[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","adb44a1c-53b2-4752-87ed-c463b96091eb","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Cimahi Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pemberdayaan Dan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Kota Cimahi","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cimahi Nomor 12 Tahun 2012","number","12","year","2012","published_date","2012-08-27","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"acabb8c0-4727-4116-9b30-fc81aa92d3c7","Koperasi & Usaha Mikro Kecil","tags",[],"location","Pemerintah Kota Cimahi","place_of_enactment","Cimahi","theme","Pemberdayaan Dan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Kota Cimahi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah - Pemberdayaan Dan Pengembangan
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD 2012/149 SERI E
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pemberdayaan Dan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Kota Cimahi
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah; bahwa Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memiliki arti dan peran penting serta kedudukan yang strategis dalam menopang ketahanan ekonomi masyarakat dan sebagai wahana penciptaan lapangan kerja; c. bahwa dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM diperlukan peranan pemerintah daerah dalam mendorong dan memberi perlindungan serta peluang berusaha yang kondusif agar Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mampu mewujudkan perannya secara optimal dalam pembangunan ekonomi di Kota Cimahi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Cimahi tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001; Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998; Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 01/Per/M.KUKM/I/2006; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 1 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 13 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2011; \r\n\r\n \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang pemberdayaan dan pengembangan koperasi, usaha mikro kecil dan menengah di kota cimahi dengan penetapan batasan istilah pada pengaturannya. Diatur tentang maksud dan tujuan, landasan, asas dan tujuan, fungsi, peran dan prinsip koperasi, pembentukan koperasi dan tugas pembantuan, usaha mikro, kecil, dan menengah, penumbuhan iklim usaha, pengembangan koperasi dan UMKM, perlindungan usaha, jaringan usaha dan kemitraan, kewajiban koperasi dan UMKM, larangan, pembinaan, monitoring dan evaluasi, sanksi. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Agustus 2012. \n 101 hal \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Kota Cimahi ini tidak mencabut atau mengubah peraturan daerah lain secara eksplisit.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 12 Tahun 2012 bertujuan untuk mewujudkan dan meningkatkan perekonomian Kota Cimahi serta kesejahteraan masyarakat melalui peran koperasi dan UMKM secara berkelanjutan. Latar belakangnya adalah perlunya pengembangan Koperasi dan UMKM sebagai motor penggerak ekonomi kerakyatan yang menghadapi berbagai hambatan. Peraturan ini mengatur berbagai aspek, termasuk pembentukan koperasi, permodalan, dan perangkat organisasi koperasi seperti Rapat Anggota, Pengurus, Pengawas, dan Pengelola. Pemerintah Kota Cimahi memiliki kewenangan dalam pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar, dan pembubaran koperasi. Selain itu, peraturan ini menetapkan kriteria untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Pemerintah daerah berperan dalam menumbuhkan iklim usaha yang kondusif melalui pendanaan, penyediaan sarana dan prasarana, informasi usaha, kemitraan, perizinan usaha, kesempatan berusaha, promosi dagang, dan dukungan kelembagaan. Pengembangan Koperasi dan UMKM mencakup produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, serta desain dan teknologi. Peraturan ini juga mengatur perlindungan usaha, jaringan usaha, kemitraan, kewajiban, dan larangan bagi Koperasi dan UMKM. Pemerintah Kota Cimahi melakukan pembinaan dan monitoring serta evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan. Sanksi administratif diberikan bagi pelanggaran kewajiban.","transitional_provisions","(-)","sanctions","Koperasi dan UMKM yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 diberikan sanksi administrasi berupa:\r\n\r\n1. Teguran tertulis.\r\n2. Penurunan tingkat kesehatan koperasi simpan pinjam atau unit simpan pinjam.\r\n3. Penurunan tingkat koperasi.\r\n4. Pencabutan izin usaha.\r\n5. Pemberhentian sementara atau mencabut rekomendasi pembukaan cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
КОТА СІМАНІ
CIMAHI
SALUYU NGAWANGUN JATI MANDIRI

NUMBER: 149 YEAR : 2012 SERIES : E

REGIONAL REGULATION OF KOTА СІМАНІ
NUMBER 12 OF 2012
CONCERNING
EMPOWERMENT AND DEVELOPMENT OF
COOPERATIVES, MICRO, SMALL, AND
MEDIUM ENTERPRISES IN KOТА СІМАНІ

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF СІМАНІ,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to implement Law Number 32 of 2004 concerning Regional Government and Law Number 25 of 1992 concerning Cooperatives and Law Number 20 of 2008 concerning Micro, Small and Medium Enterprises;
that Cooperatives, Micro, Small, and Medium Enterprises have important meaning and role and a strategic position in supporting the economic resilience of the community and as a vehicle for creating employment;
that in the context of empowering and developing Cooperatives and MSMEs, the role of the regional government is needed in encouraging and providing

","pdf_url","/proxy/pdf?id=adb44a1c-53b2-4752-87ed-c463b96091eb","actionData","errors"]