[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ad7c5b73-465c-42e2-9ba5-99752b0f9e4f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":86,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2014","number","1","year","2014","published_date","2014-01-13","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"403c0907-930b-445f-889a-b2f68d1dd407","Perlindungan Keluarga & Anak",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"7368642c-0e83-465c-97b8-edbf667ea34d","Perlindungan Hak Asasi","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Demak","place_of_enactment","Demak","theme","Penyelenggaraan Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

GENDER DAN ANAK - PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN KEKERASAN
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2014/NO.1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak
ABSTRAK:	\n \n bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan\r\nberbasis gender dan anak adalah pelanggaran hak asasi\r\nmanusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan\r\nserta bentuk diskriminasi; bahwa korban kekerasan berbasis gender dan anak harus\r\nmendapatkan perlindungan, baik dari pemerintah daerah\r\ndan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari\r\nkekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup\r\nrumah tangga dan masyarakat; bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun\r\n2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang\r\nNomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan\r\nDalam Rumah Tangga Pemerintah Daerah bersama\r\nmasyarakat berkewajiban melakukan upaya pencegahan,\r\nperlindungan, pemulihan terhadap korban kekerasan\r\nberbasis gender dan anak; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\r\nhuruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan\r\nDaerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap\r\nKorban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak; \n Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945; Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2009; \n Pertauran Daerah ini mengatur tentang hak-hak korban, kewajiban dan kewenangan pemerintah daerah, penyelenggaraan perlindungan, kerjasama, pengendalian, pembinaan dan pengawasan, pembiayaan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Januari 2014. \n 13 hal \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan berbasis gender dan anak di Kabupaten Demak. Latar belakangnya adalah bahwa kekerasan berbasis gender dan anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan diskriminasi. Pemerintah Daerah bersama masyarakat berkewajiban melakukan upaya pencegahan, perlindungan, dan pemulihan terhadap korban.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Hak-hak korban kekerasan berbasis gender dan anak, seperti memperoleh perlindungan, pelayanan terpadu, pemulihan, pendampingan, dan informasi.
Kewajiban Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan perlindungan, termasuk pencegahan kekerasan, memberikan perlindungan, menyediakan layanan pemulihan, dan meningkatkan partisipasi masyarakat.
Kewenangan Pemerintah Daerah untuk merumuskan kebijakan, memfasilitasi pelayanan terpadu, menyediakan sarana dan prasarana, meningkatkan kapasitas lembaga penyedia layanan, serta melakukan koordinasi dan evaluasi.
Pembentukan pelayanan terpadu yang terdiri dari unsur pemerintah daerah, lembaga non pemerintah, institusi pelayanan kesehatan, aparat penegak hukum, tenaga profesi, relawan pendamping, pekerja sosial, rohaniawan, rumah aman (shelter), dan pusat rehabilitasi sosial.
Tugas pelayanan terpadu meliputi pencegahan, pemulihan, perlindungan hukum, mediasi, koordinasi, peningkatan partisipasi masyarakat, serta monitoring dan evaluasi.
Prinsip-prinsip pelayanan yang harus diterapkan, yaitu mudah, tepat, dan nyaman.
Upaya pencegahan, pemulihan, perlindungan hukum, mediasi, koordinasi, partisipasi masyarakat, serta monitoring dan evaluasi yang harus dilakukan.
Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan lembaga lainnya.
Pengendalian, pembinaan, dan pengawasan yang dilakukan oleh Bupati dan SKPD terkait.
Pembiayaan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka semua peraturan pelaksana berkaitan dengan perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF DEMAK
REGIONAL REGULATION OF DEMAK REGENCY
NUMBER 1 OF 2014
on
ORGANIZING PROTECTION FOR VICTIMS OF
GENDER-BASED VIOLENCE AND CHILDREN

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF DEMAK,

\n\n \n \n

Considering / Whereas :

that all forms of violence, especially gender-based violence and violence against children, are violations of human rights and crimes against human dignity, as well as forms of discrimination;
that victims of gender-based violence and violence against children must receive protection, both from the local government and/or the community, in order to avoid and be free from violence and/or threats of violence within the scope of the household and the community;
that based on Law Number 23 of 2002 on Child Protection and Law Number 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence, the Regional Government together with the community is obliged to make efforts

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ad7c5b73-465c-42e2-9ba5-99752b0f9e4f","actionData","errors"]