarat dan mutlak oleh pemerintah. Penghapusbukuan dilakukan setelah upaya restrukturisasi dan penagihan optimal, sementara penghapustagihan berlaku untuk kredit yang memenuhi kriteria tertentu, termasuk yang terdampak bencana alam. Penghapusan piutang negara mencakup dana bergulir dan kredit program dengan batasan nilai tertentu. Kebijakan ini memberikan kepastian hukum bagi UMKM dan koperasi dalam mengelola utang, serta memungkinkan debitur yang telah dihapus piutangnya untuk mengajukan kredit baru.