[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ad5d42df-43a1-4559-ae8a-41c5423c00ab","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Agam Nomor 1 Tahun 2020 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Agam Nomor 1 Tahun 2020","number","1","year","2020","published_date","2020-04-07","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"77c3c655-b075-4c53-992f-97ea74d16db2","Perlindungan Lingkungan Hidup","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Agam","place_of_enactment","Lubuk Basung","theme","Ketentraman dan Ketertiban Umum","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

ketentraman - ketertiban
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2020 Nomor 1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Ketentraman dan Ketertiban Umum
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang tenteram, tertib, dan aman, perlu adanya pengaturan terhadap kebiasaan dan tingkah laku dengan berlandaskan pada aturan dan budaya yang berkembang dimasyarakat. \n UUD 1945, UU No. 12 Tahun 1956, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 16 Tahun 2018 \n Sistematika Perda ini adalah sebagai berikut:\r\n1. Ketentuan Umum\r\n2. Kewenangan dan Tanggung Jawab Pemda\r\n3. penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum\r\n4. Penegakan Ketentraman dan Ketertiban Umum\r\n5. Pembinaan dan Pengawasan\r\n6. Peran Serta masyarakat\r\n7. Pembiayaan\r\n8. Ketentuan Penyidikan\r\n9. Ketentuan Pidana\r\n10. Ketentuan Lain-Lain\r\n11. Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 April 2020. \n 44 Hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah ini mencabut Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2009 Nomor 2).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang ketenteraman dan ketertiban umum di Kabupaten Agam. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan di masyarakat, menumbuhkan budaya tertib, menjadi pedoman bagi aparatur dalam menyelenggarakan tindakan untuk menjamin ketenteraman dan ketertiban umum, serta menjamin kepastian hukum dalam penegakan hukum.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mencakup kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan Perda dan Perbup, serta pembinaan PPNS. Pemerintah Daerah bertanggung jawab mewujudkan kesadaran masyarakat untuk menghormati hukum, adat, dan tradisi, menetapkan kebijakan yang menjamin ketenteraman dan ketertiban umum, memberikan perlindungan dan rasa aman, serta menyelenggarakan pencegahan pelanggaran.

Ruang lingkup kegiatan yang diatur meliputi tertib jalan, jalur hijau, taman, fasilitas umum, danau, sungai, kolam, saluran air, lingkungan, tempat usaha, PKL, sosial, tempat hiburan, dan bulan Ramadhan.

Hak dan Kewajiban Subjek Hukum:

Kewajiban perizinan untuk kegiatan usaha tertentu.
Kewajiban menjaga kebersihan dan ketertiban lingkungan.
Larangan melakukan perbuatan yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, seperti membuang sampah sembarangan, membuat keributan, dan melakukan kegiatan ilegal.
Kewajiban pemilik atau pengelola rumah kos untuk membuat data penghuni dan melaporkannya kepada pihak berwenang.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 11 ayat (1) dapat dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,00.\n2. Pelanggaran terhadap Pasal 12 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, Pasal 18 dapat dipidana dengan kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp. 7.500.000,00.\n3. PKL yang melanggar Pasal 26 dan orang yang melanggar Pasal 27 ayat (1) dapat dipidana dengan kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00.\n4. Pelanggaran terhadap Pasal 32 dapat dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,00.\n5. Pelanggaran terhadap Pasal 33 dapat dipidana dengan kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00.\n6. Pelanggaran terhadap Pasal 34 dapat dipidana dengan kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp. 20.000.000,00.\n7. Pelanggaran terhadap Pasal 35 dapat dipidana dengan kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00.\n8. Pelanggaran terhadap Pasal 41 ayat (1) atau (2) dapat dipidana dengan kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp. 7.500.000,00.\n9. Pelanggaran terhadap Pasal 43 ayat (1) dapat dipidana dengan kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp. 20.000.000,00.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF AGAM
WEST SUMATERA PROVINCE
REGIONAL REGULATION OF AGAM REGENCY
NUMBER 1 OF 2020
CONCERNING
TRANQUILITY AND PUBLIC ORDER

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF AGAM,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to create a peaceful, orderly and safe
society, it is necessary to regulate habits and
behavior based on developing rules and culture
in the community;
that the development of society and the flow of globalization
have resulted in the emergence of new behaviors
that have not been regulated which disrupt tranquility and
public order in the region, so it is necessary to have
appropriate, comprehensive, effective and efficient regulations;
that to carry out mandatory governmental affairs in
the field of tranquility and public order and to
guarantee legal certainty for the public in
obtaining a peaceful, comfortable, orderly and
safe atmosphere, it is necessary to have regulations

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ad5d42df-43a1-4559-ae8a-41c5423c00ab","actionData","errors"]