[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","acef1d55-b265-433c-96b2-102d2c377744","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Muna Barat Nomor 15 Tahun 2020 tentang Retribusi Terminal","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muna Barat Nomor 15 Tahun 2020","number","15","year","2020","published_date","2020-09-25","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Muna Barat","place_of_enactment","Laworo","theme","Retribusi Terminal","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Terminal
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 15, Lembaran Daerah Kabupaten Muna Barat
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Terminal
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk mewujudkan salah satu tujuan begara yang termaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum, retribusi daerah memiliki peranan yang sangat penting untuk mewujudkan tujuan tersebut;\r\nb. bahwa retribusi terminal merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah yang berfungsi sebagai prasarana angkutan jalan guna mengatur kedatangan, pemberangkatan serta merupakan tempat memuat serta menurunkan barang;\r\nc. bahwa berdasarkan ketentuan undangan-undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 156 ayat (1) mengamanatkan pada tingkat daerah perlu dibentuk Peraturan Daerah berkaitan dengan retribusi;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, diatas, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Retibusi Terminal\r\n \n 1. Pasal 18 ayat (6) UUD 1945\r\n2. UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah\r\n3. UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkatutan Jalan\r\n4. UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah\r\n5. UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan\r\n6. UU Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat\r\n7. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah\r\n8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah\r\n9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota\r\n10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pemnbentukan Produk Hukum Daerah \n BAB I Ketentuan Pokok\r\nBAB II Nama, Obyek dan Subjek Retribusi\r\nBAB III Golongan Retribusi\r\nBAB IV Cara mengukur Tingkat Penggunaan Jasa\r\nBAB V Prinsip yang dianut dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi\r\nBAB VI Struktur dan besarnya Tarif Retribusi\r\nBAB VII Wilayah Pemungutan\r\nBAB VIII Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran\r\nBAB IX Penagihan\r\nBAB X Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kadaluarsa\r\nBAB XI Masa Rettibusi\r\nBAB XII Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan Retribusi\r\nBAB XIII Insentif Pemungutan\r\nBAB XIV Keberatan\r\nBAB XV Pengembalian Kelebihan Pembayaran\r\nBAB XVI Penyidikan\r\nBAB XVII Sanksi Administratif\r\nBAB XVIII Ketentuan Pidana\r\nBAB XIX Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 September 2020. \n Peraturan Pelaksana akan ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak diundangkan \n 12 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 15 Tahun 2020 tentang Retribusi Terminal ditetapkan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umum melalui pendapatan daerah yang berasal dari retribusi terminal. Retribusi terminal dianggap penting sebagai sumber pendapatan daerah untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dan sebagai aset daerah yang berfungsi sebagai prasarana angkutan jalan.

Peraturan ini mengatur tentang retribusi terminal yang dipungut sebagai pembayaran atas penggunaan fasilitas terminal yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Objek retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menikmati/menggunakan pelayanan fasilitas terminal.

Retribusi terminal digolongkan sebagai retribusi jasa usaha. Besarnya tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, luas dan nilai strategis bangunan, jenis kendaraan, frekuensi dan jangka waktu penggunaan fasilitas terminal. Prinsip penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak dengan memberikan pelayanan yang seimbang.

Peraturan ini juga mengatur tentang wilayah pemungutan retribusi, pembayaran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran, penagihan, penghapusan piutang retribusi yang kadaluwarsa, masa retribusi, pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan retribusi, insentif pemungutan, keberatan, pengembalian kelebihan pembayaran, penyidikan, dan sanksi administratif serta pidana.

","transitional_provisions","sanctions","1. Wajib Retribusi yang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% setiap bulan dari retribusi yang terutang.\n2. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak 3 kali jumlah retribusi terhutang yang tidak atau kurang dibayar.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF WEST MUNA
SOUTHEAST SULAWESI PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF WEST MUNA REGENCY
NUMBER 15 OF 2020
ABOUT
BUS STATION FEE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF WEST MUNA,

\n\n \n \n

Considering:

that to realize one of the state goals as stated in the preamble of the 1945 Constitution, namely to promote the general welfare, regional fees have a very important role in realizing these goals;
that the bus station fee is an important source of local revenue to finance the implementation of regional government and as a regional asset that functions as road transport infrastructure to regulate arrivals, departures and is a place to load and unload goods;
that based on the provisions of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution Article 156 paragraph (1) mandates that at the regional level it is necessary to form Regional Regulations relating to

","pdf_url","/proxy/pdf?id=acef1d55-b265-433c-96b2-102d2c377744","actionData","errors"]