[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ae16ee3c-6d22-4953-90e9-229e7a2cc83d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":83,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Undang-undang Darurat Nomor 26 Tahun 1957 tentang Anggota Angkatan Perang Berdasarkan Ikatan Dinas Sukarela (Militer Sukarela)","short_title","Undang-undang Darurat No. 26 Tahun 1957","number","26","year","1957","published_date","1957-08-10","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","29a3eb5d-4138-4e49-bc82-02f27401caa4","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Undang-undang Darurat","short_name","UUDrt","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"df66ef5f-80d0-4561-9855-5a291a8c64d2","Pertahanan & Keamanan Negara","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Anggota Angkatan Perang Berdasarkan Ikatan Dinas Sukarela (Militer Sukarela)","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


1957
Undang-undang Darurat NO. 26, LN. 1957/ No. 83 , TLN NO. 1400, LL SETNEG : 13 HLM
Undang-undang Darurat TENTANG Anggota Angkatan Perang Berdasarkan Ikatan Dinas Sukarela (Militer Sukarela)
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 1957. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 ini bertujuan untuk mengatur anggota Angkatan Perang berdasarkan ikatan dinas sukarela. Latar belakang pembentukan undang-undang ini adalah untuk memperbaharui dan mengganti ketentuan yang ada mengenai ikatan dinas militer sukarela, serta untuk memberikan landasan hukum yang lebih lengkap dan sesuai dengan sifat kesukarelaan. Ketentuan substansial dari undang-undang ini meliputi pembagian kewenangan antara pemerintah dan Menteri Pertahanan dalam penerimaan dan pengangkatan militer sukarela, serta pengaturan hak dan kewajiban militer sukarela. Militer sukarela harus menandatangani surat ikatan dinas dan tunduk pada hukum pidana dan disiplin tentara. Mereka juga memiliki hak untuk dinaikkan pangkatnya dan diatur dalam jabatan tertentu. Selain itu, undang-undang ini menetapkan syarat bahwa calon militer sukarela harus belum pernah kawin dan memberikan pengecualian dalam kondisi tertentu.

","transitional_provisions","

Mereka yang diterima dalam dinas tentara sebelum 1 Januari 1953 dan masih dalam dinas pada saat berlakunya Undang-undang Darurat ini dianggap sebagai Militer Sukarela yang telah menunaikan ikatan dinas pertama.
Mereka yang diterima dalam dinas tentara setelah 31 Desember 1952 dan masih dalam dinas pada saat berlakunya Undang-undang Darurat ini dianggap terikat oleh ikatan dinas mulai dari saat penerimaan.
Mereka yang diterima sebagai anggota Angkatan Perang dan melalui pendidikan tertentu sebelum berlakunya Undang-undang Darurat ini dianggap sebagai Militer Sukarela dengan masa ikatan dinas yang disesuaikan.
Ketentuan yang berlaku bagi mereka tetap berlaku sampai diubah berdasarkan Undang-undang Darurat ini.

","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n\n

CHAPTER VI
DISCHARGE FROM MILITARY SERVICE

Article 16

A Volunteer Military Officer shall be discharged from military service because:\n
1. does not extend his service bond after completing his service bond;
2. other matters regulated by Government Regulation.
\n
The consequences of the dismissal referred to in paragraph 1 above, except for the granting of pensions, are regulated by Government Regulation.
The dismissal of a Volunteer Military Officer who holds the rank of Officer from military service is carried out by or on behalf of THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA, while those who hold other ranks are dismissed from military service by or on behalf of the Minister.

CHAPTER VII
PROVISIONS FOR FORMER VOLUNTEER MILITARY PERSONNEL

Article 17

A Volunteer Military Officer who holds the rank of Officer, who is honorably discharged from military service, is designated as a Reserve

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ae16ee3c-6d22-4953-90e9-229e7a2cc83d","actionData","errors"]