[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","adf02486-9dec-4959-a0a4-99fd1a6e7883","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2020","number","9","year","2020","published_date","2020-12-30","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"26bae219-ed4b-4944-b8e5-08ef75166680","Sistem Pendidikan Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Garut","place_of_enactment","Tarogong Kidul","theme","Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD 2020/9
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 11)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini bertujuan untuk melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Perubahan ini mencakup berbagai aspek penyelenggaraan pendidikan formal di Kabupaten Garut.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini meliputi perubahan definisi beberapa istilah penting dalam penyelenggaraan pendidikan, penghapusan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan pendidikan formal tertentu, serta perubahan persyaratan dan prosedur pendirian Satuan Pendidikan formal. Selain itu, terdapat perubahan dalam struktur kurikulum tingkat Satuan Pendidikan, termasuk penekanan pada muatan lokal seperti bahasa Sunda dan pendidikan keagamaan. Peraturan ini juga mengatur mengenai pendidik dan tenaga kependidikan, termasuk persyaratan kualifikasi, tugas, dan tanggung jawab. Lebih lanjut, diatur pula mengenai pengangkatan dan penugasan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah, serta mekanisme pemberian penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan. Peraturan ini juga menekankan pentingnya penyusunan Rencana Kerja Sekolah dan Rencana Kerja Anggaran Sekolah secara transparan dan akuntabel, serta mengatur mengenai penerimaan peserta didik dan hak serta kewajiban peserta didik. Terakhir, peraturan ini juga mengatur mengenai pengawasan dan penjaminan mutu pendidikan.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan sanksi administratif berupa peringatan, penggabungan, penundaan atau pembatalan pemberian sumber dana pendidikan kepada satuan pendidikan, pembekuan, penutupan satuan pendidikan dan/atau program pendidikan yang melaksanakan pendidikan yang tidak sesuai dengan ketentuan.\n2. Peserta didik yang tidak melaksanakan kewajiban dikenai sanksi administratif berupa peringatan, skorsing dan/atau dikeluarkan dari satuan pendidikan oleh satuan pendidikan.\n3. Perseorangan, kelompok atau organisasi yang menyelenggarakan pendidikan nonformal yang melanggar ketentuan dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, penggabungan, pembekuan dan/atau penutupan dari Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.\n4. Pendidik yang melalaikan tugas dan tanggung jawab dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.\n5. Tenaga kependidikan yang melalaikan tugas dan/atau kewajibannya dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.\n6. Pendidik atau tenaga kependidikan PPPK pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, yang melanggar ketentuan dikenai sanksi sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan.\n7. Satuan pendidikan yang melanggar larangan dikenai sanksi administratif berupa peringatan, pembekuan atau penutupan satuan pendidikan dan/atau program pendidikan.\n8. Bagi setiap warga negara Indonesia yang memiliki anak usia wajib belajar yang tidak memenuhi ketentuan dikenai sanksi berupa peringatan atau teguran dari Pemerintah Daerah.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF GARUT
WEST JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF GARUT REGENCY
NUMBER 9 OF 2020
CONCERNING
AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION NUMBER 11 OF 2011
CONCERNING THE ORGANIZATION OF EDUCATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF GARUT,

\n\n \n \n

Considering:

that the Regional Government of the Regency is authorized to organize and regulate the management of education in the Regency in order to participate in educating the nation;
that the organization of education in the Region needs to be managed and regulated to ensure access and quality of good education for the community in the Region;
that the organization of education as stipulated in Regional Regulation of Garut Regency Number 11 of 2011, needs to be adjusted to Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government as amended several times, most recently by Law Number 9 of 2015 concerning the Second Amendment to Law Number

","pdf_url","/proxy/pdf?id=adf02486-9dec-4959-a0a4-99fd1a6e7883","actionData","errors"]