[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ae0b5f82-cfa5-45a2-9efa-6099e2cacac3","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1953 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat tentang Penimbunan Barang-Barang (Undang-Undang Darurat Nomor 17 Tahun 1951) Sebagai Undang-Undang","short_title","Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 1953","number","1","year","1953","published_date","1953-01-07","effective_date","1953-01-10","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","ddc1b3d4-1a6f-400a-a0d3-4bbc9f4612dc","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Undang-undang (UU)","short_name","UU","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"b4352a21-9358-435d-b1a9-f4268ae07a7e","Kebijakan Perekonomian Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Penetapan Undang-Undang Darurat tentang Penimbunan Barang-Barang (Undang-Undang Darurat Nomor 17 Tahun 1951) Sebagai Undang-Undang","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


1953
Undang-undang (UU) NO. 1, LN.1953/NO.4, LL SETNEG : 11 HLM.
Undang-undang (UU) TENTANG Penetapan Undang-Undang Darurat tentang Penimbunan Barang-Barang (Undang-Undang Darurat Nomor 17 Tahun 1951) Sebagai Undang-Undang
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 1953. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Hamsterordonnantie Suiker 1949 (Staatsblad 1949 No. 340)\n2. Hamsterordonnantie Koffie 1949 (Staatsblad 1949 No. 416)\n3. Undang-undang Republik Indonesia 1948 Nomor 29 tentang barang-barang penting (peraturan tentang pemberantasan penimbunan barang-barang penting) tertanggal 3 September 1948\n4. Segala peraturan-peraturan lainnya mengenai penimbunan barang-barang yang bertentangan dengan Undang-undang ini.","scope_and_parties","policy_content","Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1953 menetapkan Undang-Undang Darurat Nomor 17 Tahun 1951 tentang Penimbunan Barang-Barang sebagai undang-undang. Latar belakangnya adalah kebutuhan untuk mengatasi masalah penimbunan barang yang dianggap mendesak pada saat itu. Tujuan dari undang-undang ini adalah untuk mengatur pengawasan terhadap barang-barang tertentu demi kepentingan persediaan yang teratur.\n\nKetentuan substansial dalam undang-undang ini mencakup:\n\n1. **Penunjukan Barang dalam Pengawasan:** Menteri dapat menunjuk barang-barang tertentu sebagai barang dalam pengawasan.\n2. **Larangan Persediaan Tanpa Izin:** Dilarang memiliki persediaan barang dalam pengawasan melebihi jumlah yang ditetapkan tanpa izin Menteri.\n3. **Petunjuk dan Peraturan:** Menteri atau pejabat yang dikuasakan dapat memberikan petunjuk terkait pembelian, penimbunan, penjualan, pengangkutan, penyerahan, dan administrasi barang dalam pengawasan.\n4. **Pembebasan:** Menteri atau pejabat yang dikuasakan dapat memberikan pembebasan terhadap larangan persediaan, dengan atau tanpa syarat.\n\nUndang-undang ini juga mengatur tentang sanksi bagi pelanggaran terhadap peraturan yang ditetapkan, serta prosedur penyitaan barang yang terkait dengan pelanggaran tersebut. Selain itu, diatur pula mengenai uang jaminan, tuntutan terhadap badan hukum, dan perdamaian dalam kasus pelanggaran ringan.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Pelanggaran terhadap peraturan yang dikeluarkan berdasarkan Pasal 2, 3, dan 4 undang-undang ini dapat dikenai hukuman penjara setinggi-tingginya 6 tahun dan denda sebanyak-banyaknya seratus ribu rupiah jika dilakukan dengan sengaja.\n2. Pelanggaran terhadap peraturan yang dikeluarkan berdasarkan Pasal 2, 3, dan 4 undang-undang ini dapat dikenai hukuman penjara setinggi-tingginya 1 tahun dan denda sebanyak-banyaknya seratus ribu rupiah jika dilakukan tidak dengan sengaja.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 1953
TENTANG
PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PENIMBUNAN BARANG-BARANG
(UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 17 TAHUN 1951) SEBAGAI UNDANG-UNDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa Pemerintah berdasarkan Pasal 96 dan Pasal 142 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia menganggap perlu dan telah menetapkan \"Undang-undang Darurat tentang Penimbunan Barang-barang\" (Undang-undang Darurat Nomor 17 Tahun 1951 tertanggal 16 September 1951);
bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Sementara Republik Indonesia menyetujui isi Undang-undang Darurat itu dengan beberapa perubahan dan tambahan yang diajukan oleh Pemerintah dan oleh Dewan Perwakilan Rakyat tersebut;

Mengingat:

Pasal 97 dan Pasal 89 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Sementara Republik Indonesia:

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ae0b5f82-cfa5-45a2-9efa-6099e2cacac3","actionData","errors"]