Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pasangkayu Nomor 2 Tahun 2026

Peraturan Bupati ini dibentuk sebagai tindak lanjut atas ketentuan Pasal 99 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah. Tujuan utamanya adalah menetapkan kebijakan akuntansi bagi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pusat Kesehatan Masyarakat (PKM) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasangkayu.

Kebijakan ini mengatur prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi, aturan, dan praktik spesifik yang digunakan oleh BLUD UPTD PKM dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Sistematika kebijakan akuntansi yang ditetapkan mencakup pendahuluan, kebijakan pelaporan keuangan, kebijakan akun, aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan, serta kebijakan terkait koreksi kesalahan, perubahan kebijakan, perubahan estimasi, dan pos luar biasa. Seluruh rincian kebijakan tersebut tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.