[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ad484ea5-0ec2-4210-a273-dc095b2cc446","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Jepara Nomor 7 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Pertambangan Umum, Minyak Dan Gas Bumi","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jepara Nomor 7 Tahun 2005","number","7","year","2005","published_date","2005-11-18","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Jepara","place_of_enactment","Jepara","theme","Retribusi Izin Pertambangan Umum, Minyak Dan Gas Bumi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Retribusi
2005
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2005/NO.6
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Izin Pertambangan Umum, Minyak Dan Gas Bumi
ABSTRAK:	\n \n bahwa retribusi Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan guna memantapkan penyelenggaraan otonomi di Kabupaten Jepara; bahwa dalam rangka mendorong dan mengoptimalkan pelaksanaan Otonomi Daerah melalui peningkatan pemberdayaan Daerah dalam melakukan pengelolaan usaha di bidang pertambangan dan energi, perlu mengatur dan menetapkan ketentuan retribusi di bidang usaha pertambangan umum, Minyak dan Gas Bumi; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a dan b, serta untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, peningkatan peran serta swasta, pemberdayaan usaha kecil, koperasi dan lembaga kemasyarakatan, maupun untuk pengendalian terhadap dampak lingkungan dalam kegiatan Usaha Pertambangan Umum, Minyak dan Gas Bumi, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi ljin Pertambangan Umum, Minyak dan Gas Bumi; \n Undang-Undang No.13 Tahun 1950; Undang-Undang nomor 11 Tahun 1967; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara Nomor 6 Tahun 1990; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2005; \n Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang:\r\nBab I\tKetentuan Umum \r\nBab II \tNama, Obyek, Subyek Dan Wajib Retribusi Daerah\r\nBab III \tGolongan Retribusi\r\nBab IV \tKetentuan Perizinan\r\nBab V \tCara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa\r\nBab VI \tPrinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif\r\nBab VII \tStruktur Dan Besarnya Tarif Retribusi Daerah\r\nBab VIII \tSaat Retribusi Daerah Terutang\r\nBab IX \tMasa Retribusi Daerah\r\nBab X \tWilayah Pemungutan\r\nBab XI \tTata Cara Pemungutan\r\nBab XII \tTata Cara Pembayaran\r\nBab XIII \tSanksi Administrasi\r\nBab XIV \tTata Cara Penagihan\r\nBab XV \tPengurangan, Keringanan Dan Pembebasan\r\nRetribusi Daerah\r\nBab XVI \tKadaluwarsa\r\nBab XVII \tPelaksanaan Dan Pengawasan\r\nBab XVIII\tKetentuan Pidana\r\nBab XIX\tPenyidikan\r\nBab XX\tKetentuan Peralihan\r\nBab XXI\tKetentuan Penutup\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 November 2005. \n 18 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 7 Tahun 2005 mengatur tentang Retribusi Izin Pertambangan Umum, Minyak dan Gas Bumi. Latar belakang peraturan ini adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Jepara, serta untuk mengoptimalkan pelaksanaan Otonomi Daerah melalui pengelolaan usaha di bidang pertambangan dan energi.

Peraturan ini mengatur jenis usaha pertambangan umum, minyak, dan gas bumi yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan untuk pertambangan umum, serta pengusahaan SPBU, pemasaran bahan bakar khusus, pengumpulan dan penyaluran pelumas bekas, pengusahaan bahan bakar gas, dan usaha jasa penunjang untuk minyak dan gas bumi. Setiap pendirian usaha pertambangan umum, minyak, dan gas bumi wajib memperoleh izin dari Bupati.

Retribusi dikenakan atas pemberian izin usaha pertambangan umum, minyak, dan gas bumi kepada orang pribadi atau badan. Besarnya tarif retribusi untuk pertambangan umum dihitung berdasarkan indeks luas areal, indeks peralatan yang digunakan, indeks jenis bahan galian, indeks jenis perizinan, dan indeks jangka waktu izin. Sementara itu, tarif retribusi untuk minyak dan gas bumi ditetapkan berdasarkan jenis izin yang diberikan.

Wajib retribusi yang tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% setiap bulan dari retribusi yang terutang.

","transitional_provisions","1. Surat Izin yang dikeluarkan sebelum diberlakukannya peraturan daerah ini masih berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.\n2. Setiap pemegang izin yang telah melakukan kegiatan usaha sebelum berlakunya peraturan daerah ini, harus memenuhi ketentuan yang tercantum dalam peraturan daerah ini.\n3. Setiap orang pribadi atau Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini yang telah melakukan kegiatan usaha dan belum memiliki izin, paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berlakunya peraturan daerah ini harus mengajukan permohonan izin berdasarkan peraturan daerah ini ;","sanctions","Wajib Retribusi Daerah yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi Daerah yang terhutang.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF JEPARA REGENCY
NUMBER 7 OF 2005
CONCERNING
GENERAL MINING PERMIT FEE, OIL AND NATURAL GAS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF JEPARA,

Considering:

that regional levies are one of the sources of
Original Regional Income which is important to finance
the implementation of Government and development in order to
strengthen the implementation of autonomy in Jepara Regency;
that in order to encourage and optimize
the implementation of Regional Autonomy through increased
empowerment of the Region in managing businesses in
the mining and energy sector, it is necessary to regulate and
stipulate provisions for levies in the field of general mining business,
Oil and Natural Gas;
that based on the considerations in letters a and b,
and to realize people's welfare, increase
private sector participation, empowerment of small businesses, cooperatives and
community institutions, as well as to control
the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ad484ea5-0ec2-4210-a273-dc095b2cc446","actionData","errors"]