[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ae1b3408-e0fb-4117-8c7c-b9050ff13ed9","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":89,"_91":92,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Insentif Fiskal atas Pencapaian Kinerja Daerah","short_title","Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2024","number","91","year","2024","published_date","2024-11-11","effective_date","2024-11-26","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","5f387f21-3aa6-45f8-9d3a-4d744ce19d10","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Keuangan","short_name","PMK","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"cda6b51b-2f73-4d5b-a387-4116c7c7bd3e","Keuangan Negara & Daerah","tags",[],"location","Kementerian Keuangan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pengelolaan Dana Insentif Fiskal atas Pencapaian Kinerja Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

keuangandaerah-insentif-fiskal
2024
Peraturan Menteri Keuangan NO. 91, BN.2024 (882)/28 hlm
Peraturan Menteri Keuangan TENTANG Pengelolaan Dana Insentif Fiskal atas Pencapaian Kinerja Daerah
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Insentif Fiskal atas Pencapaian Kinerja Daerah; \n Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023, Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 \r\n \n Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, pejabat perbendaharaan negara pengelolaan dana insentif fiskal, penganggaran, pengalokasian, penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, penundaan penyaluran, penghentian penyaluran dan/atau penyaluran kembali, pemantauan dan evaluasi dan ketentuan penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 26 November 2024. \n Peraturan ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku atas Peraturan\r\nMenteri Keuangan Nomor 208/PMK.07/2022 tentang\r\nPengelolaan Insentif Fiskal\r\n \n 28 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri ini mengatur mengenai pengelolaan Dana Insentif Fiskal (DIF) yang diberikan kepada daerah yang memiliki pencapaian kinerja berdasarkan kriteria tertentu sesuai dengan kemampuan keuangan negara. DIF dapat diberikan sebagai penghargaan kinerja tahun sebelumnya dan/atau tahun berjalan.

Pejabat Perbendaharaan Negara Pengelolaan Dana Insentif Fiskal: Menteri menetapkan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai Pemimpin PPA BUN pengelola TKD, Direktur Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan sebagai KPA BUN Pengelola Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan, Kepala KPPN sebagai KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan, dan Direktur Pelaksanaan Anggaran sebagai koordinator KPA BUN Penyaluran TKD. Peraturan ini juga mengatur tugas dan fungsi masing-masing pejabat perbendaharaan negara tersebut.

Penganggaran: KPA BUN pengelola dana desa, insentif, otonomi khusus, dan keistimewaan mengusulkan Indikasi Kebutuhan Dana TKD untuk Dana Insentif Fiskal kepada Pemimpin PPA BUN pengelola TKD. Menteri menetapkan pagu indikatif TKD untuk Dana Insentif Fiskal dengan mempertimbangkan Indikasi Kebutuhan Dana TKD.

Pengalokasian: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan alokasi Dana Insentif Fiskal setiap Daerah berdasarkan kinerja tahun sebelumnya dan/atau tahun berjalan melalui penilaian kinerja daerah. Penilaian kinerja daerah dilaksanakan melalui tahapan penentuan klaster Daerah, pemenuhan kriteria utama, dan/atau penentuan dan penilaian indikator kinerja.

Penyaluran: Penyaluran Dana Insentif Fiskal dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD. Penyaluran dilakukan secara bertahap setelah Pemerintah Daerah menyampaikan dokumen syarat salur berupa Peraturan Daerah mengenai APBD tahun anggaran berjalan, rencana penggunaan, dan/atau laporan realisasi penyerapan Dana Insentif Fiskal.

Penggunaan: Dana Insentif Fiskal digunakan untuk mendanai kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas Daerah dapat berupa dukungan infrastruktur pelayanan publik, peningkatan perekonomian, pelayanan kesehatan, dan/atau pelayanan pendidikan. Dana Insentif Fiskal tidak dapat digunakan untuk mendanai gaji, tambahan penghasilan, honorarium, dan perjalanan dinas bagi pejabat daerah dan aparatur sipil negara.

Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban: Pemerintah Daerah penerima alokasi Dana Insentif Fiskal menyusun dan menyampaikan laporan bulanan dan tahunan realisasi penyerapan Dana Insentif Fiskal.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[93],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","PMK No. 208/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/235442/pmk-no-208pmk072022","8b9fac2c-3433-4c2c-b59d-9012cc9396b6","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

The State General Treasurer, hereinafter abbreviated as BUN, is an official who is assigned to carry out the functions of the state general treasurer.
The State General Treasurer Budget Section, hereinafter abbreviated as BA BUN, is the budget section that is not classified in the budget section of state ministries/institutions.
The State General Treasurer Work Plan and Budget, hereinafter abbreviated as RKA-BUN, is an annual financial plan document from the BUN that contains details of activities, budget, and performance targets of the BUN budget assistant users, which is prepared according to BA BUN.
The Leader of the State General Treasurer Budget Assistant User, hereinafter referred to as the Leader of PPA BUN, is an echelon I official within the Ministry of Finance who is responsible for the BA BUN program and acts to sign the budget implementation list of BUN.
The State General Treasurer

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ae1b3408-e0fb-4117-8c7c-b9050ff13ed9","actionData","errors"]