[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ad5db3db-b30a-4d7b-a5cf-09e49fc7c181","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lombok Timur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Investasi Pemerintah Kabupaten Lombok Timur Dengan Pihak Ketiga","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lombok Timur Nomor 9 Tahun 2014","number","9","year","2014","published_date","2014-10-31","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"08d47910-8898-4f93-abec-3bdaafd3376a","Investasi & Penanaman Modal",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"cda6b51b-2f73-4d5b-a387-4116c7c7bd3e","Keuangan Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Lombok Timur","place_of_enactment","Selong","theme","Pengelolaan Investasi Pemerintah Kabupaten Lombok Timur Dengan Pihak Ketiga","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah - Pengelolaan Investasi Pemerintah
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD Lombok Timur Nomor 9
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan Investasi Pemerintah Kabupaten Lombok Timur Dengan Pihak Ketiga
ABSTRAK:	\n \n Untuk mendorong perkembangan perekonomian, masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan dan pelayanan kepada pendapatan daerah serta memperkuat struktur permodalan pada Pihak Ketiga sehingga lebih berkompeten, tumbuh dan berkembang, perlu adanya investasi Pemerintah Daerah. Perkembangan investasi Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur kepada Pihak Ketiga hingga saat ini telah menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan sehingga dalam pengelolaan dan peningkatan kegiatan investasi Pemerintah Daerah agar lebih optimal perlu dilaksanakan pembinaan dan pengendalian. Dalam rangka pembinaan dan pengendalian pengelolaan investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu ditetapkan regulasi sebagai payung hukum pengelolaan investasi Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dengan Pihak Ketiga. Dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lombok Timur Kepada Pihak Ketiga perlu disesuaikan. \n Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945, UU No. 69 Tahun 1958, UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peratu.ran Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, PP No. 56 Tahun 2005, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 8 Tahun 2006, PP No. 3 Tahun 2007, PP No. 1 Tahun 2008, PP No. 71 Tahun 2010, PP No. 27 Tahun 2014, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Permendagri No. 52 Tahun 2012, Perda Kab. Lombok Timur No. 2 Tahun 2008, Perda Kab. Lombok Timur No. 4 Tahun 2008, Perda Kab. Lombok Timur No. 7 Tahun 2009. \n Investasi Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya. Manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya meliputi :\r\na. keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa dividen, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi Pemerintah Daerah;\r\nb. peningkatan beru.pa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu; \r\nc. peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu investasi yang bersangkutan; \r\ntertentu sebagai akibat langsung dari \r\nd. peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi Pemerintah Daerah. \r\n\r\nInvestasi Pemerintah Daerah kepada Pihak Ketiga bertujuan untuk meningkatkan sumber pendapatan asli daerah, pertumbuhan ekonomi daerah, pendapatan masyarakat dan pelayanan masyarakat.\r\n\r\nUntuk mencapai tujuan investasi Pemerintah Daerah, investasi Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah/Swasta dilaksanakan berdasarkan prinsipprinsip ekonomi perusahaan yang transparan dan akuntabel.\r\n\r\nlnvestasi Pemerintah Daerah bertujuan untuk :\r\na. meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah; \r\nb. meningkatkan pendapatan daerah; dan \r\nc. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.\r\n\r\nBupati memiliki kewenangan dalam pengelolaan investasi Pemerintah Daerah. Kewenangan pengelolaan investasi Pemerintah Daerah meliputi :\r\na. regulasi;\r\nb. operasional; dan\r\nc. supervisi. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2014. \n - \n Ketentuan lebih lanjut mengenai investasi atas inisiatif Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 diatur dengan Peraturan Bupati. \n 30 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lombok Timur Kepada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 8).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pengelolaan investasi Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dengan pihak ketiga. Latar belakangnya adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan pelayanan masyarakat, pendapatan daerah, dan memperkuat struktur permodalan pihak ketiga. Tujuannya adalah untuk meningkatkan sumber pendapatan asli daerah, pertumbuhan ekonomi daerah, pendapatan masyarakat, dan pelayanan masyarakat.

Ketentuan substansial meliputi kewenangan Bupati dalam pengelolaan investasi yang mencakup regulasi, operasional, dan supervisi. Bupati berwenang menetapkan kebijakan investasi, kriteria pemenuhan perjanjian, dan tata cara pembayaran kewajiban. Kewenangan operasional meliputi meneliti usulan investasi, mengusulkan kebutuhan dana, menempatkan dana, membuat perjanjian investasi, mengendalikan risiko, mewakili pemerintah daerah dalam perjanjian, mengusulkan perubahan perjanjian, dan melaksanakan investasi serta divestasi. Kewenangan supervisi meliputi monitoring dan evaluasi pelaksanaan investasi.

Investasi Pemerintah Daerah dapat berbentuk investasi surat berharga (saham dan surat utang) dan investasi langsung (penyertaan modal dan pemberian pinjaman). Pengelolaan investasi meliputi perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, divestasi, dan pengawasan. Investasi dapat dilaksanakan jika APBD surplus atau terdapat barang milik daerah yang tidak digunakan. Mekanisme investasi dibedakan menjadi investasi atas inisiatif pemerintah daerah dan investasi atas permohonan pihak ketiga. Pihak ketiga memiliki hak dan kewajiban terkait pengelolaan investasi serta dilarang menggunakan modal untuk kepentingan yang bertentangan dengan peraturan.

Bupati melakukan pembinaan teknis dan pengendalian investasi, yang dapat dibantu oleh Tim Pembina dan Pengendalian Investasi. Inspektorat bertanggung jawab dalam pengawasan investasi. Bagian laba dari investasi disetorkan ke kas daerah sebagai penerimaan daerah.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Dalam hal Pihak Ketiga penerima modal melanggar ketentuan pasal 38, Pemerintah Daerah mengenakan sanksi berupa penghentian sementara penyertaan modal dan/atau aset lainnya.\n2. Dalam hal Pihak Ketiga penerima modal melanggar ketentuan pasal 39, Pemerintah Daerah mengenakan sanksi berupa penarikan kembali penyertaan modal dan/atau aset lainnya.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF EAST LOMBOK
WEST NUSA TENGGARA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF EAST LOMBOK REGENCY
NUMBER 2..YEAR 2014
ABOUT
MANAGEMENT OF EAST LOMBOK REGENCY GOVERNMENT INVESTMENT
WITH THIRD PARTIES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF EAST LOMBOK,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to encourage economic growth and development, services to the community and increase regional income and strengthen the capital structure of Third Parties so that they are more competent, grow and develop, it is necessary to have Regional Government investment;
that the development of the East Lombok Regency Government's investment in Third Parties to date has shown significant progress so that in the management and improvement of Regional Government investment activities in order to be more optimal, it is necessary to carry out guidance and control;
that in the context of guidance and control of the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ad5db3db-b30a-4d7b-a5cf-09e49fc7c181","actionData","errors"]