[{"_1":2,"_126":-5,"_127":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ad4aec65-b491-4f2a-a389-e5b38cc4c727","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_122":123,"_124":125},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":-5,"_120":121},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Purworejo Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purworejo Nomor 8 Tahun 2011","number","8","year","2011","published_date","2011-06-27","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"f79a5511-d11e-4751-9dce-a00910dd74ab","Konstruksi & Infrastruktur","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Purworejo","place_of_enactment","Purworejo","theme","Retribusi Izin Mendirikan Bangunan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

retribusi-izin-bangunan
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD Tahun 2011 No.8/TLD No.8
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan kepada\r\nmasyarakat agar dalam kegiatan mendirikan bangunan dapat\r\nmenjamin ketertiban, keselamatan, kemudahan kesehatan\r\ndan agar tetap tecapai keselarasan dan keserasian dengan\r\nlingkungan sekitarnya diperlukan upaya pengawasan,\r\npemantauan dan izin dari Pemerintah Daerah;\r\nb. bahwa untuk mendukung pembiayaan penyelenggaraan\r\npelayanan izin, pengawasan dan pemantauan sebagaimana\r\ndimaksud pada huruf a, diperlukan peran serta masyarakat\r\ndalam bentuk pembayaran retribusi atas jasa pelayanan\r\ntersebut;\r\nc. bahwa sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28\r\nTahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,\r\nterhadap pelayanan izin, pengawasan, pemantauan dan\r\npeninjauan pelaksananaan pembangunan sebagaimana\r\ndimaksud pada huruf a, dapat dipungut Retribusi Izin\r\nMendirikan Bangunan yang pemungutannya menjadi\r\nkewenangan kabupaten/ kota;\r\nd. bahwa Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten\r\nPurworejo telah dipungut berdasarkan Peraturan Daerah\r\nKabupaten Purworejo Nomor 17 Tahun 2009 tentang Izin\r\nMendirikan Bangunan dan Retribusi Izin Mendirikan\r\nBangunan, namun dengan berlakunya Undang-Undang\r\nNomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi\r\nDaerah, Peraturan Daerah tersebut sudah tidak sesuai\r\ndengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,\r\nsehingga perlu ditinjau kembali dan disesuaikan \n Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU No 8 tahun 1981; UU No 17 tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 10 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 12 Tahun 2008; UU No 33 Tahun 2004; UU No 38 Tahun 2004; UU No 23 Tahun 2007; UU No 26 thun 2007;UU No 28 tahun 2009; PP No 27 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan PP No 58 Tahun 2010; PP No 36 Tahun 2005;PP No 58 Tahun 2005; PP No 79 Tahun 2005; PP No 38 Tahun 2007; PP No 20 tahun 2006; PP No 34 Tahun 2006;PP No 38 Tahun 2007;PP No 26 Tahun 2008;PP No 69 Tahun 2010; Perpres No 1 Tahun 2007; Perda Kab daerah Tk II Purworejo No 3 Tahun 1988; Perda Kab Purworejo No 3 Tahun 2007; Perda Kab Purworejo No 4 Tahun 2008; Perda Kab Purworejo No 18 Tahun 2009 \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : a. Nama Objek dan Subjek Retribusi;\r\nb. Golongan Retribusi;\r\nc. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa;\r\nd. Prinsip yang Dianut dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi;\r\ne. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi;\r\nf. Wilayah Pemungutan;\r\ng. Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran dan Penundaan\r\nPembayaran;\r\nh. Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Retribusi;\r\ni. Sanksi Administratif;\r\nj. Tata Cara Penagihan;\r\nk. Kedaluwarsa Penagihan;\r\nl. Sanksi Administratif;\r\nm. Insentif Pemungutan Retribusi;\r\nn. Penyidikan;\r\no. Ketentuan Pidana. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juni 2011. \n Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan Retribusi yang diatur\r\ndalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 17 Tahun 2009 tentang\r\nIzin Mendirikan Bangunan dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, dicabut dan\r\ndinyatakan tidak berlaku. \n 24 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 17 Tahun 2009 tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kabupaten Purworejo. Latar belakangnya adalah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam kegiatan mendirikan bangunan, menjamin ketertiban, keselamatan, kesehatan, serta keselarasan dengan lingkungan. Tujuannya adalah meningkatkan pelayanan IMB dan peran serta masyarakat dalam pembiayaan penyelenggaraan IMB.\n\nObjek retribusi adalah pemberian IMB, yang meliputi peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunan agar sesuai dengan rencana teknis bangunan dan tata ruang. Subjek retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang mendapatkan jasa pelayanan IMB. Retribusi IMB termasuk golongan retribusi perizinan tertentu.\n\nTingkat penggunaan jasa IMB diukur berdasarkan fungsi, klasifikasi, luas, dan lokasi bangunan. Tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin, dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian. Struktur tarif retribusi berbeda-beda tergantung pada fungsi bangunan (hunian, usaha, keagamaan, sosial dan budaya, atau ganda), klasifikasi (milik perorangan atau badan), dan lokasi (jalan arteri, kolektor, lokal, lingkungan, rel, atau saluran irigasi).","transitional_provisions","(-)","sanctions","Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang, yang tidak atau kurang dibayar.","revokes",[96],{"_97":98,"_99":100},"text","Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 17 Tahun 2009 tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF PURWOREJO
REGIONAL REGULATION OF PURWOREJO REGENCY
NUMBER 8 OF 2011
ABOUT
LOCAL FEE BUILDING PERMIT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF PURWOREJO,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to provide protection to the community so that in the activity of building can guarantee order, safety, convenience, health and in order to remain achieved harmony and compatibility with the surrounding environment, it is necessary to supervise, monitor and permit from the Regional Government;
that to support the financing of the implementation of permit services, supervision and monitoring as referred to in letter a, the participation of the community in the form of payment of local fee for these services is required;
that according to the provisions in Law Number 28 Year 2009 regarding Regional Tax and Regional Retribution, the service of permit, supervision, monitoring and review of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ad4aec65-b491-4f2a-a389-e5b38cc4c727","actionData","errors"]