[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ad9ba3e0-bc41-45c8-971f-e2d20003fda1","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2007","number","1","year","2007","published_date","2007-01-16","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"b31a8222-540c-410c-aa76-bb08904489ee","Keuangan Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bekasi","place_of_enactment","Cikarang Pusat","theme","Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Keuangan Daerah - pengelolaan
2007
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD Kab Bekasi Tahun 2007 No 1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan Pasal 151 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 dan Pasal 330 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nonior 13 Tahun 2006, bahwa Ketentuan tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah diatur dengan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; \n UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah No. 108 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah No. 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006; \n Peraturan Daerah ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah, Asas Umum dan Struktur APBD, Penyusunan Rancangan APBD, Penetapan APBD, Pelaksanaan APBD, Laporan Realisasi Semester Pertama APBD dan Perubahan APBD, Penatausahaan Keuangan, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Pengendalian, Kekayaan dan Kewajiban, Penyelesaian Kerugian Daerah, Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Daerah, Kedudukan Keuangan DPRD, Bupati dan Wakil Bupati, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Januari 2007. \n 51 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2007 mengatur pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 151 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 dan Pasal 330 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk mengatur pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:\n\n1. Asas umum pengelolaan keuangan daerah yang harus tertib, taat peraturan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.\n2. Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah yang berada di tangan Bupati, yang kemudian dilimpahkan kepada Sekretaris Daerah, Kepala SKPKD, dan Kepala SKPD.\n3. Struktur APBD yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.\n4. Proses penyusunan RKPD, KUA, PPAS, dan RKA-SKPD sebagai bagian dari perencanaan anggaran daerah.\n5. Proses penyusunan dan penetapan APBD yang melibatkan pemerintah daerah dan DPRD.\n6. Pelaksanaan dan perubahan APBD sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah.\n7. Penatausahaan keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan pengeluaran daerah.\n8. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang harus dilaporkan secara berkala.\n9. Pengendalian defisit dan penggunaan surplus APBD untuk menjaga stabilitas keuangan daerah.\n10. Pengelolaan kas umum daerah, piutang daerah, investasi daerah, barang milik daerah, dana cadangan, dan utang daerah.\n11. Penyelesaian kerugian daerah akibat tindakan melawan hukum atau kelalaian.\n12. Pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah (BLUD).\n13. Kedudukan keuangan DPRD, Bupati, dan Wakil Bupati.","transitional_provisions","1. Semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan daerah sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini dinyatakan tetap berlaku.","sanctions","1. Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lain yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian daerah dapat dikenai sanksi administratif dan atau sanksi pidana.","revokes",[],"revoked_by",[95],{"_96":97,"_98":99,"_36":100},"text","Perda Kab. Bekasi No. 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/297786/perda-kab-bekasi-no-10-tahun-2022","b6d29f3d-cc2a-44dd-8a41-d65a1b97115e","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE OF BEKASI REGENCY
REGIONAL REGULATION OF BEKASI REGENCY
NUMBER 1 OF 2007
CONCERNING
PRINCIPLES OF REGIONAL FINANCE MANAGEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BEKASI,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering :	\n \n that to implement Article 151 paragraph (1) of Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 58 of 2005 and Article 330 paragraph (1) of the Minister of Home Affairs Regulation Nonior 13 of 2006, that the Provisions regarding the principles of regional finance management are regulated by regional regulations in accordance with the provisions of laws and regulations. \n \n
In view of :	\n \n Law Number 14 of 1950 concerning the Establishment of Regency Regions within the Province of West Java (State Gazette of 1950); \n Law Number 17 of 2003 concerning State Finance (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2003 Number 47, Supplement to

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ad9ba3e0-bc41-45c8-971f-e2d20003fda1","actionData","errors"]