[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ad60104d-d6e2-4ef8-b7c9-0dd54956cc47","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":89,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia","short_title","Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 44 Tahun 2016","number","44","year","2016","published_date","2016-11-29","effective_date","2016-12-01","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","6ddf65bc-d0b6-4d08-b564-a0706b3354d3","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Hukum dan HAM","short_name","Permenkumham","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"7368642c-0e83-465c-97b8-edbf667ea34d","Perlindungan Hak Asasi","tags",[],"location","Kementerian Hukum dan HAM","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2016
Peraturan Menteri Hukum dan HAM NO. 44, BN.2016/No.1834, peraturan.go.id : 5 Hlm
Peraturan Menteri Hukum dan HAM TENTANG Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Hukum dan HAM ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2016. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Menteri ini mengatur tentang pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Latar belakangnya adalah bahwa hasil penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia berguna sebagai bahan pembangunan hukum nasional dan dimanfaatkan bagi pemangku kepentingan. Ketentuan substansial mencakup bentuk penelitian dan pengembangan yang terdiri atas penelitian dan pengembangan di bidang hukum, hak asasi manusia, pengkajian dan pengembangan di bidang kebijakan, dan meta analisis hukum, hak asasi manusia, dan kebijakan. Hasil penelitian dan pengembangan berupa laporan kegiatan, buku, risalah kebijakan, memorandum kebijakan, dan tulisan dalam jurnal. Hasil penelitian wajib dimanfaatkan oleh unit utama di Kementerian Hukum dan HAM dan dapat dimanfaatkan oleh instansi pemerintah pusat/daerah dan masyarakat. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM menyampaikan hasil penelitian kepada Menteri dan pemangku kepentingan melalui surat dinas atau sosialisasi. Hasil penelitian dimanfaatkan sebagai bahan pembangunan hukum nasional dan rekomendasi kebijakan. Menteri melalui Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemanfaatan hasil penelitian.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

STATE GAZETTE
REPUBLIC OF INDONESIA

No.1834, 2016
MOLHR. Research Results. Utilization. Development.

REGULATION OF THE MINISTER OF LAW AND HUMAN RIGHTS
REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 44 OF 2016
CONCERNING
UTILIZATION OF RESEARCH AND DEVELOPMENT RESULTS
IN THE FIELD OF LAW AND HUMAN RIGHTS

BY THE GRACE OF ALMIGHTY GOD

THE MINISTER OF LAW AND HUMAN RIGHTS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that the results of research and development in law and human rights are useful as material for national law development and are utilized for stakeholders;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to stipulate a Regulation of the Minister of Law and Human Rights concerning the Utilization of Research and Development Results in the Field of Law and Human Rights;

In view of:

Law Number 39 of 2008 concerning State

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ad60104d-d6e2-4ef8-b7c9-0dd54956cc47","actionData","errors"]