Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 8 Tahun 2015

Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2015 bertujuan untuk menyempurnakan tata kelola hutan dan lahan gambut dalam rangka menurunkan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan. Kebijakan ini menginstruksikan penundaan pemberian izin baru pada hutan alam primer dan lahan gambut yang berada di berbagai jenis hutan dan area penggunaan lain, kecuali untuk beberapa pengecualian seperti proyek vital nasional dan perpanjangan izin yang sudah ada. Instruksi ini juga menugaskan beberapa menteri dan pejabat daerah untuk melanjutkan penundaan izin, menyempurnakan kebijakan tata kelola, dan melakukan revisi peta indikatif setiap enam bulan. Pelaksanaan instruksi ini harus dilaporkan secara berkala kepada Presiden.