[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","addac1fc-4606-470b-ac76-299081195c80","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Kediri Nomor 10 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH\r\nTAHUN ANGGARAN 2019","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kediri Nomor 10 Tahun 2019","number","10","year","2019","published_date","2019-08-29","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"e91cd4ab-5b65-4518-bb06-9f250e3c12b7","Anggaran Belanja Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Kediri","place_of_enactment","Kediri","theme","PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH\r\nTAHUN ANGGARAN 2019","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

perubahan APBD
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2019 Nomor 10
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH\r\nTAHUN ANGGARAN 2019
ABSTRAK:	\n \n Menimbang : a.bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan yang tidak\r\nsesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan\r\ndan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran\r\nantar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja,\r\nserta keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran\r\nsebelumnya dan harus digunakan untuk pembiayaan dalam\r\ntahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan\r\nAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran\r\n2019;\r\nb.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana\r\ndimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan\r\nDaerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan\r\nBelanja Daerah Tahun Anggaran 2019; \n Mengingat : 3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang\r\nPenyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari\r\nKorupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);\r\n4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang\r\nKeuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 4286);\r\n5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang\r\nPerbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 4355);\r\n6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang\r\nPemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab\r\nKeuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 4400);\r\n7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem\r\nPerencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);\r\n8.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang\r\nPerimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan\r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 4438);\r\n9.Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak\r\nDaerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 5049);\r\n10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang\r\nPembentukan Peraturan Perundang-undangan\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011\r\nNomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);\r\n11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang\r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 4457) sebagaimana\r\ntelah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);\r\n12.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang\r\nKedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala\r\nDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun\r\n2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 4028);\r\n13.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang\r\nPengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan\r\nPemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2012 No 171, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);\r\n14.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang\r\nDana Perimbangan (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 4575);\r\n15.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang\r\nSistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576),\r\nsebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah\r\nNomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 5156);\r\n16.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang\r\nPelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 47.Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2018\r\ntentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah\r\nTahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Kediri\r\nTahun 2018 Nomor 10);\r\n48.Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 9 Tahun 2019\r\ntentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran\r\nPendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018\r\n(Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2019 Nomor 9); \n Peraturan ini mengatur mengenai perubahan APBD TA 2019 . Pengaturan meliputi antara lain: rincian besaran dana sebelum dan sesudah perubahan. Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah\r\nsebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang\r\nmerupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri\r\ndari :\r\na.Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan\r\nBelanja Daerah;\r\nb.Lampiran II Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan\r\nBelanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah\r\ndan Organisasi Perangkat Daerah;\r\nc. Lampiran III Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja\r\nDaerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah,\r\nOrganisasi Perangkat Daerah, Pendapatan, Belanja dan\r\nPembiayaan;\r\nd.Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan\r\nPemerintahan Daerah, Organisasi Perangkat Daerah,\r\nProgram dan Kegiatan;\r\ne. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk\r\nKeselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan\r\nDaerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan\r\nKeuangan Negara;\r\nf. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per-Golongan dan\r\nPer- Jabatan;\r\ng.Lampiran VII.1 Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya\r\nyang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali\r\ndalam tahun anggaran ini;\r\nh.Lampiran VII.2 Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang\r\nbelum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun\r\nanggaran ini;\r\ni. Lampiran VIII Daftar Dana Cadangan\r\nj. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2019. \n jumlah 16 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2018 Nomor 10)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kota Kediri ini mengubah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019. Perubahan ini dilakukan karena adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, pergeseran antar unit organisasi, kegiatan, dan jenis belanja, serta adanya sisa lebih tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan untuk pembiayaan tahun anggaran berjalan.\n\nPerubahan meliputi:\n\n1. **Pendapatan Daerah:** Terdapat penambahan pendapatan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. PAD terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari Pendapatan Hibah, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya, dan Dana Insentif Daerah.\n2. **Belanja Daerah:** Terdapat penambahan belanja daerah, baik belanja tidak langsung maupun belanja langsung. Belanja tidak langsung meliputi Belanja Pegawai, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan, dan Belanja Tidak Terduga. Belanja langsung meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal.\n3. **Pembiayaan Daerah:** Terdapat perubahan pada penerimaan pembiayaan yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun anggaran sebelumnya.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
MAYOR OF KEDIRI
EAST JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF KEDIRI CITY
NUMBER 10 OF 2019
CONCERNING
AMENDMENT TO THE REGIONAL REVENUE AND EXPENDITURE BUDGET
FISCAL YEAR 2019

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF KEDIRI,

Considering:

that in connection with developments that are not in accordance with the assumptions of the general policy of the Regional Revenue and Expenditure Budget, circumstances that cause shifts between organizational units, between activities and between types of expenditures, as well as circumstances that cause a budget surplus from the previous fiscal year and must be used for financing in the current fiscal year, it is necessary to amend the Regional Revenue and Expenditure Budget for Fiscal Year 2019;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning the Amendment to the Regional Revenue and Expenditure Budget for Fiscal

","pdf_url","/proxy/pdf?id=addac1fc-4606-470b-ac76-299081195c80","actionData","errors"]