[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ad985201-26a3-465f-9707-a2ba2671d5e3","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2019 Tahun 2019 tentang Penerbitan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum","short_title","Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2019 Tahun 2019","number","30/POJK.04/2019","year","2019","published_date","2019-11-29","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","87562a34-231b-40c7-9b97-1b05bf771685","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Otoritas Jasa Keuangan","short_name","Peraturan OJK","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"feb8f454-1631-42b4-a835-e67ae0546d27","Pasar Modal & Bursa Komoditi","tags",[],"location","Otoritas Jasa Keuangan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Penerbitan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2019
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan NO. 30/POJK.04/2019, LN.2019/NO.230, TLN NO.6426, Jdih.ojk.go.id: 50 hlm.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan TENTANG Penerbitan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2019. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mengatur tentang penerbitan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk (EBUS) yang dilakukan tanpa melalui Penawaran Umum.

Latar Belakang dan Tujuan:

Peraturan ini diterbitkan dengan latar belakang untuk menyelenggarakan sektor jasa keuangan yang teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada konsumen dan masyarakat terkait penerbitan EBUS tanpa penawaran umum.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur kriteria EBUS Tanpa Penawaran Umum, persyaratan bagi penerbit dan pembeli, penggunaan Penata Laksana Penerbitan dan Agen Pemantau (dalam kondisi tertentu), prosedur dan tata cara penerbitan, dokumen yang diperlukan (termasuk memorandum informasi), serta ketentuan mengenai penerbitan bertahap dan pelaporan.

Beberapa poin penting meliputi:

Kriteria EBUS Tanpa Penawaran Umum terkait jatuh tempo dan nilai penerbitan.
Persyaratan bahwa EBUS diterbitkan dalam bentuk tanpa warkat dan disimpan dalam penitipan kolektif.
Pembatasan penjualan EBUS hanya kepada Pemodal Profesional.
Kewajiban penggunaan Penata Laksana Penerbitan dan Agen Pemantau bagi penerbit tertentu.
Tata cara penyampaian dokumen penerbitan kepada OJK dan jangka waktu penerbitan.
Persyaratan minimum yang harus dimuat dalam memorandum informasi.
Ketentuan mengenai Penerbitan Bertahap, termasuk informasi tambahan yang wajib disampaikan.
Kewajiban pelaporan hasil penerbitan EBUS dan informasi material kepada OJK.

","transitional_provisions","sanctions","1. Setiap pihak yang melanggar ketentuan dalam peraturan ini dapat dikenai sanksi administratif.\n2. Sanksi administratif dapat berupa peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, pembatalan persetujuan, dan/atau pembatalan pendaftaran.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGULATION OF FINANCIAL SERVICES AUTHORITY
REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 30/POJK.04/2019
CONCERNING
ISSUANCE OF DEBT SECURITIES AND/OR SUKUK
CARRIED OUT WITHOUT A PUBLIC OFFERING

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

BOARD OF COMMISSIONERS OF THE FINANCIAL SERVICES AUTHORITY

\n\n \n \n

Considering:

that in order to organize a well-regulated, fair, transparent, and accountable financial services sector, and to realize a financial system that grows sustainably and stably, and is able to protect the interests of consumers and the public, it needs to be supported by regulations regarding all activities in the financial services sector;
that there are no regulations and supervision of the practice of issuing debt securities and/or sukuk carried out without a public offering;
that in order to provide legal certainty and protection to consumers and the public, it is necessary to regulate the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ad985201-26a3-465f-9707-a2ba2671d5e3","actionData","errors"]