[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ad4a8ef0-d561-4b95-b6c9-65a904c1bb02","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 6 Tahun 2014","number","6","year","2014","published_date","2014-12-24","effective_date","2014-12-29","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"7368642c-0e83-465c-97b8-edbf667ea34d","Perlindungan Hak Asasi",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"8239c8e8-e9f6-4adb-b763-f2824c2e6e50","Proses Peradilan & Hukum Acara","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah","place_of_enactment","Weda","theme","Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Bantuan Hukum-Masyarakat Miskin
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Tengah No. 6 Tahun 2014
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin
ABSTRAK:	\n \n Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin. \n Dasar hukum peraturan daerah ini adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 03 Tahun 2007. \n Peraturan daerah ini mengatur tentang : a. ketentuan umum; b. asas dan tujuan; c. ruang lingkup; d. penyelenggaraan bantuan hukum; e. hak dan kewajiban; f. syarat,tata cara pengajuan permohonan, dan tata kerja; g. larangan; h. pendanaan; i. sanksi; j. ketentuan penutup. Peraturan ini terdir dari X Bab dan 28 Pasal. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2014. \n 21 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.\n(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang bantuan hukum untuk masyarakat miskin di Kabupaten Halmahera Tengah. Latar belakang pembentukan peraturan ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan untuk menjamin hak konstitusional warga negara, khususnya masyarakat miskin, dalam mendapatkan akses terhadap keadilan dan kesamaan di hadapan hukum.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

Asas dan tujuan penyelenggaraan bantuan hukum, yaitu keadilan, persamaan kedudukan dalam hukum, keterbukaan, efektivitas, dan akuntabilitas. Tujuannya adalah untuk menjamin hak konstitusional warga negara, perlindungan terhadap hak asasi manusia, pemenuhan hak penerima bantuan hukum untuk memperoleh keadilan, dan pemanfaatan bantuan hukum secara merata.
Ruang lingkup bantuan hukum meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara, baik litigasi maupun nonlitigasi.
Hak dan kewajiban penerima bantuan hukum dan pemberi bantuan hukum. Penerima bantuan hukum berhak mendapatkan bantuan hukum hingga masalah tuntas, secara cuma-cuma, mendapatkan informasi, dan layanan yang sesuai dengan prinsip pelayanan publik. Pemberi bantuan hukum berhak mendapatkan bantuan pendanaan, kebebasan berpendapat, informasi, dan perlindungan hukum.
Syarat dan tata cara pengajuan permohonan bantuan hukum, serta tata kerja antara pemberi dan penerima bantuan hukum.
Larangan bagi pemberi bantuan hukum untuk menerima atau meminta apapun dari penerima bantuan hukum.
Pendanaan bantuan hukum yang dibebankan kepada APBD.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Pelanggaran terhadap kewajiban pemberi bantuan hukum untuk melayani sesuai prinsip pelayanan publik, melaporkan pelaksanaan tugas, dan pelanggaran terhadap larangan menerima imbalan, dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan/atau pengembalian bantuan dana.\n2. Pemberi bantuan hukum yang melanggar larangan menerima atau meminta sesuatu dari penerima bantuan hukum dikenakan sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan dan kerjasama dapat dibatalkan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION
OF CENTRAL HALMAHERA REGENCY
NORTH MALUKU PROVINCE
NUMBER 6 YEAR 2014
CONCERNING
LEGAL AID TO POOR COMMUNITIES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF CENTRAL HALMAHERA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that to implement the provisions of Article 19 of Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid, it is necessary to establish a Regional Regulation on Legal Aid for Poor Communities; \n that based on the considerations as referred to in letter a above, it is deemed necessary to stipulate a Regional Regulation on Legal Aid to Poor Communities. \n \n
In view of:	\n \n Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia; \n Law Number 6 of 1990 concerning the Establishment of the Level II Regional Government of Central Halmahera Regency (State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3420; \n Law Number 46 of 1999 concerning the Es

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ad4a8ef0-d561-4b95-b6c9-65a904c1bb02","actionData","errors"]