[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ad449624-fb04-4237-a167-ca4152c9a37a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Berau Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Berau Nomor 12 Tahun 2019","number","12","year","2019","published_date","2019-08-12","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Berau","place_of_enactment","Tanjung Redep","theme","Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI-Pelayanan KESEHATAN
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2019 Nomor 12
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan
ABSTRAK:	\n \n Dengan adanya perubahan tarif dan penambahan objek retribusi pelayanan kesehatan, maka ketentuan dalam Perda Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan perlu dilakukan penyesuaian. \n UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Perda Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan. \n Komponen Tarif Pelayanan Kesehatan (Pelayanan Puskesmas, Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah, Pelayanan RS Pratama Talisayan) \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2019. \n Perda Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan \n 14 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2012 Nomor 7).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan. Perubahan tersebut meliputi:

Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan: Objek retribusi diperluas meliputi pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas keliling, Puskesmas pembantu, Labkesda, klinik kesehatan, Rumah Sakit Pratama Talisayan, dan tempat pelayanan kesehatan sejenis yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas. Pengecualian diberikan untuk pelayanan pendaftaran, pelayanan kesehatan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, pihak swasta, serta pemeriksaan laboratorium Usaha Kecil Mikro.
Prinsip dan Sasaran Tarif: Struktur dan besaran tarif pelayanan kesehatan ditetapkan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan, dihitung berdasarkan Unit Cost dengan mempertimbangkan kontinuitas pelayanan, kemampuan ekonomi masyarakat, asas keadilan, dan kepatutan. Tarif tidak semata-mata mencari keuntungan, tetapi juga mempertimbangkan fungsi sosial dan asas gotong royong.
Komponen dan Struktur Tarif: Tarif retribusi terdiri atas jasa sarana dan jasa pelayanan. Struktur tarif mencakup berbagai jenis pelayanan di Puskesmas (rawat darurat, rawat jalan, rawat inap, tindakan medis umum, kebidanan dan kandungan, KIA dan KB, poli gigi, laboratorium), pelayanan laboratorium kesehatan daerah, dan pelayanan Rumah Sakit Pratama Talisayan.
Pengelolaan Hasil Retribusi: Hasil retribusi disetorkan seluruhnya ke kas daerah sebagai pendapatan asli daerah. Jasa sarana akan dikembalikan dalam bentuk biaya operasional melalui APBD. Jasa pelayanan dikembalikan 100% ke sarana pelayanan kesehatan sebagai jasa pelayanan bagi pemberi pelayanan kesehatan. Mekanisme pembagian jasa pelayanan diatur dengan Peraturan Bupati.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

BERAU REGENT
EAST KALIMANTAN PROVINCE
REGIONAL REGULATION OF BERAU REGENCY
NUMBER 12 OF 2019
CONCERNING
AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION NUMBER 7 OF 2012 CONCERNING
HEALTH SERVICE CHARGES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

BERAU REGENT,

Considering:

that with the changes in tariffs and the addition of objects of health service charges, the provisions in Regional Regulation Number 7 of 2012 concerning Health Service Charges need to be adjusted;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning Amendments to Regional Regulation Number 7 of 2012 concerning Health Service Charges.

In view of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 27 of 1959 concerning Stipulation of Emergency Law Number 3 of 1953 concerning the Establishment of Level II Regions in Kalimantan (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1953

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ad449624-fb04-4237-a167-ca4152c9a37a","actionData","errors"]