[{"_1":2,"_126":-5,"_127":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","adf5162a-cbc6-47c2-ac8a-22752994c01e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_122":123,"_124":125},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":92,"_93":92,"_94":95,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":-5,"_120":121},"title","Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Ketentuan Asal Barang Dan Surat Keterangan Asal Untuk Barang Impor Dalam Pelaksanaan Tindakan Pengamanan Perdagangan","short_title","Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16 Tahun 2024","number","16","year","2024","published_date","2024-06-28","effective_date","2024-07-16","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","84487365-879f-4e1c-9740-dc253a0c927c","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Perdagangan","short_name","Permendag","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"6eed5ed3-359c-4453-a0bd-cc3a5bab34a2","Kepabeanan & Perdagangan Internasional","tags",[],"location","Kementerian Perdagangan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Ketentuan Asal Barang Dan Surat Keterangan Asal Untuk Barang Impor Dalam Pelaksanaan Tindakan Pengamanan Perdagangan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

impor-perdagangan
2024
Peraturan Menteri Perdagangan NO. 16, BN.2024 (351)/7 hlm
Peraturan Menteri Perdagangan TENTANG Ketentuan Asal Barang Dan Surat Keterangan Asal Untuk Barang Impor Dalam Pelaksanaan Tindakan Pengamanan Perdagangan
ABSTRAK:	\n \n a.\tbahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan tindakan pengamanan perdagangan, perlu mengatur ketentuan asal barang dan surat keterangan asal untuk barang impor dalam pelaksanaan tindakan pengamanan perdagangan;\r\nb.\tbahwa Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 37/M- DAG/PER/9/2008 tentang Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) terhadap Barang Impor yang\r\nDikenakan Tindakan Pengamanan (Safeguards) belum menampung perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu diganti;\r\nc.\tbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan Asal Barang dan Surat Keterangan Asal untuk Barang Impor dalam Pelaksanaan Tindakan Pengamanan Perdagangan;\r\n \n Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022 \r\n \n Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, SKA, KAB untuk Barang Impor yang dikenai Tindakan Pengamanan Perdagangan, Kriteria asal Barang (origin criteria), Ketentuan prosedural (procedural provision), SKA Non Preferensi dan verifikasi lapangan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Perdagangan ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juli 2024. \n , Peraturan\r\nMenteri Perdagangan Nomor: 37/M-DAG/PER/9/2008 tentang Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) terhadap Barang Impor yang Dikenakan Tindakan Pengamanan (Safeguards), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.\r\n \n 7 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 37/M-DAG/PER/9/2008 tentang Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) terhadap Barang Impor yang Dikenakan Tindakan Pengamanan (Safeguards)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tindakan pengamanan perdagangan dengan mengatur ketentuan asal barang dan surat keterangan asal untuk barang impor yang dikenakan tindakan pengamanan. Kebijakan ini menetapkan bahwa barang impor dari negara berkembang dapat dikecualikan dari pengenaan tindakan pengamanan perdagangan, dengan syarat importir menyertakan Surat Keterangan Asal (SKA) pada setiap impor. SKA dapat berupa SKA Preferensi atau SKA Non Preferensi, yang masing-masing memiliki ketentuan penelitian keasalan barang yang berbeda sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan substansial mencakup kriteria asal barang (origin criteria), kriteria pengiriman (consignment criteria), dan ketentuan prosedural. Kriteria asal barang meliputi barang yang seluruhnya diperoleh atau diproduksi di satu negara (wholly obtained or produced) dan barang yang tidak seluruhnya diperoleh atau diproduksi di satu negara (not wholly obtained or produced). Kriteria pengiriman mengatur pengiriman langsung dari negara pengekspor atau transit dengan persyaratan tertentu. Ketentuan prosedural mengharuskan importir menyerahkan SKA Non Preferensi yang memenuhi KAB kepada Otoritas Kepabeanan.

Peraturan ini juga mengatur data dan informasi yang harus dimuat dalam SKA Non Preferensi, serta memberikan kewenangan kepada Direktur Jenderal bersama dengan Otoritas Kepabeanan untuk melakukan verifikasi lapangan jika SKA tidak mencukupi atau diragukan kebenarannya.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[96],{"_97":98,"_99":100},"text","Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 37/M-DAG/PER/9/2008 tentang Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) terhadap Barang Impor yang Dikenakan Tindakan Pengamanan (Safeguards), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF TRADE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 16 OF 2024
ON
RULES OF ORIGIN AND CERTIFICATE OF ORIGIN
FOR IMPORTED GOODS IN THE IMPLEMENTATION OF
TRADE SAFEGUARD MEASURES

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF TRADE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that in order to optimize the implementation of trade safeguard measures, it is necessary to regulate the rules of origin and certificate of origin for imported goods in the implementation of trade safeguard measures;
that Regulation of the Minister of Trade Number: 37/M-DAG/PER/9/2008 on Certificates of Origin (Certificate of Origin) for Imported Goods Subject to Safeguard Measures (Safeguards) does not accommodate legal developments and community needs, so it needs to be replaced;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to

","pdf_url","/proxy/pdf?id=adf5162a-cbc6-47c2-ac8a-22752994c01e","actionData","errors"]