[{"_1":2,"_126":-5,"_127":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ad6e938b-6450-470a-bbf3-c4788078dcf0","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_122":123,"_124":125},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":-5,"_120":121},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Prabumulih Nomor 2 Tahun 2022 tentang Protokol Kesehatan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Prabumulih Nomor 2 Tahun 2022","number","2","year","2022","published_date","2022-07-06","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"10e70ff8-158d-4e9e-849e-554938c706d9","Pelayanan Kesehatan",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"ada340fa-4cda-4998-83a8-86cf128dcc27","Penanganan Pandemi","tags",[],"location","Pemerintah Kota Prabumulih","place_of_enactment","Prabumulih","theme","Protokol Kesehatan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

protokol-kesehatan
2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2022/No.2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Protokol Kesehatan
ABSTRAK:	\n \n Dasar Pertimbangan Peraturan Daerah ini adalah: a. Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat dari penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19); b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (6) Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Adaptasi Kebiasan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman pada Situasi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Provinsi Sumatera Selatan, setiap pimpinan unit organisasi pemerintahan, organisasi swasta dan lembaga Swadaya Masyarakat atau Penanggung Jawab suatu kegiatan dilingkungan masing-masing; c. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No 440/7183/SJ tanggal 21 Desember 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 Varian Omicron serta Penegakan Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi perlu diatur penyesuaian Peraturan Kepala Daerah tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19); d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiman dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Protokol Kesehatan \n Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No 4 Tahun 1984; UU No 6 Tahun 2001; UU No 23 Tahun 2014; UU No 24 Tahun 2007; UU No 36 Tahun 2009; UU No 6 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2020; Peraturan Presiden No 17 Tahun 2018; Peraturan Presiden No 82 Tahun 2020; Peraturan Presiden No 99 Tahun 2020; Peraturan Menteri Kesehatan No 45 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan No 10 Tahun 2021; Peraturan Daerah No 1 Tahun 2021; Peraturan Gubernur No 37 Tahun 2020 \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai ketentuan umum, tanggung jawab dan kewenangan pemerintah kota, protokol kesehatan di tempat dan fasilitas umum, sosialisasi dan partisipasi masyarakat, penanganan, pengawasan, penindakan, pengendalian dan penegakan hukum, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, penghargaan, pendanaan, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan, ketentuan penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juli 2022. \n Mencabut Peraturan Walikota Prabumulih No 70 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) \n 47 hlm, Penjelasan : 7 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Prabumulih (Berita Daerah Kota Prabumulih Tahun 2020 Nomor 70).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang protokol kesehatan sebagai pedoman pelaksanaan dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19 di Kota Prabumulih. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk melindungi masyarakat dari dampak COVID-19, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mencegah penularan, mendorong kepatuhan terhadap protokol kesehatan, menegakkan disiplin hidup sehat, dan mendorong pemulihan sosial ekonomi.\n\nPemerintah Kota bertanggung jawab untuk melindungi kesehatan masyarakat, menyediakan layanan kesehatan, kebutuhan pangan, sarana prasarana, dan melaksanakan pemulihan ekonomi. Pemerintah Kota berwenang melakukan surveilans kesehatan, pengecekan medis, pelacakan penyebaran COVID-19, menetapkan PPKM, sosialisasi, karantina, disinfeksi, dan penegakan hukum.\n\nSetiap individu memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dasar, informasi mengenai COVID-19, kemudahan akses pengaduan, dan pelayanan pemakaman jenazah COVID-19. Setiap individu wajib melaksanakan protokol kesehatan seperti menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, tidak beraktivitas di luar rumah jika sakit, dan membatasi diri dari kerumunan. Penerima vaksin COVID-19 wajib mengikuti vaksinasi, kecuali tidak memenuhi kriteria. Orang dengan status konfirmasi COVID-19 wajib menjalankan isolasi dan melaporkan ke puskesmas.","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Prabumulih (Berita Daerah Kota Prabumulih Tahun 2020 Nomor 70), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap kewajiban menggunakan masker dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, kerja sosial, atau denda administratif sebesar Rp50.000,00.\n2. Penolakan vaksinasi COVID-19 dapat dikenakan sanksi administratif berupa penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial, dan/atau penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan.\n3. Pelanggaran terhadap kewajiban isolasi bagi yang terkonfirmasi positif COVID-19 dikenakan sanksi administratif berupa upaya paksa untuk ditempatkan pada lokasi isolasi yang ditentukan oleh Dinas Kesehatan Kota.\n4. Pelanggaran oleh pengelola pasar, pusat perbelanjaan, hotel, rumah makan, tempat olahraga, moda transportasi, objek wisata, jasa perawatan kecantikan, dan jasa ekonomi kreatif dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, denda administratif, penutupan sementara, pembekuan sementara izin usaha, atau pencabutan izin usaha.\n5. Menghasut orang lain untuk melanggar protokol kesehatan dapat dipidana dengan pidana kurungan atau pidana denda.\n6. Orang berstatus Konfirmasi COVID-19 yang meninggalkan fasilitas/tempatIsolasi dan/atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan tanpa izin petugas yang berwenang, dipidana dengan pidana denda.\n7. Orang yang menolak pemakaman jenazah yang berstatus Probable atau Konfirmasi COVID-19 dengan standar operasional prosedur pemakaman jenazah COVID-19, dipidana dengan pidana kurungan atau pidana denda.\n8. Orang yang membawa jenazah yang berstatus Probable atau Konfirmasi COVID-19 yang berada di Fasilitas Pelayanan Kesehatan tanpa izin petugas yang berwenang, dipidana dengan pidana kurungan atau pidana denda.","revokes",[96],{"_97":98,"_99":100},"text","Peraturan Walikota Prabumulih No 70 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF PRABUMULIH
REGIONAL REGULATION OF PRABUMULIH CITY
NUMBER 2 OF 2022
on
HEALTH PROTOCOLS

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF PRABUMULIH,

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that the Regional Government shall have the responsibility to provide health protection for the community from the spread of Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
that based on the provisions of Article 4 paragraph (6) of the Governor of South Sumatera Regulation Number 37 of 2020 on Guidelines for Adapting New Habits Towards a Productive and Safe Community in the Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Situation in The Province of North Sumatera, every leader of a government organizational unit, private organization and Non-Governmental Organization or Person in Charge of an activity within their respective environment;
that based on the Circular Letter of the Minister of Home Affairs Number

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ad6e938b-6450-470a-bbf3-c4788078dcf0","actionData","errors"]