[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ad3cbd38-bf36-46d3-b843-2c1e223962e0","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sukamara Nomor 3 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukamara No. 3 Tahun 2014","number","3","year","2014","published_date","2014-04-07","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"f79a5511-d11e-4751-9dce-a00910dd74ab","Konstruksi & Infrastruktur","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sukamara","place_of_enactment","Sukamara","theme","Bangunan Gedung","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

bangunan
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2014/3
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Bangunan Gedung
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk mengendalikan pembangunan di Kabupaten\r\nSukamara agar sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah\r\nmaka perlu dilakukan Pengendalian Pemanfaatan Ruang. Bangunan gedung dapat menjamin keamanan\r\ndan keselamatan penghuni dan lingkungannya maka\r\npelaksanaannya harus diselenggarakan secara tertib,\r\ndiwujudkan sesuai dengan fungsinya, serta dipenuhinya\r\npersyaratan administratif dan teknis bangunan gedung. Bangunan gedung dapat terselenggara secara\r\ntertib dan diwujudkan sesuai dengan fungsinya, diperlukan\r\nperan masyarakat dan upaya pembinaan. \n Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005; Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor\r\n29/PRT/M/2006; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor\r\n30/PRT/M/2006; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor\r\n05/PRT/M/2007; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor\r\n06/PRT/M/2007; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor\r\n24/PRT/M/2007; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor\r\n25/PRT/M/2007; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor\r\n26/PRT/M/2007; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor\r\n24/PRT/M/2008; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor\r\n25/PRT/M/2008; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor\r\n26/PRT/M/2008; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor\r\n16/PRT/M/2009; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor\r\n20/PRT/M/2009; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor\r\n08/PRT/M/2010; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor\r\n16/PRT/M/2010; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor\r\n17/PRT/M/2010; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor\r\n18/PRT/M/2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 8 Tahun\r\n2008; Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 14 Tahun\r\n2012. \n BAB I\r\nKETENTUAN UMUM;\r\nBAB II\r\nFUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG;\r\nBAB III\r\nPERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG;\r\nBAB IV\r\nPENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG;\r\nBAB V\r\nTIM AHLI BANGUNAN GEDUNG;\r\nBAB VI\r\nPEMBINAAN;\r\nBAB VII\r\nPERAN MASYARAKAT;\r\nBAB VIII\r\nPENGAWASAN DAN PENEGAKAN PERDA;\r\nBAB IX\r\nPENYIDIKAN;\r\nBAB X\r\nSANKSI;\r\nBAB XI\r\nKETENTUAN PERALIHAN;\r\nBAB XII\r\nKETENTUAN LAIN–LAIN;\r\nBAB XIII\r\nKETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 April 2014. \n 61 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain secara eksplisit.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 3 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung bertujuan untuk mengendalikan pembangunan agar sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, menjamin keamanan dan keselamatan penghuni bangunan serta lingkungannya, dan mewujudkan penyelenggaraan bangunan gedung yang tertib sesuai dengan fungsinya.

Peraturan ini mengatur berbagai aspek terkait bangunan gedung, termasuk fungsi dan klasifikasi bangunan (gedung dan bukan gedung), persyaratan administratif (status hak atas tanah, status kepemilikan bangunan, IMB), dan persyaratan teknis (tata bangunan dan keandalan bangunan). Persyaratan tata bangunan meliputi peruntukan dan intensitas bangunan, arsitektur, dan pengendalian dampak lingkungan. Persyaratan keandalan bangunan mencakup keselamatan konstruksi, proteksi kebakaran, instalasi listrik, proteksi petir, kesehatan (jaringan air bersih, air hujan, air kotor, tempat sampah, penghawaan, pencahayaan), dan kemudahan aksesibilitas.

Penyelenggaraan bangunan gedung meliputi perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, pelestarian, pengawasan, dan pembongkaran. Peraturan ini juga mengatur peran masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung, pembinaan oleh pemerintah daerah, serta pengawasan dan penegakan peraturan daerah. Sanksi administratif dan pidana diberlakukan bagi pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan daerah ini.

","transitional_provisions","1. Bangunan yang telah didirikan dan digunakan dan telah memiliki IMB berdasarkan Peraturan Daerah/Surat Keputusan Bupati terdahulu sebelum Perda tentang Bangunan Gedung ini, dianggap telah memiliki IMB menurut Perda tentang Bangunan Gedung.\n2. Bagi bangunan yang telah ada sebelum Perda tentang Bangunan Gedung ini berlaku, dan belum memiliki IMB dalam tempo 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal berlakunya Perda tentang Bangunan Gedung ini diwajibkan memiliki IMB sebagaimana diatur dalam Perda IMB Kabupaten dengan menyesuaikan syarat-syarat yang tercantum dalam Perda tentang Bangunan Gedung.\n3. IMB sebagimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sepanjang lokasi bangunan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukamara.\n4. Permohonan IMB yang diajukan dan belum diputuskan, akan diselesaikan berdasarkan ketentuan Perda Bangunan Gedung ini.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Perda ini dapat dikenai sanksi administratif dan/atau pidana.\n2. Sanksi administratif meliputi peringatan tertulis, pembatasan kegiatan pembangunan, penghentian pekerjaan, pembekuan/pencabutan IMB/SLF, dan perintah pembongkaran.\n3. Sanksi pidana dapat berupa pidana penjara maksimal 5 tahun dan/atau denda maksimal 20% dari nilai bangunan, tergantung pada akibat yang ditimbulkan (kerugian harta benda, cacat seumur hidup, atau kehilangan nyawa).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SUKAMARA
CENTRAL KALIMANTAN PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF SUKAMARA REGENCY
NUMBER 3 OF 2014
CONCERNING
BUILDINGS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SUKAMARA,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to control development in Sukamara Regency so that it is in accordance with the Regional Spatial Plan, it is necessary to Control Space Utilization;
that in order for buildings to guarantee the safety and security of occupants and their environment, their implementation must be carried out in an orderly manner, realized in accordance with their function, and the administrative and technical requirements of the building must be fulfilled;
that in order for buildings to be organized in an orderly manner and realized in accordance with their function, the role of the community and development efforts are needed;
that based on the considerations as referred to in

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ad3cbd38-bf36-46d3-b843-2c1e223962e0","actionData","errors"]