[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ad3def4a-21cc-48b7-80d7-5f0264938360","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Wonogiri Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penyediaan Dan Penyerahan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Perumahan","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Wonogiri Nomor 5 Tahun 2024","number","5","year","2024","published_date","2024-08-14","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"1364b7b4-28c2-4cf9-9a33-334bc016a296","Perumahan & Kawasan Permukiman","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Wonogiri","place_of_enactment","Wonogiri","theme","Penyediaan Dan Penyerahan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Perumahan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

penyediaan-penyerahan-sarana-utilitas-perumahan
2024
Peraturan Daerah (Perda) NO. 5, LD.2024/NOMOR.5
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Penyediaan Dan Penyerahan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Perumahan
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam Upaya pemenuhan rumah yang layak huni,\r\nPerumahan perlu dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan\r\nutilitas umum; bahwa dalam upaya pengendalian penyelenggaraan urusan\r\nperumahan, Pemerintah Daerah perlu mengatur dan mengelola\r\npenyediaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan yang\r\nmemadai dengan tetap memperhatikan tata ruang dan daya\r\ndukung lingkungan; bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi dan pengelolaan\r\naset dipandang perlu menyusun mekanisme penyerahan\r\nprasarana, sarana dan utilitas perumahan kepada Pemerintah\r\nDaerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a\r\ndan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang\r\nPenyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas\r\nPerumahan. \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan\r\nUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023. \n Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum; Kewenangan; PSU Perumahan; Mekanisme Penyerahan PSU; Persyaratan Penyerahan PSU; Tim Verifikasi; Tata Cara Penyerahan PSU; Penyertifikatan PSU; Pengelolaan PSU Yang Telah Diserahkan; Peran Serta Masyarakat; Pembiayaan; Pelaporan; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 2024. \n 30 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk menjamin penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) perumahan serta keberlanjutan pemeliharaan dan pengelolaannya oleh Pemerintah Daerah. Latar belakangnya adalah perlunya pengaturan dan pengelolaan PSU perumahan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan rumah layak huni, dengan memperhatikan tata ruang dan daya dukung lingkungan.

\r\n

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup kewenangan Pemerintah Daerah dalam mengatur perencanaan, penyediaan, penyerahan, dan pengelolaan PSU perumahan, yang didasarkan pada rencana tata ruang wilayah, asas penyerahan PSU, dan Rencana Tapak yang telah disahkan. Pemerintah Daerah berwenang memelihara, mengembangkan, menggunakan, memanfaatkan, mencatat, dan mengubah PSU perumahan menjadi aset daerah, serta mengawasi keberadaannya. Bupati dapat melimpahkan kewenangan pengelolaan PSU kepada Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

\r\n

Pengembang wajib menyediakan PSU berdasarkan Rencana Tapak yang telah disetujui, dengan proporsi minimal 30% untuk Perumahan Tidak Bersusun dan 50% untuk Rumah Susun (Rusun) dari luas lahan yang dikembangkan. PSU meliputi jaringan jalan, drainase, penyediaan air minum (bukan PDAM), sanitasi, tempat pembuangan sampah, Ruang Terbuka Hijau (RTH), sarana umum, dan jaringan listrik (bukan PT. PLN). Pengembang juga diharuskan menyediakan lahan Tempat Pemakaman Umum (TPU) minimal 2% dari luas lahan perumahan, atau menyediakan dana pengganti jika tidak dapat menyediakan lahan TPU di lokasi perumahan.

","transitional_provisions","Proses penyerahan PSU yang belum selesai pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan, maka mekanisme penyerahan dan tata cara penyerahan PSU berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.","sanctions","Setiap Pengembang yang melanggar ketentuan kewajiban menyerahkan PSU dikenai sanksi administratif berupa:\r\n\r\nperingatan tertulis;\r\npembatasan kegiatan usaha;\r\npembekuan perizinan berusaha; dan\r\ndenda administratif.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF WONOGIRI
CENTRAL JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF WONOGIRI REGENCY
NUMBER 5 OF 2024
ABOUT
PROVISION AND SUBMISSION OF HOUSING INFRASTRUCTURE, FACILITIES AND UTILITIES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF WONOGIRI,

Considering:

that in an effort to fulfill decent housing, housing needs to be equipped with infrastructure, facilities, and public utilities;
that in an effort to control the implementation of housing affairs, the Regional Government needs to regulate and manage the provision of adequate housing infrastructure, facilities and utilities while still paying attention to spatial planning and environmental carrying capacity;
that in order to realize orderly administration and asset management, it is deemed necessary to develop a mechanism for the submission of housing infrastructure, facilities and utilities to the Regional Government;
that based on the considerations as referred to in letters a and

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ad3def4a-21cc-48b7-80d7-5f0264938360","actionData","errors"]