[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","adf40488-282b-4fdf-9f20-061e11a50309","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah Istimewa Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten","short_title","Peraturan Daerah Istimewa Nomor 2 Tahun 2017","number","2","year","2017","published_date","2017-07-05","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","ff63ab86-3daa-41f5-aca2-14852d77bcef","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah Istimewa","short_name","PERDAIS","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"a71c0dae-9206-440e-b83a-f6837e04af6c","Pertanahan & Penataan Ruang","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta","place_of_enactment","Yogyakarta","theme","Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

kasultanan - tanah
2017
Peraturan Daerah Istimewa NO. 2, LD.2017/NO.2
Peraturan Daerah Istimewa TENTANG Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten
ABSTRAK:	\n \n Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang antara lain mengatur tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten perlu membentuk Peraturan Daerah Istimewa tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang - Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007, Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2012, Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950, Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013, Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013, dan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017\r\n \n Materi Pokok: Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah Istimewa ini meliputi:\r\na. kebijakan dan strategi mewujudkan Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten;\r\nb. arahan Struktur Ruang dan Pola Ruang;\r\nc. arahan Tata Ruang pada Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten;\r\nd. arahan Tata Ruang pada Satuan Ruang bukan Strategis Kasultanan dan Kadipaten;\r\ne. pelaksanaan Penataan Ruang;\r\nf. pengendalian pemanfaatan Ruang;\r\ng. pengawasan Penataan Ruang;\r\nh. peran Pemerintah Daerah;\r\ni. peran masyarakat;\r\nj. pengelolaan Kawasan;\r\nk. pendanaan; dan\r\nl. sanksi. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah Istimewa ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juli 2017. \n Jumlah Halaman: 33 HLM; Penjelasan : 20 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Istimewa ini mengatur tentang tata ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

\n\n

Tujuan pengaturan tata ruang ini adalah untuk pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan kesejahteraan masyarakat, serta kelestarian lingkungan dan harmonisasi dengan satuan ruang lainnya.

\n\n

Kebijakan mewujudkan tata ruang Tanah Kasultanan berpedoman pada Kerangka Umum Kebijakan Tata Ruang Tanah Kasultanan, dan tata ruang Tanah Kadipaten berpedoman pada Kerangka Umum Kebijakan Tata Ruang Tanah Kadipaten. Pengembangan struktur ruang dan pola ruang pada satuan ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten berbasis kawasan bersama satuan ruang lainnya, terintegrasi dalam tata ruang DIY, menuju harmoni ruang untuk seluruh wilayah.

\n\n

Kebijakan mewujudkan tata ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten pada kawasan inti kota mengikuti filosofi Catur Gatra Tunggal, meliputi Karaton, Alun-alun, Masjid Gede, dan Pasar sebagai pusat kegiatan yang berbeda.

\n\n

Strategi pengembangan struktur ruang dilakukan melalui peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan sarana dan prasarana, serta pengembangan jaringan sarana dan prasarana. Pengembangan pola ruang dilakukan melalui penetapan satuan ruang strategis yang memiliki kriteria aspek filosofis, historis, adat, saujana dan/atau cagar budaya, serta harmonisasi satuan ruang strategis dengan satuan ruang lainnya dalam membentuk zona inti dan zona penyangga.

\n\n

Pelaksanaan penataan ruang merupakan kewenangan Kasultanan dan Kadipaten, dilakukan dengan cara mengembalikan, memperbaiki, menguatkan, dan/atau mengembangkan fungsi satuan ruang.

","transitional_provisions","1. Dengan berlakunya Peraturan Daerah Istimewa ini, pemanfaatan Ruang pada Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten baik strategis maupun bukan strategis serta satuan Ruang lainnya yang tidak sesuai, maka disesuaikan paling lambat 5 (lima) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah Istimewa ini ditetapkan.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah Istimewa ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[109],{"_110":111,"_112":113},"text","Dengan berlakunya Peraturan Daerah Istimewa ini, pemanfaatan Ruang pada Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten baik strategis maupun bukan strategis serta satuan Ruang lainnya yang tidak sesuai, maka disesuaikan paling lambat 5 (lima) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah Istimewa ini ditetapkan.","link","","established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNOR OF THE SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA

REGIONAL REGULATION OF THE SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA
NUMBER 2 OF 2017
CONCERNING
SPATIAL PLANNING OF SULTANATE LAND AND KADIPATEN LAND

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF THE SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that to implement the provisions of Article 35 of Law Number 13 of 2012 concerning the Specialness of the Special Region of Yogyakarta, which among other things regulates the Spatial Planning of Sultanate Land and Kadipaten Land, it is necessary to establish a Special Regional Regulation concerning the Spatial Planning of Sultanate Land and Kadipaten Land; \n \n
In view of:	\n \n Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia; \n Law Number 3 of 1950 concerning the Establishment of the Special Region of Jogjakarta (State Gazette of the Republic of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=adf40488-282b-4fdf-9f20-061e11a50309","actionData","errors"]