[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ae37a793-5dae-4123-8c01-b67a851fcde9","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang ADAPTASI KEBIASAAN BARU DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN\r\nCORONA VIRUS DISEASE 2019","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2020","number","6","year","2020","published_date","2020-09-30","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"10e70ff8-158d-4e9e-849e-554938c706d9","Pelayanan Kesehatan","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Sumatera Barat","place_of_enactment","Padang","theme","ADAPTASI KEBIASAAN BARU DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN\r\nCORONA VIRUS DISEASE 2019","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Kesehatan
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2020 NOMOR 6.
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG ADAPTASI KEBIASAAN BARU DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN\r\nCORONA VIRUS DISEASE 2019
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka menjamin kesejahteraan masyarakat,\r\nperlu adanya sinergi antara pemenuhan kesehatan dan\r\nkeselamatan masyarakat dengan keberlangsungan kegiatan\r\nperekonomian dan sosial budaya masyarakat di daerah dalam\r\nbentuk adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan\r\npengendalian Corona Virus Disease 2019;\r\nbahwa dalam rangka pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru\r\ndalam pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease\r\n2019 di Sumatera Barat, diperlukan upaya yang terpadu\r\ndalam peningkatan kesadaran masyarakat, penanganan\r\nkerentanan sosial, dan kerentanan ekonomi di daerah dengan\r\nmelibatkan peran aktif masyarakat;\r\nbahwa berdasarkan Pasal 152 ayat (1) Undang-Undang\r\nNomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pemerintah\r\nDaerah bertanggung jawab melakukan pencegahan,\r\npengendalian, dan pemberantasan penyakit menular serta\r\nakibat yang ditimbulkannya;\r\nbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\r\ndalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan\r\nPeraturan Daerah tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam\r\nPencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020, Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015. \n PERATURAN DAERAH INI MENGATUR TENTANG ADAPTASI KEBIASAAN BARU DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019, dengan sistematika sebagai berikut :\r\n1. KETENTUAN UMUM\r\n2. TANGGUNG JAWAB, WEWENANG, HAK, DAN KEWAJIBAN\r\n3. ADAPTASI KEBIASAAN BARU DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN COVID-19\r\n4. PERAN SERTA MASYARAKAT\r\n5. PENGAWASAN\r\n6. KOORDINASI DAN KERJASAMA PENEGAKAN HUKUM\r\n7. PENDANAAN\r\n8. SANKSI ADMINISTRATIF\r\n9. KETENTUAN PENYIDIKAN\r\n10. KETENTUAN PIDANA\r\n11. KETENTUAN LAIN-LAIN\r\n12. KETENTUAN PENUTUP\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2020. \n 80 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman COVID-19 (Covid-19) di Provinsi Sumatera Barat.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Sumatera Barat. Latar belakangnya adalah perlunya sinergi antara pemenuhan kesehatan dan keselamatan masyarakat dengan keberlangsungan kegiatan perekonomian dan sosial budaya. Tujuannya adalah untuk melindungi masyarakat dari COVID-19, mewujudkan kesadaran bersama dalam mencegah penularan, dan memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru.\n\nKetentuan substansial mencakup:\n\n1. **Tanggung Jawab dan Wewenang Pemerintah Daerah:** Pemerintah Daerah bertanggung jawab melindungi kesehatan dan keamanan masyarakat dari COVID-19, melakukan tindakan pencegahan, dan memberikan informasi tentang penyebaran wabah. Pemerintah Daerah berwenang melaksanakan upaya terpadu pencegahan dan pengendalian penularan, pemulihan ekonomi dan sosial budaya, serta meningkatkan kesadaran masyarakat.\n2. **Hak dan Kewajiban Masyarakat:** Setiap orang berhak memperoleh perlakuan yang sama dalam perlindungan kesehatan dan ikut serta dalam upaya pencegahan. Setiap orang wajib menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, menjaga daya tahan tubuh, dan menerapkan protokol kesehatan (cuci tangan, memakai masker, menjaga jarak).\n3. **Adaptasi Kebiasaan Baru:** Adaptasi kebiasaan baru meliputi aspek keagamaan, sosial budaya, ekonomi, dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Aspek keagamaan mencakup pelaksanaan kegiatan keagamaan di rumah ibadah sesuai protokol kesehatan. Aspek sosial budaya meliputi bidang kesehatan, pendidikan, kepemudaan dan olahraga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta sosial budaya lainnya. Aspek ekonomi meliputi bidang penanaman modal, pariwisata, pertanian, perindustrian dan perdagangan, pemberdayaan usaha kecil, perlindungan tenaga kerja, dan transportasi. Aspek penyelenggaraan pemerintahan meliputi pelayanan publik dan pola kerja aparatur sipil negara.\n4. **Peran Serta Masyarakat:** Masyarakat berperan serta dalam meningkatkan pemahaman dan penerapan nilai agama dan adat istiadat, memperkuat persaudaraan, meningkatkan solidaritas sosial, mempromosikan perilaku hidup bersih dan sehat, mencegah stigma dan diskriminasi, serta mengawasi penerapan protokol kesehatan.\n5. **Pengawasan:** Pemerintah Daerah melakukan pengawasan melalui pemantauan, pencegahan berita bohong, evaluasi berkala, dan penerimaan pengaduan masyarakat.\n6. **Koordinasi dan Kerjasama Penegakan Hukum:** Satpol PP Provinsi melakukan penegakan hukum dengan berkoordinasi dengan Satpol PP kabupaten/kota, Kepolisian, TNI, dan instansi terkait lainnya.","transitional_provisions","(-)","sanctions","Pelanggaran terhadap kewajiban menggunakan masker dan protokol kesehatan dikenakan sanksi administratif:\n\n1. **Perorangan:** Teguran lisan/tertulis, kerja sosial, denda administratif (Rp. 100.000), daya paksa polisional.\n2. **Penanggung Jawab Kegiatan/Usaha:** Teguran lisan/tertulis, pembubaran kegiatan, penghentian sementara, pembekuan/pencabutan izin, denda administratif (Rp. 500.000).\n\nPelanggaran terhadap karantina/isolasi mandiri dikenakan daya paksa polisional.\n\nFasilitas pelayanan kesehatan, satuan pendidikan, kegiatan olahraga, tempat wisata, dan transportasi yang melanggar juga dikenakan sanksi administratif berupa teguran, denda, pembubaran kegiatan, penghentian sementara, pembekuan/pencabutan izin.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNOR OF WEST SUMATERA
REGIONAL REGULATION OF THE PROVINCE OF WEST SUMATERA
NUMBER 6 OF 2020
on
ADAPTATION OF NEW HABITS IN PREVENTION AND CONTROL
OF CORONA VIRUS DISEASE 2019

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF WEST SUMATERA,

Considering / Whereas:

that in order to guarantee the welfare of the community, it is necessary to have synergy between fulfilling public health and safety and the sustainability of community economic and socio-cultural activities in the region in the form of adapting new habits in the prevention and control of Corona Virus Disease 2019;
that in order to implement the adaptation of new habits in the prevention and control of Corona Virus Disease 2019 in West Sumatra, an integrated effort is needed to increase public awareness, handle social vulnerability, and economic vulnerability in the region by involving the active role of the community;
that based on Article 152 paragraph (1) of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ae37a793-5dae-4123-8c01-b67a851fcde9","actionData","errors"]