[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ad911a61-4f05-40da-b9b0-240574293ec2","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Balangan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan E-Government Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Balangan Nomor 7 Tahun 2019","number","7","year","2019","published_date","2019-10-21","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"b5fcf027-eae8-4630-8e24-cbea46a01cb4","Pemerintahan Berbasis Elektronik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Balangan","place_of_enactment","Paringin","theme","Penyelenggaraan E-Government Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2019/NO.7
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan E-Government Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan
ABSTRAK:	\n \n Bahwa dalam Rangka Penyelenggaraan e-Govermment yang dalam Mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan Penyelenggaraan Publik dan Non Pelayanan Publik;\r\nBahwa Untuk Memberikan Penguatan Regulasi, Arah, dan Landalasan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Informasi dan Komunikasi di Kabupaten Balangan;\r\nBahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana dimaksud dalam Huruf a, dan Huruf b Perlu Menetapkan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan E-Govermment di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan. \n Dasar Hukum; Undang-undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-undang Nomor 30 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016. \n Peraturan Daerah ini Mengatur Tentang Penyelenggaraan E-Govermment di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan, dengan Sistematika;\r\nKetentuan Umum;\r\nRuang Lingkup;\r\nPembiayaan;\r\nPembinaan, Pengawasan dan Pengendalian;\r\nSanksi Administrasi;\r\nKetentuan Peralihan; dan\r\nKetentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 2019. \n 13 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan e-Government di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

\r\n\r\n

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini dibuat untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik melalui penguatan regulasi dan landasan hukum bagi pemerintahan berbasis informasi dan komunikasi.

\r\n\r\n

Ketentuan Substansial:

\r\n\r\n

Perencanaan: Setiap SKPD wajib membuat rencana aksi pelaksanaan e-Government sesuai dengan Cetak Biru Pengembangan e-Government. Dinas Kominfo bertugas melakukan inventarisasi dan evaluasi implementasi rencana aksi tersebut.
Kebijakan: Kebijakan operasional dalam bentuk standar atau panduan (SOP) akan digunakan untuk menjalankan operasional e-Government, yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Kelembagaan: Penyelenggaraan e-Government dilaksanakan oleh seluruh SKPD, yang menjamin perjanjian tingkat layanan, keamanan informasi, operasional sistem elektronik, dan keterpaduan sistem.
Sistem Informasi: Setiap SKPD wajib melayani permintaan data dan informasi digital kepada SKPD lain, menjaga keamanan data, dan menyimpan data di pusat data yang dikelola Dinas Kominfo.
Infrastruktur TIK: Dinas menyediakan, mengelola, dan memelihara infrastruktur TIK yang diperlukan, termasuk pusat data, jaringan, dan sistem pengamanan informasi.

\r\n","transitional_provisions","1. Penyelenggaraan e-Government wajib segera dilaksanakan oleh setiap SKPD paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.","sanctions","1. SKPD yang melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (5), Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 13 ayat (6) dan ayat (8), dan Pasal 15 ayat (10) dikenakan sanksi administratif.\r\n2. Sanksi administratif berupa peringatan lisan atau peringatan tertulis.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGENT OF BALANGAN
SOUTH KALIMANTAN PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF BALANGAN REGENCY
NUMBER 7 OF 2019
CONCERNING
IMPLEMENTATION OF E-GOVERNMENT WITHIN THE GOVERNMENT
OF BALANGAN REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BALANGAN,

Considering:

that in the context of implementing e-Government to support the administration of public and non-public services;
that to provide regulatory strengthening, direction, and foundation in the implementation of information and communication-based governance in Balangan Regency;
that based on the considerations as referred to in letters a, and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning the Implementation of E-Government within the Government of Balangan Regency;

In view of:

Law Number 2 of 2003 concerning the Establishment of Tanah Bumbu Regency and Balangan Regency in the Province of South Kalimantan (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2003

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ad911a61-4f05-40da-b9b0-240574293ec2","actionData","errors"]