[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","add78ffe-041f-457d-91c7-b59adc27039a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Klaten Nomor 20 Tahun 2003 tentang Izin Perubahan Pemanfaatan Lahan Perkotaan di Kabupaten Klaten","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Klaten Nomor 20 Tahun 2003","number","20","year","2003","published_date","2003-12-23","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Klaten","place_of_enactment","Klaten","theme","Izin Perubahan Pemanfaatan Lahan Perkotaan di Kabupaten Klaten","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pemanfaatan lahan perkotaan
2003
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 20, LD.2003/No. 46 Seri E
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Izin Perubahan Pemanfaatan Lahan Perkotaan di Kabupaten Klaten
ABSTRAK:	\n \n bahwa dengan semakin pesatnya laju pembangunan di wilayah perkotaan, maka dalam pemanfaatan lahan sering kali tidak sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan; bahwa dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang yang serasi dan seimbang untuk berbagai kepentingan, serta bahwa dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang yang serasi dan seimbang untuk berbagai kepentingan, serta \r\nbahwa dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang yang serasi dan seimbang untuk berbagai kepentingan, serta lebih berdayaguna dan lebih berdayaguna dan lebih berdayaguna dan berhasilguna, maka setiap terjadinya perubahan pemanfaatan berhasilguna, maka setiap terjadinya perubahan pemanfaatan \r\nberhasilguna, maka setiap terjadinya perubahan pemanfaatan lahan perkotaan perlu dikendalikan lahan perkotaan perlu dikendalikan dan harus mendapatkan izin sesuai ketentuan yang berlaku; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, serta untuk memberikan pedoman yang jelas dalam proses perubahan pemanfaatan lahan perkotaan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Perubahan pemanfaatan Lahan Perkotaan di Kabupaten Klaten; \n Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974; Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992; Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 25 tahun 1999; Peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 Tahun 1950 (Berita Negara Nomor 59 Tahun 1950); Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan pemerintah Nomor 77 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klaten Nomor 10 Tahun 1987; \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang izin perubahan pemanfaatan lahan perkotaan. Hal-hal yang diatur antara lain pedoman perubahan pemanfaatan lahan perkotaan, izin perubahan pemanfaatan lahan perkotaan, penyidikan dan ketentuan pidana bagi yang melanggar ketentuan dalam peraturan ini. Uraian lebih lanjut terdapat dalam Penjelasan atas peraturan ini. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2003. \n Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 1 Tahun 2002 dicabut. \n 14 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pengaturan Perubahan Pemanfaatan Lahan dan semua peraturan pelaksanannya.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 20 Tahun 2003 mengatur tentang izin perubahan pemanfaatan lahan perkotaan di Kabupaten Klaten. Latar belakangnya adalah pesatnya pembangunan di wilayah perkotaan yang menyebabkan pemanfaatan lahan seringkali tidak sesuai dengan fungsi yang ditetapkan. Tujuannya adalah mewujudkan pemanfaatan ruang yang serasi dan seimbang, serta mengendalikan perubahan pemanfaatan lahan perkotaan agar lebih berdayaguna dan berhasilguna.\n\nKetentuan substansial mencakup:\n\n1. **Izin Perubahan Pemanfaatan Lahan:** Setiap perubahan pemanfaatan lahan perkotaan harus mendapatkan izin tertulis dari Bupati setelah memperoleh rekomendasi dari Tim Penilai. Izin ini berlaku bagi perubahan pemanfaatan lahan di wilayah perkotaan yang meliputi wilayah ibukota Kabupaten dan ibukota Kecamatan (IKK).\n2. **Jenis Perubahan yang Diatur:** Peraturan ini mengatur berbagai jenis perubahan pemanfaatan lahan, seperti dari zona pertanian ke permukiman, pendidikan, kesehatan, perkantoran, perdagangan, industri, dan campuran, serta perubahan dari zona permukiman, pendidikan, kesehatan, perdagangan, campuran, dan industri ke zona lainnya.\n3. **Tata Cara dan Syarat-Syarat:** Permohonan izin diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Unit Pengelola Perizinan Satu Atap, dilengkapi dengan data pemohon, proposal rencana kegiatan, rencana pemanfaatan lahan lama dan baru, bukti penguasaan lahan, site plan, dokumen AMDAL/UKL/UPL, dan persetujuan tertulis dari tetangga terdekat.\n4. **Tim Penilai:** Bupati membentuk Tim Penilai untuk memberikan penilaian dan rekomendasi atas kelayakan perubahan pemanfaatan lahan perkotaan. Tim ini bertugas menilai aspek teknis, planologis, dan sosial ekonomi dari perubahan pemanfaatan lahan.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (1) dikenakan ancaman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).","revokes",[93],{"_94":95,"_96":97},"text","Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pengaturan Perubahan Pemanfaatan Lahan","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
KLATEN REGENCY
Number : 46 Series : E YEAR 2003 Number 46

REGIONAL REGULATION OF KLATEN REGENCY
NUMBER 20 OF 2003
CONCERNING
PERMIT FOR CHANGES IN URBAN LAND UTILIZATION
IN KLATEN REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KLATEN

\n\n \n \n

Considering:

that with the rapid pace of development in urban areas, land utilization often does not comply with the designated function;
that in order to realize a harmonious and balanced spatial utilization for various interests, as well as to be more efficient and effective, any changes in urban land utilization need to be controlled and must obtain a permit in accordance with applicable regulations;
that based on the considerations as referred to in letters a and b above, and to provide clear guidelines in the process of changing urban land utilization, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning Permit

","pdf_url","/proxy/pdf?id=add78ffe-041f-457d-91c7-b59adc27039a","actionData","errors"]