[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ad6aac6a-eda8-47ee-aa1d-ce3f765e5e17","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pemalang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pemalang No. 23 Tahun 2016","number","23","year","2016","published_date","2016-12-30","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"f79a5511-d11e-4751-9dce-a00910dd74ab","Konstruksi & Infrastruktur","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Pemalang","place_of_enactment","Pemalang","theme","Bangunan Gedung","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

konstruksi - bangunan gedung
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 23, LD.2016/No.23
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Bangunan Gedung
ABSTRAK:	\n \n Bahwa penyelenggaraan Bangunan Gedung harus\r\ndilaksanakan secara tertib, sesuai dengan fungsinya, dan memenuhi persyaratan administratif dan teknis Bangunan Gedung agar menjamin keselamatan penghuni dan lingkungannya. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2006 sudah tidak sesuai dengan perkembangan pembangunan yang ada, sehingga perlu ditinjau kembali. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\nUndang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;\r\nUndang-Undang Nomor 5 Tahun 1960;\r\nUndang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;\r\nUndang-Undang Nomor 28 Tahun 2002;\r\nUndang-Undang Nomor 26 Tahun 2007;\r\nUndang-Undang Nomor 22 Tahun 2009;\r\nUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2009;\r\nUndang-Undang Nomor 11 Tahun 2010;\r\nUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2011;\r\nUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;\r\nUndang-Undang Nomor 20 Tahun 2011;\r\nUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983;\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999;\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005;\r\nPeraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004;\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2011;\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15 Tahun 2012; \n 1.Ketentuan Umum\r\n2.Azas, Tujuan, dan Ruang Lingkup\r\n3.Fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedung\r\n4.Persyaratan Bangunan Gedung\r\n5.penyelenggaraan Bangunan Gedung\r\n6.Pendataan Bangunan Gedung\r\n7.Peran Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung\r\n8.Pembinaan, Pemberdayaan, dan pengawasan\r\n9.Sanksi Administratif\r\n10.Ketentuan Penyidikan\r\n11.Ketentuan Pidana\r\n12.Ketentuan Peralihan\r\n13.Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2006 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n 76 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2006 Nomor 6).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung bertujuan untuk mewujudkan bangunan gedung yang handal, fungsional, dan sesuai dengan tata bangunan gedung yang serasi dan selaras dengan lingkungannya. Peraturan ini juga bertujuan untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan gedung yang menjamin keandalan teknis dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan, serta mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:\n\n1. Fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedung: Menetapkan fungsi bangunan gedung (hunian, keagamaan, usaha, sosial dan budaya, khusus) dan klasifikasinya berdasarkan kompleksitas, permanensi, risiko kebakaran, zonasi rawan bencana, lokasi, ketinggian, dan kepemilikan.\n2. Persyaratan Bangunan Gedung: Mengatur persyaratan administratif (status hak atas tanah, kepemilikan bangunan, IMB) dan teknis (tata bangunan dan lingkungan, keandalan bangunan gedung).\n3. Penyelenggaraan Bangunan Gedung: Mengatur kegiatan pembangunan (perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi), pemanfaatan (pemeliharaan, perawatan, pemeriksaan berkala, perpanjangan SLF), pelestarian, dan pembongkaran.\n4. Peran Masyarakat: Memberikan peran kepada masyarakat dalam pemantauan, penjagaan ketertiban, pemberian masukan, dan penyampaian pendapat terkait penyelenggaraan bangunan gedung.\n5. Pembinaan: Pemerintah Daerah melakukan pembinaan melalui pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan bangunan gedung.","transitional_provisions","1. Bangunan Gedung yang sudah dilengkapi dengan IMB sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, dan IMB yang dimiliki sudah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, maka IMB yang dimilikinya dinyatakan tetap berlaku.\n2. Bangunan Gedung yang sudah dilengkapi IMB sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, namun IMB yang dimiliki tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, maka Pemilik Bangunan Gedung wajib mengajukan permohonan IMB baru, dan melakukan perbaikan secara bertahap.\n3. Bangunan Gedung yang sudah memiliki IMB sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, namun dalam proses pembangunannya tidak sesuai dengan ketentuan dan persyaratan dalam IMB, maka Pemilik Bangunan Gedung wajib mengajukan permohonan IMB baru atau melakukan perbaikan secara bertahap.\n4. Permohonan IMB yang telah masuk/terdaftar sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap diproses dengan disesuaikan pada ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.\n5. Bangunan Gedung yang pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini belum dilengkapi IMB, maka Pemilik Bangunan Gedung wajib mengajukan permohonan IMB.\n6. Bangunan Gedung yang pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini belum dilengkapi IMB, dan bangunan yang sudah berdiri tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, maka Pemilik Bangunan Wajib mengajukan permohonan IMB baru dan melakukan perbaikan secara bertahap.\n7. Pemerintah Daerah melaksanakan penertiban kepemilikan IMB dengan ketentuan pentahapan sebagai berikut:\na. untuk Bangunan Gedung selain dari fungsi hunian, penertiban kepemilikan IMB harus sudah dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini;\nb. untuk Bangunan Gedung fungsi hunian dengan spesifikasi non- sederhana, penertiban kepemilikan IMB harus sudah dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini;\nc. untuk Bangunan Gedung fungsi hunian dengan spesifikasi sederhana, penertiban kepemilikan IMB harus sudah dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Pemilik dan/atau Pengguna Bangunan Gedung yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administratif, berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan pembangunan, penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan, penghentian sementara atau tetap pada Pemanfaatan Bangunan Gedung, pembekuan IMB gedung, pencabutan IMB gedung, pembekuan SLF Bangunan Gedung, pencabutan SLF Bangunan Gedung, atau perintah pembongkaran Bangunan Gedung.\n2. Selain pengenaan sanksi administratif dapat dikenai sanksi denda paling banyak 10% dari nilai bangunan yang sedang atau telah dibangun.\n3. Penyedia Jasa Konstruksi yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi.","revokes",[],"revoked_by",[95],{"_96":97,"_98":99,"_36":100},"text","Perda Kab. Pemalang No. 6 Tahun 2024 tentang Bangunan Gedung","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/313849/perda-kab-pemalang-no-6-tahun-2024","aeb15af1-bcf4-40b1-8f48-9e4a6ad7bf04","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF PEMALANG
CENTRAL JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF PEMALANG REGENCY
NUMBER 23 OF 2016
CONCERNING
BUILDINGS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF PEMALANG

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that the implementation of Buildings must be carried out in an orderly manner, in accordance with their function, and meet the administrative and technical requirements of the Buildings in order to ensure the safety of occupants and their environment;
that Pemalang Regency Regulation Number 6 of 2006 concerning Buildings is no longer in accordance with the existing development, so it needs to be reviewed;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to form a Regional Regulation concerning Buildings;

In view of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 13

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ad6aac6a-eda8-47ee-aa1d-ce3f765e5e17","actionData","errors"]