Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 240/PMK.02/2020

(-)

Peraturan Menteri Keuangan ini mengatur mengenai dana operasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) untuk tahun 2021. Dana operasional ini diambil dari Dana Jaminan Sosial Kesehatan setiap bulan, dengan besaran persentase tertentu dari iuran program Jaminan Kesehatan yang telah diterima setiap bulan. Besaran persentase untuk tahun 2021 ditetapkan paling banyak 2,96%, dengan nominal dana operasional paling banyak Rp4.093.331.000.000,00. Penetapan besaran dana operasional dilakukan berdasarkan penelaahan atas rancangan rencana kerja dan anggaran tahunan BPJS Kesehatan, dengan memperhatikan asas kelayakan dan kepatutan.

BPJS Kesehatan dapat mengajukan usulan perubahan dana operasional kepada Menteri Keuangan jika dana yang ditetapkan tidak mencukupi karena kebutuhan operasional baru atau inisiatif kegiatan baru. Usulan perubahan juga dapat diajukan jika penerimaan iuran program Jaminan Kesehatan tidak tercapai, sehingga nominal besaran dana operasional tidak memenuhi ketentuan. Pengajuan usulan perubahan dana operasional dilakukan paling cepat minggu pertama bulan Juli 2021 dan paling lambat minggu pertama bulan September 2021.

Menteri Keuangan melakukan monitoring penggunaan dana operasional dan pencapaian target kinerja paling sedikit tiga bulan sekali. BPJS Kesehatan wajib menyampaikan laporan penggunaan dana operasional dan pencapaian target kinerja setiap tiga bulan sekali kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran. Hasil monitoring menjadi bahan pertimbangan dalam penetapan besaran dana operasional tahun berikutnya.

(-)

(-)