[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ad277ab1-8d44-4201-8778-817bfa545064","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 9 Tahun 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir","short_title","Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 9 Tahun 2020","number","9","year","2020","published_date","2020-12-08","effective_date","2020-12-10","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","3dea8df3-cb35-418f-b99d-8d78764aef8c","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir","short_name","Peraturan Bapeten","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"9b740be1-c6ec-4a7c-a83f-061d3071eaf8","Pengendalian Internal Pemerintah","tags",[],"location","Badan Pengawas Tenaga Nuklir","place_of_enactment","Jakarta","theme","Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

ORGANISASI DAN TATA KERJA - BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
2020
Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir NO. 9, BN 2020 (1452): 31 Halaman, jdih.bapeten.go.id
Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir TENTANG Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir
ABSTRAK:	\n \n Bahwa sebagai tindak lanjut penyederhanaan birokrasi dan untuk mewujudkan organisasi Badan Pengawas Tenaga Nuklir yang lebih proporsional, efektif, dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas Badan Pengawas Tenaga Nuklir, perlu menata kembali organisasi dan tata kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir. \n Dasar Hukum Peraturan Bapeten Adalah; UU No. 10 Tahun 1997; Keppres No. 103 Tahun 2001; Dan Keppres No. 110 Tahun 2001 \n Pasal 4 \r\nDalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud \r\ndalam Pasal 3, BAPETEN mempunyai kewenangan: \r\na. penyusunan rencana nasional secara makro di bidang \r\npengawasan tenaga nuklir; \r\nb. perumusan kebijakan di bidang pengawasan tenaga nuklir \r\nuntuk mendukung pembangunan secara makro; \r\nc. penetapan persyaratan akreditasi dan sertifikasi di bidang \r\npengawasan tenaga nuklir; dan \r\nd. kewenangan lain yang melekat dan telah dilaksanakan \r\nsesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan \r\nyaitu: \r\n1. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang \r\npengawasan tenaga nuklir; \r\n2. perumusan kebijakan pengawasan pemanfaatan \r\nteknologi tinggi yang strategis di bidang pengawasan \r\ntenaga nuklir; \r\n3. penetapan pedoman pengawasan pemanfaatan \r\ntenaga nuklir; \r\n4. penjaminan kesejahteraan, keamanan, dan \r\nketentraman masyarakat dari bahaya nuklir; \r\n5. penjaminan keselamatan dan kesehatan pekerja dan \r\nanggota masyarakat, serta perlindungan lingkungan \r\nhidup dari bahaya nuklir; dan \r\n6. pencegahan terjadinya perubahan tujuan \r\npemanfaatan bahan nuklir. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir ini mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 2020. \n Lampiran File; 36 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 01 Rev.2/K-OTK/V-04 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir.\n2. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 01 rev.2/K-OTK/V-04 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir.\n3. Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 01 Rev.2/K-OTK/V-04 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 27).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan ini mengatur tentang organisasi dan tata kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN). BAPETEN adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Tugas BAPETEN adalah melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan tenaga nuklir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Fungsi BAPETEN meliputi pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional, koordinasi kegiatan fungsional, fasilitasi dan pembinaan instansi pemerintah, serta penyelenggaraan administrasi umum. Susunan organisasi BAPETEN terdiri dari Sekretariat Utama, Deputi Bidang Perizinan dan Inspeksi, Deputi Bidang Pengkajian Keselamatan Nuklir, dan Inspektorat. Sekretariat Utama bertugas mengoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian program, administrasi, dan sumber daya. Deputi Bidang Perizinan dan Inspeksi bertugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang perizinan dan inspeksi tenaga nuklir. Deputi Bidang Pengkajian Keselamatan Nuklir bertugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengkajian keselamatan nuklir. Inspektorat bertugas melaksanakan pengawasan internal di lingkungan BAPETEN. Di lingkungan BAPETEN dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan. Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang dapat dibentuk unit pelaksana teknis.","transitional_provisions","1. Jabatan dan pejabat yang memangku jabatan di lingkungan BAPETEN berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 01 Rev.2/K-OTK/V-04 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 01 Rev.2/K-OTK/V-04 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 27), tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan adanya penyesuaian berdasarkan Peraturan Badan ini.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
HEAD OF THE NUCLEAR ENERGY REGULATORY AGENCY
REPUBLIC OF INDONESIA

REGULATION OF THE NUCLEAR ENERGY REGULATORY AGENCY
REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 9 OF 2020
ON
ORGANIZATION AND WORK PROCEDURES OF THE NUCLEAR ENERGY REGULATORY AGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

HEAD OF THE NUCLEAR ENERGY REGULATORY AGENCY
REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that as a follow-up to bureaucratic reform and to realize a more proportional, effective, and efficient organization of the Nuclear Energy Regulatory Agency in order to improve the performance of the Nuclear Energy Regulatory Agency's duties, it is necessary to reorganize the organization and work procedures of the Nuclear Energy Regulatory Agency;
that the Decree of the Head of the Nuclear Energy Regulatory Agency Number 01 Rev.2/K-OTK/V-04 concerning the Organization and Work Procedures of the Nuclear Energy Regulatory Agency as amended

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ad277ab1-8d44-4201-8778-817bfa545064","actionData","errors"]