[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","adff3233-1794-475d-8d53-3154130b8074","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":83,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budi Daya","short_title","Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 41 Tahun 2007","number","41","year","2007","published_date","2007-12-12","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","5fc74a8c-0df2-4061-833f-05f8c9b6b39d","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat","short_name","Permen PUPR","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"52ab02bc-b4c7-47db-becc-c90c58185c43","Standar & Pedoman Teknis","tags",[],"location","Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budi Daya","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pedoman-Kriteria-Teknis-Kawasan-Budi-Daya
2007
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat NO. 41, JDIH PUPR
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat TENTANG Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budi Daya
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang diperlukan adanya Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budi Daya;\r\nb. bahwa Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budi Daya diperlukan agar perencanaan tata ruang di kawasan budi daya dapat dilaksanakan sesuai dengan kaidah penataan ruang; \n 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;\r\n2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;\r\n3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara RI;\r\n4. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara RI;\r\n5. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;\r\n6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 286/PRT/M/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pekerjaan Umum; \n Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi pengaturan tentang kriteria teknis kawasan budi daya di kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan\r\nperuntukan pertanian, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata, dan kawasan peruntukan perdagangan dan jasa. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2007. \n 61 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 41/PRT/M/2007 tentang Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budi Daya bertujuan untuk memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam penentuan kawasan budi daya pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)-nya, sehingga RTRW Kabupaten/Kota memenuhi kaidah teknis penataan ruang. Pedoman ini diperlukan dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Ruang lingkup peraturan ini meliputi kriteria teknis kawasan budi daya di kawasan peruntukan hutan produksi, pertanian, industri, pariwisata, serta perdagangan dan jasa. Kawasan budi daya didefinisikan sebagai wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan berdasarkan kondisi dan potensi sumber daya alam, manusia, dan buatan.

Peraturan ini mengatur kriteria teknis untuk berbagai kawasan budi daya, termasuk:

Kawasan peruntukan hutan produksi: Memiliki fungsi sebagai penghasil kayu dan bukan kayu, daerah resapan air, penyedia lapangan kerja, dan sumber pendapatan daerah.
Kawasan peruntukan pertanian: Berfungsi menghasilkan bahan pangan, hasil peternakan dan perikanan, serta sebagai daerah resapan air.
Kawasan peruntukan pertambangan: Berfungsi menghasilkan barang tambang, mendukung penyediaan lapangan kerja, dan sumber pendapatan daerah.
Kawasan peruntukan permukiman: Berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal dan pendukung kehidupan masyarakat.
Kawasan peruntukan industri: Memfasilitasi kegiatan industri, mendukung penyediaan lapangan kerja, meningkatkan nilai tambah komoditas, dan mempermudah pengendalian dampak lingkungan.
Kawasan peruntukan pariwisata: Memperkenalkan, mendayagunakan, dan melestarikan nilai sejarah/budaya lokal dan keindahan alam.
Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa: Memfasilitasi transaksi perdagangan dan jasa, menyerap tenaga kerja, dan memberikan kontribusi terhadap PDRB.

Peraturan ini menekankan pentingnya pemanfaatan ruang yang sesuai dengan kaidah pelestarian lingkungan hidup dan memberikan acuan teknis bagi pemerintah daerah dalam perencanaan kawasan budi daya.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

TECHNICAL CRITERIA GUIDELINES
AGRICULTURAL CULTIVATION AREA
REGULATION OF THE MINISTER OF PUBLIC WORKS NO.41/PRT/M/2007
DEPARTMENT OF PUBLIC WORKS
DIRECTORATE GENERAL OF SPATIAL PLANNING

DEPARTMENT OF PUBLIC WORKS
DIRECTORATE GENERAL OF SPATIAL PLANNING
JL.PATIMURA NO.20 KEB.BARU, SOUTH JAKARTA

SPATIAL PLANNING GUIDELINES
COASTAL RECLAMATION AREA
REGULATION OF THE MINISTER OF PUBLIC WORKS NO.40/PRT/M/2007

TECHNICAL CRITERIA GUIDELINES
AGRICULTURAL CULTIVATION AREA
REGULATION OF THE MINISTER OF PUBLIC WORKS NO.41/PRT/M/2007
DEPARTMENT OF PUBLIC WORKS
DIRECTORATE GENERAL OF SPATIAL PLANNING

\n2nd Printing,
\nYear 2008","pdf_url","/proxy/pdf?id=adff3233-1794-475d-8d53-3154130b8074","actionData","errors"]