[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ae13048c-8e28-4e09-bd0f-ecbbb47de783","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2021 tentang FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2021","number","7","year","2021","published_date","2021-12-08","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"e45b1363-11cb-4a11-b70b-f69c41a05334","Pemberantasan Narkotika","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sampang","place_of_enactment","Sampang","theme","FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

narkotika
2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD Kab. Sampang Tahun 2021 No. 7
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA
ABSTRAK:	\n \n Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; \n Mengingat : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\n Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 \n peraturan ini mengatur mengenai Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; meliputi: ketentuan umum; asas; antisipasi dini; pendataan dan pemetaan potensi; pencegahan di tempat usaha; dan tempat palayanan publik; perencanaan; sistem informasi; sosialiasi dan edukasi; rehabilitasi; pasca rehabilitasi; perlindungan dan advokasi sosial; kerjasama; partisipasi masyarakat; penghargaan; monitoring, evaluasi dan pelaporan; pembinaan dan pengawasan; pendanaan; sanksi administratif \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Desember 2021. \n jumlah 26 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini menggantikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Kabupaten Sampang. Latar belakangnya adalah meningkatnya penyalahgunaan narkotika yang mengancam masyarakat, sehingga perlu peningkatan peran pemerintah daerah dan masyarakat.

Tujuan:

Mengintegrasikan program nasional dan daerah.
Mencegah masyarakat terlibat penyalahgunaan narkotika.
Melindungi masyarakat dari risiko penyalahgunaan narkotika.
Mendorong partisipasi aktif masyarakat.
Memberikan kepastian hukum dalam rehabilitasi.

Ketentuan Substansial:

Bupati bertanggung jawab atas fasilitasi ini, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah bidang kesatuan bangsa dan politik.
Pemerintah Daerah melakukan antisipasi dini melalui tes urine penyelenggara pemerintahan dan pelibatan relawan anti-narkotika.
Pencegahan dilakukan melalui pendataan, perencanaan, sistem informasi, sosialisasi, dan edukasi.
Pemilik tempat usaha dan pelayanan publik wajib mengawasi agar tidak terjadi penyalahgunaan narkotika.
Pemerintah Daerah melaksanakan penanganan melalui rehabilitasi sosial dan medis.
Masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berpartisipasi.

","transitional_provisions","1. Tim Terpadu P4GN dibentuk paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal pengundangan Peraturan Daerah ini.\n2. Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal pengundangan Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Bupati dapat memberikan sanksi administrasi terhadap tempat usaha yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.\n2. Sanksi administratif berupa: teguran lisan, teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, penghentian tetap kegiatan, pencabutan sementara izin, pencabutan tetap izin, denda administratif.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SAMPANG
THE PROVINCE OF EAST JAVA
REGIONAL REGULATION OF SAMPANG REGENCY
NUMBER 7 OF 2021
ON
FACILITATION OF PREVENTION AND ERADICATION OF ABUSE AND
ILLEGAL TRAFFICKING OF NARCOTICS AND NARCOTIC PRECURSORS

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SAMPANG,

Considering :	that based on Article 3 letter a of the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 12 of 2019 on Facilitation of Prevention and Eradication of Abuse and Illegal Trafficking Narcotics and Precursors of Narcotics, it is necessary to stipulate Regional Regulations on Facilitation of Prevention and Eradication of Abuse and Illegal Trafficking Narcotics and Precursors of Narcotics;
Bearing in Mind :	Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of THE REPUBLIC OF INDONESIA; Law Number 12 of 1950 on Regional Government of the Regency in East Java (State News of the Republic of Indonesia Year 1950 Number 41), as amended by Law Number 2 of 1965

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ae13048c-8e28-4e09-bd0f-ecbbb47de783","actionData","errors"]