[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ad2903e7-2fe4-410c-a7d6-99642ce1bb65","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penyelesaian Usaha Dan/Atau Kegiatan Terbangun Di Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam Dan Taman Buru","short_title","Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2023","number","14","year","2023","published_date","2023-11-03","effective_date","2023-11-10","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","cef6cb7f-9d3f-458b-8917-e58a49caa4bc","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan","short_name","Permen LHK","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"2046c88d-3728-4a97-b2e9-9d3d5f655e17","Kehutanan & Perkebunan","tags",[],"location","Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Penyelesaian Usaha Dan/Atau Kegiatan Terbangun Di Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam Dan Taman Buru","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

kehutanan
2023
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan NO. 14, BN.2023 (890)/37 hlm
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan TENTANG Penyelesaian Usaha Dan/Atau Kegiatan Terbangun Di Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam Dan Taman Buru
ABSTRAK:	\n \n a.\tbahwa untuk mengoptimalkan peran dan fungsi kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru dalam mendukung keberlanjutan pembangunan dan menjaga fungsi ekologi sebagai penyangga kehidupan, seluruh kegiatan usaha di kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru wajib memiliki perizinan berusaha, kerja sama, dan kemitraan konservasi;\r\nb.\tbahwa untuk mengedepankan pengenaan sanksi administratif\tterhadap pelanggaran yang bersifat administratif dan tidak menimbulkan dampak kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan pada kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru;\r\nc.\tbahwa untuk penyelesaian kegiatan terbangun melalui kemitraan\tkonservasi telah ditetapkan Peraturan Pemerintah\t\tNomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan;\r\nd.\tbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang\tPenyelesaian Usaha dan/atau Kegiatan Terbangun di Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian\r\nAlam, dan Taman Buru;\r\n \n Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023,Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021, Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 \r\n \n Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, jenis kegiatana dan inventarisasu kegiatan terbangun, skema penyelesaian kegiatan terbangun, tata cara penyelesaian kegiatan terbangun, monitoring, evaluasi, pembinaan dan pengendalian, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal 10 November 2023. \n 37 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Pasal 139 huruf a, Pasal 163 ayat (4), Pasal 175 ayat (1) huruf e, Pasal 178 ayat (1) huruf c, Pasal 179 huruf a, dan Pasal 194 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan, dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 322);\n2. Ketentuan Pasal 1 angka 19 dan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 320).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi kegiatan usaha dan/atau kegiatan yang telah terbangun di kawasan suaka alam (KSA), kawasan pelestarian alam (KPA), dan taman buru (TB) sebelum tanggal 2 November 2020. Penyelesaian kegiatan terbangun ini dilakukan untuk mempertahankan keberadaan dan menjaga fungsi KSA, KPA, dan TB secara optimal, mewujudkan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya, serta melaksanakan penguatan fungsi dan tata kelola KSA, KPA, dan TB dan menjaga kelestarian keanekaragaman hayatinya.

Kegiatan terbangun yang diatur meliputi perkebunan kelapa sawit, perkebunan, pertambangan, dan kegiatan lain seperti minyak dan gas bumi, panas bumi, tambak, pertanian, permukiman, wisata alam, industri, serta sarana dan prasarana. Kegiatan ini mencakup yang memiliki izin lokasi dan/atau izin usaha perkebunan, maupun yang tidak memiliki perizinan berusaha, persetujuan Menteri, kerja sama, atau kemitraan di bidang kehutanan.

Penyelesaian kegiatan terbangun dilakukan melalui beberapa skema, antara lain kerja sama, perizinan berusaha pemanfaatan jasa lingkungan, kemitraan konservasi, atau pengembalian areal usaha dan/atau kegiatan kepada negara. Skema penyelesaian yang dipilih bergantung pada jenis kegiatan, kepemilikan izin, dan pihak yang melakukan kegiatan. Kerja sama dapat dilakukan untuk sarana dan prasarana kepentingan umum milik pemerintah atau proyek strategis nasional, sementara kemitraan konservasi ditujukan untuk perkebunan, pertanian, dan tambak yang dilakukan oleh masyarakat setempat.

","transitional_provisions","1. Perjanjian kerja sama dan perjanjian kerja sama Kemitraan Konservasi Kegiatan Terbangun yang telah ditandatangani sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, tetap sah dan berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian.\n2. Perjanjian kerja sama dan perjanjian kerja sama Kemitraan Konservasi Kegiatan Terbangun yang masih dalam proses dan belum mendapatkan persetujuan Menteri, harus diproses berdasarkan ketentuan mengikuti Peraturan Menteri ini.","sanctions","1. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui, Kegiatan Terbangun berupa perkebunan kelapa sawit yang memiliki izin lokasi dan/atau izin usaha di bidang perkebunan dikenakan sanksi administratif berupa pembayaran denda administratif.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MINISTER OF ENVIRONMENT AND FORESTRY
REPUBLIC OF INDONESIA

REGULATION OF THE MINISTER OF ENVIRONMENT AND FORESTRY
REPUBLIC OF INDONESIA

NUMBER 14 OF 2023

ABOUT

RESOLUTION OF ESTABLISHED BUSINESSES AND/OR ACTIVITIES IN
NATURE RESERVES, NATURE CONSERVATION AREAS, AND GAME PARKS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF ENVIRONMENT AND FORESTRY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that to optimize the role and function of nature reserves, nature conservation areas, and game parks in supporting sustainable development and maintaining ecological functions as life support systems, all business activities in nature reserves, nature conservation areas, and game parks must have business licensing, cooperation, and conservation partnerships;
that to prioritize the imposition of administrative sanctions for administrative violations that do not cause health, safety, and/or

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ad2903e7-2fe4-410c-a7d6-99642ce1bb65","actionData","errors"]