[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","adfdff22-ab43-4db1-b497-a08f479a460c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":-5,"_91":92,"_93":89,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kendal Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kabupaten Kendal","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 16 Tahun 2013","number","16","year","2013","published_date","2013-12-30","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71,74],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"7368642c-0e83-465c-97b8-edbf667ea34d","Perlindungan Hak Asasi",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"b4352a21-9358-435d-b1a9-f4268ae07a7e","Kebijakan Perekonomian Nasional",{"_54":75,"_55":76,"_57":-5},"ff544f02-c9c5-423b-aa1c-2632898df3bd","Bantuan Sosial & Penanggulangan Bencana","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kendal","place_of_enactment","Kendal","theme","Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kabupaten Kendal","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pembinaan-anak jalanan-gelandangan-pengemis
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 16, LD Tahun 2013 No.16/TLD No.125
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kabupaten Kendal
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa anak jalanan, gelandangan, dan pengemis sebagai anggota masyarakat, mempunyai harkat dan martabat serta hak asasi yang merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga harus dilindungi dan dipenuhi untuk mencapai kehidupan yang layak dan bermartabat serta dapat terpenuhi hak asasi dan kebutuhan dasarnya;\r\nb. bahwa perkembangan sosial ekonomi masyarakat seringkali menyebabkan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis terpaksa hidup di jalan yang cenderung membahayakan dirinya sendiri dan/atau orang lain serta memungkinkan mereka menjadi sasaran eksploitasi dan tindak kekerasan;\r\nc. bahwa dalam rangka melaksanakan pembinaan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis sehingga dapat berjalan efektif dan mempunyai pedoman serta dasar yuridis, maka perlu dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya \n Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965;Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979;Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002;Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006;Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976;Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980;Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007;Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007;Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990;Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2002;Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2002;Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007;Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2012. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :\r\na. upaya pencegahan;\r\nb. upaya penanggulangan;\r\nc. upaya rehabilitasi sosial; dan\r\nd. upaya reintegrasi sosial. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2013. \n 21 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di Kabupaten Kendal. Latar belakangnya adalah perlindungan harkat dan martabat mereka sebagai anggota masyarakat yang rentan. Tujuannya meliputi pencegahan peningkatan jumlah mereka, pengentasan dari kehidupan di jalan, pemenuhan hak-hak dasar, perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan, serta menciptakan ketertiban umum.

Pemerintah Daerah memiliki tugas dan wewenang untuk mengambil tindakan legislatif, administratif, dan sosial, termasuk menyusun pedoman standar pelayanan minimal, memberikan dukungan sarana dan prasarana, memfasilitasi pemenuhan hak-hak, melakukan koordinasi antar lembaga, dan melakukan pengawasan.

Upaya yang dilakukan meliputi:

Pencegahan: Penyuluhan, bimbingan sosial, bantuan sosial, perluasan kesempatan kerja, dan peningkatan derajat kesehatan.
Penanggulangan: Penjangkauan (oleh tim yang dibentuk Bupati), assessment (penempatan di penampungan sementara), dan pemenuhan hak-hak dasar (identitas melalui dokumen kependudukan, kebutuhan dasar, kesehatan, pendidikan melalui pendidikan layanan khusus, perlindungan dan bantuan hukum).
Rehabilitasi Sosial: Bimbingan mental spiritual, fisik, sosial, serta bimbingan dan pelatihan keterampilan.
Reintegrasi Sosial: Dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Lembaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat, berkoordinasi dengan pemerintah daerah asal.

Masyarakat berperan serta dalam pembinaan, termasuk mendirikan panti sosial (dengan pendaftaran dan pelaporan berkala), dan badan usaha melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan. Lembaga Kesejahteraan Sosial dapat dibentuk dan berhak menyelenggarakan program kesejahteraan sosial serta mendapat bantuan teknis dan keuangan.

Pembiayaan kegiatan pembinaan dibebankan pada APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah.

","transitional_provisions","sanctions","1. Lembaga Kesejahteraan Sosial yang melanggar ketentuan Pasal 39 ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran, peringatan tertulis, dan/atau pembatalan izin.\n2. Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF KENDAL
REGIONAL REGULATION OF KENDAL REGENCY
NUMBER 16 OF 2013
on
DEVELOPMENT OF STREET CHILDREN, TRAMPS, AND BEGGARS
IN KENDAL REGENCY

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KENDAL,

Considering / Whereas:

that street children, tramps, and beggars as
members of the community, shall have dignity and
human rights which are a gift from God Almighty
so that they must be protected and fulfilled to
achieve a decent and dignified life and can
fulfill their human rights and basic needs;
that the socio-economic development of the community often
causes street children, tramps, and beggars
to be forced to live on the streets which tend to endanger
themselves and/or others and allow
them to become targets of exploitation and violence;
that in order to carry out the development of street children,
tramps, and beggars so that it can run effectively
and have guidelines and a juridical basis, it is necessary
institutional support

","pdf_url","/proxy/pdf?id=adfdff22-ab43-4db1-b497-a08f479a460c","actionData","errors"]